Dibutuhkan : Tata Kelola Data yang Lebih Baik

Share

Oleh : Fithya Findie, Muhammad Daud and Prasetya Dwicahya
Data telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan kita. Tanpa data tidak akan ada penelitian yang berkualitas, kebijakan yang baik dan bisnis yang layak. Kegagalan tahunan mengenai kebakaran hutan merupakan salah satu masalah yang mungkin timbul jika kita tidak dapat mengakses dan menggunakan data dengan benar.

Pengelolaan data pemerintah yang lebih baik atau penerapan prinsip-prinsip data yang terbuka bisa membantu pemerintah dalam memecahkan tantangan pembangunan yang kompleks. Umumnya konsep data yang terbuka telah dikaitkan erat dengan upaya yang lebih besar untuk menciptakan pemerintahan yang lebih baik dan lebih terbuka; salah satunya pemerintahan yang lebih transparan, akuntabel dan responsif terhadap warganya.

Keterbukaan data juga dapat memacu inovasi dan pertumbuhan ekonomi. Dengan membuka dataset yang dapat digunakan oleh publik, inovator dan penemu dapat membangun produk-produk berkualitas, dan sebagai imbalannya dapat berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi suatu negara.

Sebuah studi dari McKinsey menunjukkan bahwa keterbukaan data dapat membantu membuka potensi nilai ekonomi hingga 3-5 triliun Dollar Amerika setiap tahunnya. Salah satu contohnya adalah aplikasi Citymapper. Aplikasi ini saja telah membantu London, New York dan wisatawan dari seluruh dunia menavigasi kompleksitas komuter di kedua kota ini. Citymapper adalah satu contoh perkawinan yang baik antara kumpulan data yang terbuka, kolaborasi dan inovasi yang pada akhirnya meningkatkan keterhubungan para penggunanya.

Apa yang sebenarnya dimaksud dengan data terbuka? Secara umum data yang terbuka diartikan sebagai data yang siapa pun dapat mengakses, menggunakan, dan berbagi kapan saja, di mana saja. Di Indonesia, sejak Oktober 2013, pemerintah telah memperkenalkan sebuah inisiatif untuk memperbaiki tata kelola data melalui inisiatif Satu Data. Satu Data adalah sebuah inisiatif untuk meningkatkan interoperabilitas data yang dimiliki pemerintah dan aksesibilitas publik terhadapnya, bukan hanya untuk keperluan internal lembaga-lembaga pemerintah, tetapi juga untuk masyarakat umum.

Inisiatif keberlanjutan dari salah satu janji kampanye Presiden Joko Widodo untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Hari ini, inisiatif Satu Data dilaksanakan melalui pembentukan portal data nasional: data.go.id. Portal data.go.id saat ini menampung hingga 1.000 dataset dari berbagai instansi pemerintah dan telah menjadi one-stop source bagi publik untuk menggunakan data pemerintah.

Kini dengan hadirnya dukungan pemerintah dan platform kerja yang sudah dimiliki, apakah Indonesia sudah memiliki semua yang kita butuhkan untuk menghadirkan keterbukaan data secara menyeluruh? Tidak juga, karena saat ini ada dua hambatan besar yang menghadang. Pertama, tidak ada dasar yang kuat untuk memungkinkan ekosistem data yang terbuka untuk dapat secara berkelanjutan berkembang.

Sebuah ekosistem data yang terbuka merupakan syarat utama yang memungkinkan data untuk dapat disimpan dalam format terbuka dan dapat dengan mudah digunakan kembali oleh masyarakat. Namun hingga kini belum ada petunjuk dan peraturan yang jelas tentang bagaimana data yang dihasilkan dan dikelola dapat menjadi bagian dari proses pembuatan kebijakan pemerintah.

Membuat budaya pengelolaan data di dalam pemerintahan dengan cara yang lebih efisien bukanlah tugas yang mudah. Oleh karena itu, dengan absen-nya arahan yang jelas, mereformasi tata kelola data menjadi suatu proses yang mahal dan membutuhkan biaya yang signifikan, karena proses tersebut juga memerlukan sumber daya tambahan baik dalam bentuk finansial maupun operasional.

Kebakaran hutan adalah salah satu kasus yang patut diperhatikan. Penggunaan data dan peta yang berbeda-beda, menurut banyak pihak telah menjadi salah satu penyebab utama dari sengketa tanah dan izin yang tumpang tindih dalam operasi perkebunan dan pertambangan.

