Refleksi Perjalanan Lima Tahun Open Government di Indonesia: Dampak Transformatif Bagi Publik

Share

Oleh : Yanuar Nugroho

yanuar nugroho
Yanuar Nugoro – Deputi II Kantor Staf Presiden

Terdapat dua rangkaian pertemuan yang sangat penting dalam kaitannya dengan perjalanan Open Government di Indonesia dalam rentang dua minggu ini. Dimulai dengan saya mendampingi Kepala Staf Presiden untuk menemui Sanjay Pradhan, Chief Executive Officer, Open Government Partnership yang berkunjung ke Jakarta. Lalu saya terbang ke Manila memimpin delegasi Indonesia untuk berpartisipasi di dalam Open Government Partnership Asia Pacific Regional Dialogue. Begitu banyak pelajaran yang saya dapatkan dan saya rasa sangat bernilai dari kedua pertemuan tersebut. Karenanya izinkan saya dalam tulisan ini untuk berbagi pengalaman dari apa yang didiskusikan di dua forum pertemuan tersebut.

Pencapaian Indonesia

Hal yang ingin saya highlight pertama dari pertemuan-pertemuan tersebut adalah pencapaian Indonesia selama ini. Dalam pertemuan tersebut, saya berbesar hati mendapatkan kesempatan untuk memaparkan kemajuan kita bersama terkait dengan inisiatif pemerintahan terbuka. Paling tidak ada dua respon positif yang muncul terkait Indonesia pada sesi diskusi di Manila kemarin.

Keberlanjutan komitmen pemerintah di masa transisi dan juga terjadinya perubahan paradigma cara kerja aparatur negara banyak diapresiasi. Di saat berbagai negara masih melihat transisi politik sebagai salah satu ancaman, justru Indonesia telah mampu melanjutkan komitmen pemerintahan terbuka. Sanjay dalam pidato pembukaannya, juga menyatakan kekagumannya terhadap berbagai inisiatif seperti LAPOR! yang dilakukan pemerintah pusat, dan juga inisiatif pemerintah daerah atau sub-nasional seperti Provinsi DKI Jakarta dan Kabupaten Bojonegoro.

Lessons Learned

Namun dari kedua rangkaian pertemuan tersebut, ada satu pesan Sanjay pada pidato pembukaannya di Manila yang menarik untuk dibahas. Pada pidato tersebut, Sanjay menekankan pentingnya memastikan platform Open Government dapat memberikan dampak yang transformatif dan langsung terhadap rakyat. Pernyataan ini dikonfirmasi oleh hasil laporan Independent Reporting Mechanism (IRM) OGP, bahwa hanya 12% komitmen OGP yang dinilai memberikan dampak transformatif bagi publik.

Sedikit merefleksikan dengan apa yang terjadi di Indonesia. Secara spesifik dalam APBN 2016 anggaran pendidikan mendapatkan alokasi sebesar 20 persen dan anggaran kesehatan sebesar lima persen. Sebagai masyarakat yang kritis kita perlu berani men-challenge diri kita maupun pemerintah apakah alokasi yang begitu besar ini sudah terealisasi dengan efektif dan bermanfaat untuk perbaikan mutu kualitas hidup masyarakat banyak. Kedua sektor ini juga menjadi fokus pencapaian komitmen pembangunan berkelanjutan global atau SDGs. Kondisi yang demikian tentunya justru penting untuk dapat kita kelola secara transparan.

Saya rasa tidaklah berlebihan untuk menyebutkan bahwa proporsi APBN sebenarnya sudah sangat menyasar dampak yang bersifat transformatif. Namun sepertinya masih ada jarak dari bagaimana kita dapat mengimplementasikan hal ini secara transparan dan akuntabel. Padahal, sejatinya keterbukaan pemerintah merupakan cara yang paling ampuh untuk bisa mempertajam kebijakan program pembangunan nasional. Dengan pemerintahan terbuka, kebijakan dan program pembangunan menjadi lebih terukur dan lebih efektif dalam mencapai sasaran pembangunan.

Melihat hal tersebut, saya rasa perlu untuk menekankan kembali pentingnya memastikan inisiatif Open Government dapat membantu mengakselerasi pembangunan nasional. Salah satunya adalah melalui kolaborasi pemerintah nasional/daerah dengan masyarakat sipil. Kolaborasi yang dilakukan juga harus bersifat transformatif. Tidak terbatas pada tahap perencanaan, namun kolaborasi juga dilakukan dalam tahapan implementasi dan evaluasi program pembangunan. Peran masyarakat sipil sebagai mitra kritis pemerintah sangat diperlukan pada tahapan-tahapan tersebut.

Saya rasa di zaman ini program pembangunan sudah selayaknya tidak lagi menjadi monopoli pemerintah saja. Proses pembangunan tidak bisa lagi hanya diserahkan kepada proses teknokratis semata. Masyarakat perlu untuk diperlakukan tidak hanya sebagai obyek pembangunan namun juga menjadi subyek yang membangun. Karenanya kolaborasi menjadi kata kunci. Karena memang tidak bisa dipungkiri pemerintah memiliki keterbatasan dalam menjalankan perannya. Jika hal itu dapat tercapai, maka saya yakin setiap sen yang kita keluarkan akan memiliki dampak yang berguna bagi perbaikan kehidupan masyarakat.

###

Yanuar Nugroho adalah seorang akademisi, peneliti, dan profesional di bidang perencanaan pembangunan yang ditunjuk menjadi Deputi II Kepala Staf Kepresidenan yang menangani kajian dan pengelolaan program prioritas. Mulai tahun 2004 sampai dengan saat ini, ia juga masih tercatat sebagai akademisi (jabatan saat ini Research Fellow) di bidang inovasi dan perubahan sosial di Manchester Institute of Innovation Research, University of Manchester, Inggris.

Di Kantor Staf Presiden, sejak Januari 2015 Yanuar bertanggungjawab memastikan seluruh janji Presiden dan Wakil Presiden terjabarkan dalam program pembangunan Pemerintah yang bisa dilaksanakan (actionable). Hal ini dilakukan dengan cara memastikan agar melalui Kedeputian II, KSP bisa melaksanakan koordinasi dengan Bappenas, Kementerian dan Lembaga (K/L) terkait, dalam menentukan kegiatan prioritas (rencana aksi) dan melakukan penajaman target-target program dan kegiatan prioritas nasional setiap tahun (2015-2019). Yanuar juga memastikan agar inisiatif strategis Presiden, baik nasional maupun internasional, terlaksana dengan baik. Misalnya keterlibatan Indonesia dalam penyusunan Agenda Pembangunan Pasca-2015 pengganti MDGs, Open Government partnership (OGP)/Open Government Indonesia (OGI), isu perubahan iklim, ekonomi hijau, dan lain-lain.

Leave a Reply

avatar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

  Subscribe  
Notify of