Tiga Hal yang Perlu Disoroti Dari Upaya Baru G20 Dalam Memerangi Korupsi

Share

Oleh : Maggie Murphy

G20 LeadersPerjalanan untuk memberantas korupsi masih sangat jauh bagi para pemimpin negara-negara anggota G20. Walapun pada KTT G20 di Hangzhou, para pemimpin negara-negara dengan ekonomi terbesar itu kembali menyepakati satu set resep baru di dalam memerangi korupsi. Sebuah Rencana Aksi Anti-Korupsi G20 tahun 2017-2018, telah disepakati dan menjadi bukti gentingnya pemberantasan korupsi di mata para pemimpin negara-negara tersebut. Kendati demikian, ada satu hal yang penting digarisbawahi dari Rencana Aksi tersebut, bahwa usaha ini hanya mengurangi namun tidak bisa menyembuhkan penyakit korupsi secara permanen.
Berikut adalah tiga hal yang perlu diperhatikan terkait dokumen Rencana Aksi Anti-Korupsi ini :

  1. Dokumen teknis yang lebih rinci masih akan dibahas kemudian

Rencana Aksi Anti-Korupsi G20 ini tidak membahas sama sekali mengenai batas waktu, rencana aksi, dan sasaran hasil. Singkatnya belum ada rencana implementasi yang signifikan dari Rencana Aksi ini. Perencanaan yang lebih rinci akan dibahas kemudian oleh pejabat berwenang dari masing-masing negara. Pada konteks inilah kemudian proses penyusunan dokumen turunan ini sangat perlu untuk dapat diawasi lebih dalam lagi. Rencananya, Rencana Aksi ini akan diadopsi mulai Oktober 2016 bertepatan dengan pertemuan ketiga dari Kelompok Kerja G20.

 

  1. Kabar baik: Negara-negara G2O telah memasukan isu keterbukaan dalam kerjasamanya

Data yang terbuka secara tegas kini telah menjadi bagian dari rencana G20. Rencana Aksi Anti-Korupsi G20 2015-2016 sebelumnya adalah momentum pertama G20 mengeksplorasi mengenai kemungkinan mekanisme pelepasan informasi dalam format data terbuka dalam memerangi korupsi. Prinsip Data Terbuka G20 telah diadopsi tahun lalu dan kini mulai muncul usulan untuk memperluas prinsip ini untuk juga mempromosikan transparansi yang lebih luas di sektor publik.

Selain itu, para pemimpin G20 untuk pertama kalinya juga telah memiliki komitmen untuk meningkatkan transparansi pada proses kontrak pengadaan pemerintah. Hal ini merupakan keberlanjutan dari hasil KTT Anti-Korupsi di bulan Mei di mana 14 negara berjanji untuk membuat kontrak pengadaan pemerintah menjadi terbuka. Hal ini juga sekaligus menjadi respon dari mulai munculnya kelompok baru yang dikenal sebagai kelompok C5 yang merupakan negara-negara terdepan dalam implementasi open contract. Termasuk dalam negara-negara ini adalah beberapa anggota G20 seperti Meksiko, Prancis, dan Inggris Raya, selain dua negara lainnya yaitu Kolombia dan Ukraina. Ini menjadi tonggak sejarah bagi OGP dikarenakan untuk pertama kalinya prinsip-prinsip OGP dimasukan ke dalam dokumen kerjasama G20.

  1. Akankah G20 jatuh ke dalam jurang rahasia kepemilikan perusahaan?

Transparansi terkait kepemilikan dan pengendalian sebuah perusahaan dan badan hukum lainnya adalah faktor penting untuk mempersulit dan mempersempit gerak bagi para koruptor untuk menyembunyikan identitas dan menyalahgunakan struktur hukum agar mereka dapat memenangkan kontrak publik, membeli properti ataupun melakukan pencucian uang.

Meskipun G20 telah lama mengidentifikasi isu beneficial ownership sebagai prioritas dalam Rencana Aksi sebelumnya, mengadopsi High-Level Principles on Beneficial Ownership Transparency dan baru-baru ini mengeluarkan pernyataan kolektif di Pertemuan Anti-Korupsi, komitmen anti-korupsi negara-negara G20 masih berisiko untuk gagal. Kendati demikian, merupakan sebuah hal yang positif bahwa isu beneficial ownership tetap menjadi prioritas dan ini artinya masih ada harapan yang besar terhadap rencana implementasinya.

Enam tahun setelah Rencana Aksi Anti-Korupsi G20 pertama diadopsi di Seoul pada tahun 2010, anggota G20 seperti Perancis, Afrika Selatan, Indonesia dan Australia telah mempertimbangkan atau berkomitmen untuk membangun transparansi terhadap kepemilikan perusahaan, menyusul Inggris Raya yang sudah lebih dahulu berkomitmen. Ini adalah langkah besar – tetapi bagaimana dengan negara-negara G20 lainnya?

Kenya, Afghanistan dan Nigeria masing-masing berkomitmen untuk membangun transparansi kepemilikan perusahaan di Pertemuan Anti-Korupsi di London pada bulan Mei. Di depan sebagian besar anggota G20, ketiga negara tersebut mengemukakan ambisi mereka untuk mengatasi rahasia kepemilikan perusahaan. Sektor perbankan, pemimpin sektor swasta, pejabat senior pemerintahakademisi dan aktor masyarakat sipil telah menyerukan bahwa informasi-informasi ini berada pada domain publik. Sehingga seharusnya hal ini ikut memancing beberapa ekonomi terbesar di dunia untuk juga menerapkan hal tersebut.

Pemikiran Akhir: Hadirnya Peer-Pressure

Ketika G20 merencanakan sesuatu, hal yang layak untuk diperhatikan adalah bahwa perencanan tersebut berasal dari kelompok yang dari keanggotaannya sangatlah beragam dan jarang melakukan pertemuan. Dimana terlalu sering terjadi ketika rangkaian pertemuan tersebut usai, semua perencanaan hanya menguap dan tidak mampu terimplementasi. Pada tahun 2009, Pemimpin G20 ‘menyerukan anggota G20 untuk mengadopsi undang-undang anti-korupsi seperti OECD Anti-Bribery Convention dan Konvensi PBB tentang Anti-Korupsi. Tujuh tahun berjalan, beberapa negara anggota G20 seperti Indonesia, Arab Saudi, India dan Tiongkok belum juga meratifikasi konvensi OECD dan Jepang tetap menjadi satu-satunya negara yang belum meratifikasi Konvensi PBB tentang Anti-Korupsi.

Padahal sifat eksklusif G20 seharusnya membuat G20 menjadi sebuah forum yang sangat berguna dan efektif untuk membuat kemajuan kolektif dengan mendorong negara anggota-nya untuk dapat semakin mengikuti standar global. Tapi tekanan dari para pemimpin G20 saja tidak akan menjamin keberhasilan dari sebuah aksi global melawan korupsi. Itulah mengapa begitu penting bahwa masyarakat sipil harus terus menjaga tekanan kepada pemerintah untuk memastikan komitmen yang dibuat di pertemuan-pertemuan internasional dilaksanakan ketika pemimpin tiba di negaranya.

Pemberhentian berikutnya : Kritik menyeluruh terhadap rencana pelaksanaan G20 ketika dirilis pada bulan Oktober.

###

Artikel ini juga tersedia di Blog OGP dan Blog Transparency International

Maggie Murphy

Maggie Murphy merupakan Global Outreach, Advocacy and Campaigns Coordinator di Transparency International.

Leave a Reply

avatar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

  Subscribe  
Notify of