21092016_Postingan-Bojonegoro-1
FacebookTwitterGoogle+EmailWhatsAppShare

Oleh : Kusnandaka Tjatur Prasetijo

15 subnational yang terpilih sebagai pilot project Open Government Partnership dari 69 negara anggota Open Government Partnership (OGP) telah melakukan pertemuan di Washington DC tanggal 15-16 September 2016, Bojonegoro salah satunya. Para peserta OGP Sub-National Government Pioneers Meeting mempunyai kesamaan pandangan, keterbukan pemerintahan adalah kebutuhan yang harus dilakukan untuk mendorong terwujudnya kesejahteran, menguatkan kepercayaan dengan mengembangkan kolaborasi antar pihak.

Selama dua hari para peserta berbagi pengalaman bagaimana mengembangkan keterbukaan pemerintahan, kendala dan tantangan serta bagaimana strateginya.

Bupati Bojonegoro Kang Yoto menyampaikan cara Bojonegoro mendorong tumbuhnya kepercayaan dengan membuka akses kepada masyarakat yang secara langsung dapat menyampaikan keluhan dan pengaduan melalui HP, dialog publik, Layanan Aspirasi Pengaduan on-line Rakyat (LAPOR) yang terintegrasikan dengan seluruh sarana akses pengaduan masyarakat. Seluruh pengaduan dan aspirasi masyarakat, dilakukan kajian tindak lanjut dan evaluasi yakni Manajemen Review setiap hari Jum’at.

Target SDGs, merupakan bagian capaian strategi pemerintahan terbuka yang dilakukan oleh Kabupaten Bojonegoro. Co-creation, tata kelola pemerintahan dari individual didorong menjadi institusional sehingga terwujud sebagai sebuah kultur, merubah dari “selfish” (egois) menjadi “servis”, serta dari “ego” menjadi “eco“.

Kang Yoto, Bupati Bojonegoro dan Kusnandaka, Kadis. Kominfo Kab. Bojonegoro, di sela-sela pertemuan OGP subnational Government Pioneers Meeting di Washington DC
Kang Yoto, Bupati Bojonegoro dan penulis, di sela-sela pertemuan OGP subnational Government Pioneers Meeting di Washington DC

Keterbukaan pemerintahan yang telah dikembangkan Kabupaten Bojonegoro telah memberikan hasil meningkatnya pertumbuhan ekonomi (19,87% dengan migas, 5,99% tanpa migas), peningkatan NTP, penurunan tingkat kemiskinan dan pengangguran. Pengalaman Kabupaten Bojonegoro dalam pengelolaan keterbukaan pemerintahan menarik para subnational, salah satunya dari Kigoma Tanzania yang menyampaikan untuk melakukan kerjasama dengan Bojonegoro.

Diskusi produktif dalam sesi pembahasan dan saling sharing terkait dengan Rencana Aksi masing masing subnational yang akan diimplementasikan pada tahun 2017, merupakan bagian colaborasi yang konstruktif. Untuk mengembangkan, meningkatkan, menguatkan, mengintegrasikan dan keberlanjutan pemerintahan terbuka, ada 5 komintmen yang akan dilakukan oleh Kabuapaten Bojonegoro yaitu :

1.Revolusi data, penguatan data dari tingkat pemerintahan desa menuju one data Bojonegoro, single data yang realiable, realtime.

2. Penguatan keterbukaan pemerintahan desa dan keberdayaan masyarakat,

3. Penguatan partisipasi publik dalan pembangunan daerah dan keberlanjutan keterbukan dengan penetapan Peraturan Daerah.

4. Peningkatan partisipasi publik dalam proses perencanaan, yakni teribatkannya stakeholder pada semua tahapan, pembahasan KAK Perencanaan, evaluasi dan monitoring serta publikasi APBD yang mengacu pada kaidah keterbukaan publik.

5. Peningkatkan kulaitas pelayanan pada sektor layanan kesehatan, perizinan, pendidikan, sarana infrastruktur dan usaha kecil dan menengah.

Rencana aksi tersebut akan difinalisasikan akhir bulan September dan akan di celebrasikan pada Festival OGP bulan Oktober sebagai rangkaian kegiatan Hari Jadi Bojonegoro. Seluruh SKPD hingga tingkat desa mempublikasikan akuntabilitas pengelolaan anggaran tahin 2016 serta pokok pokok perencanaan anggaran tahun 2017 serta dilakukan pemeringkatan indek keterbukaan terhadap seluruh SKPD dan Pemerintahan Desa.

Disamping itu seluruh SKPD yang terlibat langsung dalam pelaksanaan Rencana Aksi OGP merumuskan sub Rencana Aksi di tiap SKPD dan strategi pencapaiannya. Rencana aksi pemerintah terbuka dari seluruh subnational pilot project OGP, akan di celebrasikan pada bulan Desember 2016 di Paris, sebagai bentuk komitmen yang harus dilakukan pada tahun 2017.

Implementasi Rencana Aksi akan dilakukan pendampingan dan evaluasi oleh OGP sehingga secara dini dapat diketahui secara dini berbagai kendala dan hambatan serta sejauhmana ketepatan dan komitmen dalam pelakanannya. Perumusan rencana aksi, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi dilakukan secara kolaborasi dengan berbagai elemen 4 sekawan, yaitu pemerintah, akademisi, pengusaha dan masyarakat/ NGO.

Pada bulan Maret 2017, OGP akan melakukan evaluasi secara independen (Independen Report Mekanism/ IRM) hingga akhir Desember 2017. Bulan Maret 2018, OGP akan menyampaikan hasil IRM terhadap komitmen pelaksanaan open government.

Di sela-sela kegiatan meeting, dari VOA Suara Amerika, melakukan wawancara dengan Kang Yoto, terkait dengan pelaksanaan keterbukaan pemerintahan terbuka di Kabupaten Bojonegoro. Setelah selesai acara meeting OGP, Kang Yoto menghadiri undangan USAID.

Amanda Conklin (Program Operations Analyst) bersama Tim USAID menerima Kang Yoto dan menggali secara jauh bagaimana proses co-creation, collaboration dan sustainable development di Kabupaten Bojonegoro. Tim USAID mengapresiasi dan akan menibdaklanjuti melakukan pendampingan guna memperkuat model pemerintahan terbuka.

Dari pelaksanaan OGP subnational government pioneers meeting, memberikan pembelajaran bagi kita,

1. Bahwa tatakelola pemerintahan yang telah dilakukan oleh pemerintah Bojonegoro sudah on the track,

2. Penguatan kolaborasi dari para pihak terkait harus dikembangkan.

3. Untuk peningkatan dan keberlajutannya, maka sinergitas dan masukan, ide konstruktif sangat diperlukan dengan penguatan berbagai akses informasi,

4. Perubahan pola pikir sebagai pelayanan bagi seluruh penyelenggara pemerintahan dan komitmen terbuka, adalah budaya yang harus dikuatkan.

###

Artikel ini juga tersedia di website resmi Pemkab Bojonegoro

Kusnandaka Tjatur P

Kusnandaka Tjatur P merupakan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kabupaten Bojonegoro yang juga merupakan dinas penanggung jawab inisiatif Open Government di Kabupaten Bojonegoro. Saat ini Kabupaten Bojonegoro menjadi salah satu “sub-national pilot project” Open Government Partnership bersama dengan 11 pemerintah sub-nasional lainnya di seluruh dunia.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>