Sebagai tanggapan, pemerintah baru-baru ini mengeluarkan Peraturan Presiden mengenai kebijakan Satu Peta untuk meningkatkan ketepatan manajemen penggunaan lahan dengan memberikan arahan yang jelas kepada badan-badan pemerintah untuk menghasilkan, peta spasial tunggal yang terpadu, akurat dan dapat diandalkan.

Kebijakan dan regulasi yang jelas seperti itu mungkin tidak diperlukan apabila pemerintah sejak awal sudah memiliki prinsip data yang terbuka dan sudah sering diterapkan.

Kedua, advokasi yang dilakukan dalam mengaspirasikan masalah keterbukaan data harus dapat lebih spesifik dan secara riil menunjukan bahwa keterbukaan data dapat mengatasi masalah sektoral. Sampai saat ini, sebagian besar advokasi mengenai keterbukaan data hanya berhenti di aspirasi agar pemerintah membuka data dan belum betul-betul menyentuh wilayah kebijakan publik yang spesifik di mana data yang terbuka dapat digunakan untuk memecahkan masalah.

Advokasi yang hanya berfokus pada rilis data harus mulai digeser ke arah membangun produk data yang mampu memecahkan masalah sosial di berbagai sektor. Membangun konsep evidence-based yang menunjukkan bagaimana data yang terbuka benar-benar dapat membawa perubahan dan dampak harus menjadi aktivitas inti dari advokasi keterbukaan data.

Kasus Citymapper adalah cerita yang baik dalam menampilkan manfaat dari data yang terbuka. Lalu dengan melihat tantangan yang ada, haruskah kita menyerah? Tidak juga, karena di era digital saat ini, peluang yang tersedia sangatlah besar.

Organisasi yang aktif memberikan kontribusi dalam membangun ekosistem keterbukaan data melalui inisiatif yang berbeda, seperti Publish What You Pay yang mengusung keterbukaan dalam industri ekstraktif atau Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) untuk keterbukaan dalam sistem pemilu dan parlemen, menunjukkan seberapa besar sumber daya yang ada saat ini dalam mendorong tata kelola data untuk menjadi agenda prioritas di Indonesia.

Dan sekarang ada lebih banyak orang dengan keterampilan teknis yang semakin tertarik dalam isu-isu kemasyarakatan. Melibatkan mereka secara nyata adalah kunci untuk lebih menyebarkan kesadaran akan kegunaan keterbukaan data bagi masyarakat Indonesia. Apa yang harus menjadi arah keterbukaan data Indonesia di masa depan?

Pertama, pemerintah dapat mempertimbangkan untuk mengembangkan sebuah aturan detail yang membangun proses bisnis dan standar data pemerintah yang lebih jelas. Beberapa langkah realistis untuk menguji efektivitas aturan tersebut bisa dilakukan melalui pengembangan proyek percontohan keterbukaan data dengan instansi pemerintah yang telah menunjukkan minat untuk mengimplementasikannya.

Kedua adalah untuk menciptakan ekosistem tata kelola data yang lebih baik dengan memperkuat sisi pasokan dan sisi permintaan data. Sisi pasokan data dapat berasal dari sektor pemerintah dan non-pemerintah.

Menggabungkan dua aliran yang sangat berbeda membutuhkan kerja keras yang tidak hanya datang dari pemerintah tapi dari masyarakat luas. Untuk membuat keterbukaan data dapat benar-benar membawa dampak ke Indonesia, kita sebagai masyarakat harus mengenali fungsi dan kegunaan dari keterbukaan data dan harus bersedia untuk membantu setiap langkah pelaksanaannya bersama-sama.

Keterbukaan data atau tata kelola data yang lebih baik bukanlah merupakan tujuan akhir, melainkan sebuah sarana untuk memiliki perencanaan dan pengelolaan pembangunan yang lebih baik. Pada akhirnya, orang yang benar-benar akan mendapatkan keuntungan dari data yang terbuka bukanlah pemerintah, perusahaan, atau organisasi masyarakat sipil tapi kita semua, masyarakat Indonesia.

###

Artikel ini merupakan terjemahan dari artikel serupa di The Jakarta Post

Fithya Findie, Muhammad Daud, Prasetya Dwicahya
Fithya Findie adalah Kepala Sekretariat Nasional Open Government Indonesia. Muhammad Daud adalah mantan Associate Director di Kantor Staf Presiden. Prasetya Dwicahya adalah Research Analyst di Bank Dunia Indonesia dan juga anggota dari Data Science Indonesia. Tulisan pada artikel ini murni pandangan pribadi para penulis.

Leave a Reply

avatar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

  Subscribe  
Notify of