Informasi Adalah Kunci Partisipasi Masyarakat

Teten Masduki, Kepala Kantor Staf Presiden memberikan paparan terkait Open Data
Share

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Anies Baswedan menyampaikan bahwa interaksi akan terjadi jika ada informasi. “Informasi yang membuat berinteraksi, kalau mereka berinteraksi maka mutu itu terus meningkat” kata Anies dalam sambutanya di acara Indonesia Data Driven Journalism (IDDJ) 2016 bertajuk “Pelopor Jurnalisme Data untuk Kemajuan dan Kesehatan Bangsa” pada Sabtu, 5 Maret 2016.

Anies Baswedan Pendidikan dan Kebudayaan Membuka Acara Data Driven Journalism
Anies Baswedan Pendidikan dan Kebudayaan Membuka Acara Indonesia Data Driven Journalism

Anies mencontohkan adanya informasi kontak penulis pada buku pelajaran yang mereka tulis di negara-negara maju. Dengan informasi tersebut pembaca dan penulis bisa berinteraksi langsung, buku-bukunya kemudian akan terus mengalami peningkatan kualitas.

Dengan adanya informasi yang terbuka, Anies mengharapkan keterlibatan publik berupa kolaborasi, hierarki tertinggi dari level pelibatan publik setelah sosialisasi, konsultasi, dan  partisipasi. “Beri tahu kami kalau ada masalah, kami bekerja untuk memperbaiknya,” kata Anies.

Sejak tahun 2008, Indonesia telah memfasilitasi Keterbukaan Informasi Publik (KIP) melalui Undang-undang KIP nomor 14 Tahun 2008. UU yang mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan tersebut, mewajibkan Badan Publik untuk memberikan informasi publik kepada pemohonnya.

Sayangnya, hak KIP di daerah tertentu begitu minim digunakan. Seperti  apa yang tertulis dalam laporan Open Data (OD) Labs Jakarta bertajuk “Memulai Dialog Antara Masyarakat Dengan Pemerintah Dengan Data Terbuka: Pembelajaran dari Sektor Pendidikan di Kota Banda Aceh, Indonesia”. Dalam ringkasanya, laporan tersebut menyebutkan pemerintah provinsi Aceh hanya menerima 22 permohonan KIP di tahun 2014, kemudian hanya 40 permohonan KIP di Kota Banda Aceh. “Hak KIP seringkali tidak digunakan oleh masyarakat” begitu yang termatub dalam laporanya.

Laporan tersebut menyebut KIP dengan pola tersebut merupakan KIP tradisional yang bersifat reaktif dan bergantung pada permintaan informasi dari masyarakat. Berharap lebih proaktif, Kantor Staf Presiden melalui Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan Pengendalian Pembangunan (UKP-PPP) menginisiasi One Data, portal data terbuka Indonesia yang bisa diakses melalui data.go.id.

Portal tersebut mempublikasikan dataset pemerintahan yang bisa diakses oleh publik tanpa dorongan permohonan data terlebih dahulu, pemerintah secara sukarela dan konsisten akan mempublikasikanya. Inisiasi One Data ini Sebagai salah satu komitmen pemerintah dalam Open Government Partnership. Teten Masduki, Kepala Staf Kepresidenan seperti yang dikutip antaranews  menyatakan bahwa data terbuka pemerintah sangat penting untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintah. “Transparansi harga mutlak,” kata Teten.

Teten Masduki, Kepala Kantor Staf Presiden memberikan paparan terkait Open Data
Teten Masduki, Kepala Kantor Staf Presiden memberikan paparan terkait manfaat Open Data

Selain itu, masih dalam laporan OD Labs Jakarta, data terbuka dinilai akan menunjang partisipasi masyarakat. “Melalui data terbuka, masyarakat dapat mengakses informasi tanpa terkecuali, mendorong tata kelola pemerintahan yang terbuka dan baik, masyarakat dapat secara aktif memantau dan berpartisipasi. Oleh karena itu, masyarakat tidak selalu mengkritik pemerintah mereka, melainkan memberikan umpan balik yang konstruktif” begitu yang termatub dalam laporan OD Labs Jakarta.[]

Oleh Rachmad Imam Tarecha | Pemagang IT Specialist Batch 11

Leave a Reply

avatar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

  Subscribe  
Notify of