Sistem Keterbukaan Pemerintahan Bojonegoro (2)
FacebookTwitterGoogle+EmailWhatsAppShare

Oleh : Lukman Oesman

Adalah hal yang sangat mudah untuk memberikan paparan mengenai potensi dan kondisi infrastruktur dasar sebuah daerah. Apalagi ketika sumbernya sangat jelas dan terpercaya, seperti data statistik BPS, data yang disiapkan oleh SKPD, dan sumber-sumber lainnya. Namun jadi hal yang berbeda jika kemudian data-data tersebut juga disandingkan secara sejajar dengan aspirasi masyarakat di dalam perencanaan pembangunan.

Pemerintah Kabupaten Bojonegoro adalah salah satu pemerintah daerah yang berhasil melakukan hal tersebut. Sebenarnya apa yang dilakukan oleh Pemkab Bojonegoro bukanlah inovasi yang luar biasa. Pemkab Bojonegoro yang juga merupakan salah satu pemerintahan daerah percontohan dunia di Open Government Partnership, memilih untuk mengintegrasikan aspirasi publiknya ke dalam proses penyusunan kebijakan publik-nya. Berikut adalah beberapa faktor yang perlu diapresiasi dari praktik keterbukaan pemerintah di Bojonegoro :

  1. Aspirasi = Basis Data

Pemkab Bojonegoro memulainya dengan cara yang sangat sederhana, “memungut aspirasi”. Salah pengertian yang sering terjadi mengenai proses aspirasi publik adalah aspirasi publik sering hanya dilihat sebagai sebuah keluhan individual masyarakat. Sehingga penyelesaiannya juga dilakukan secara kasuistik dan tidak mempengaruhi perencanan pembangunan. Padahal dibalik itu semua aspirasi publik merupakan salah satu sumber awal dari sebuah data yang riil mengenai kondisi sebuah daerah. Aspirasi masyarakat, jika dikelola dengan tepat maka dapat dikonversi menjadi basis data yang riil dan bisa dijadikan sebagai tambahan informasi bagi pemerintah untuk mempertimbangkan kebijakannya.

Di sini-lah Bojonegoro begitu progresif dalam mengembangkan konsep keterbukaannya. Lewat berbagai program penjangkauan masyarakatnya Pemkab Bojonegoro menangkap aspirasi-aspirasi yang selama ini dimiliki publik. Sebutlah data inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan bahkan yang paling dasar, kebutuhan kependudukan, jika hanya merujuk kepada data yang disediakan BPS maka data-data tersebut dapat tersedia paling cepat dua tahun sekali. Padahal pembangunan perlu untuk dilakukan setiap tahunnya. Untuk mengatasi hal tersebut, Pemkab Bojonegoro mengumpulkan aspirasi sebanyak-banyaknya untuk kemudian dianalisis bersama oleh SKPD-SKPD terkait dan dihubungkan dengan program pembangunan yang ada. Barulah kemudian identifikasi masalah dilakukan dan dicarikan solusinya.

 

  1. Inovatif tidak selalu tentang teknologi terbaru

Pemkab Bojonegoro sadar betul bahwa kapasitas SDM-nya belum tentu mampu untuk mengimplementasikan sistem IT yang kompleks, bahkan di Dinas Kominfo-nya sendiri. Apalagi konsep IT tersebut juga seringkali mahal dan belum tentu dimengerti oleh masyarakat.

Di sini-lah konsep “memungut aspirasi” justru menjadi inovasi. Pemkab Bojonegoro justru menggunakan metode komunikasi tradisional dengan masyarakat dan mengombinasikannya dengan teknologi yang sederhana. Melalui rubrik di koran Jawa Pos, acara khusus di radio lokal, surat-menyurat, dan yang paling “canggih”, SMS, aplikasi Whastapp, dan media sosial Twitter, Pemkab Bojonegoro melalui Dinas Kominfo mengkurasi berbagai informasi dari masyarakat. Setelah itu secara manual mereka memasukannya ke dalam sistem Lapor!. Dari situ semuanya kemudian berjalan secara alamiah hingga sampai ke meja Bupati untuk dibahas bersama seluruh SKPD.

 

  1. Komitmen Pemerintahan Terbuka harus berkelanjutan

Dan demi keberlanjutan sistem ini, peraturan hukum daerah juga disusun untuk semakin meneguhkan peran publik di dalam penyusunan kebijakan publik. Pemkab Bojonegoro melakukannya dengan menerbitkan Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2013 tentang Manajemen Inovasi Pembangunan Berbasis Partisipasi Publik dan Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Kerangka Acuan Kerja. Kedua peraturan ini mengamanatkan seluruh pengambil keputusan dalam pemerintahan untuk serta-merta memasukan aspirasi publik dan kondisi yang riil sebagai salah satu data pendukung sebuah proses kebijakan. Caranya adalah melalui penegasan terhadap siklus penganggaran yang harus berbasis kepada perencanaan dan perencanaan harus berbasis dengan permasalahan yang ada atau sering juga disebut dengan istilah money follows problems. Jadi betul-betul diatur bahwa anggaran APBD sepenuh-penuhnya ditujukan untuk dapat membantu menyelesaikan permasalahan masyarakat.

###

Tulisan adalah pendapat pribadi penulis

 

Lukman Oesman

Lukman Oesman bergabung dengan Sekretariat Nasional Open Government Indonesia (Seknas OGI) pada tahun 2016 dan saat ini merupakan Tenaga Ahli Komunikasi Publik Seknas OGI.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>