3 Tantangan Utama Pengelolaan Data di DKI Jakarta

Share

Oleh : Charlene Chin, GovInsider.Asia

Kemampuan yang rendah dalam pengelolaan data, kurangnya kerjasama dari pejabat senior, dan lemahnya kesadaran publik terhadap inisiatif Open Data di Jakarta, merupakan area yang perlu diperbaiki dari oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Kondisi tersebut merupakan kesimpulan dari hasil penelitian terbaru Centre for Innovation Policy and Governance.

Inisiatif yang telah dimulai sejak 2014 oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta ini, sejak awal ditujukan untuk mengajak masyarakat Jakarta untuk bisa berpartisipasi mengawasi pelayanan publik. “Yang kami inginkan adalah masyarakat dapat ikut berpartisipasi dan memberikan masukan terhadap kebijakan yang kami susun”, jelas Setiaji, Kepala Jakarta Smart City.

Menurut Setiaji, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sudah sangat menyadari hal tersebut dan terus melakukan perbaikan. Berikut adalah penjelasan Setiaji mengenai optimalisasi dari pengelolaan data di Jakarta Smart City.

Ketimpangan dalam kemampuan pengelolaan data dan IT

Salah satu isi laporan yang dikeluarkan CIPG menyebutkan bahwa Pemprov DKI Jakarta sangat kekurangan tenaga analis data yang memiliki kemampuan baik. Adapun tenaga analis yang ada saat ini, masih memiliki keterbatasan dalam hal mengolah data yang tersedia untuk dapat menyajikan informasi dan hasil analisis yang dapat membantu penyusunan kebijakan. Akhirnya, masih banyak data yang ditampilkan di portal milik Pemprov DKI Jakarta tapi tidak digunakan untuk meningkatkan pelayanan publik. Hal ini pun diakui Setiaji sendiri sebagai kekurangan yang harus diperbaiki.

Dataset yang telah dipublikasikan juga masih belum memiliki kualitas yang baik dan hal ini terjadi di berbagai dinas dan unit pengelola yang ada di bawah Pemprov DKI. “Cara mereka mengelola data sangat bermasalah” jelas Setiaji. Sebagai contoh, Qlue, sebagai aplikasi pengaduan publik, dan Peta Jakarta, platform penanganan banjir, keduanya memberikan informasi mengenai permasalahan banjir ke tim Jakarta Smart City. Hal ini mengakibatkan terjadinya inefisiensi dalam tahapan penindaklanjutan.

Untuk meningkatkan kualitas dari input data dan pelaporan, tim di Jakarta Smart City memberikan pelatihan dan menerbitkan buku panduan yang memberikan standar dalam melakukan input data. Data dari kedua platform yang tersedia, Qlue dan Peta Jakarta juga telah diintegrasikan untuk mencegah terjadinya pemasukan data ganda.

Pemprov DKI juga dituntut untuk dapat meningkatkan produktivitasnya di dalam mengelola data. “Saat ini kami hanya memiliki 30 persen data yang sudah secara otomatis terintegrasi dengan sistem, sedangkan 70 persen sisanya masih dikelola secara manual”, jelas Setiaji.

Untuk mempermudah hal tersebut, Pemprov DKI telah menyusun aplikasi yang akan mempermudah proses input data dan pengumpulan data terkait kondisi terkini dari fasilitas publik. Bahkan kini Dinas Perumahan Pemprov DKI juga sudah mendapatkan banyak tekanan untuk dapat segera membuat platform monitoring yang dapat digunakan untuk memonitor tingkat keterisian perumahan.

Kurangnya kolaborasi dan kerjasama

Kurangnya kolaborasi dan kerjasama di lingkungan Pemprov DKI juga menjadi tantangan bagi tim Jakarta Smart City untuk mengimplementasikan inisiatif Open Data. Unit-unit kerja dan dinas-dinas di lingkungan Pemprov DKI Jakarta dirasa masih sulit di dalam membuka data mereka karena memang sulitnya menemukan sumber data yang kredibel ataupun mencukupi. Riset juga menunjukan bahwa masih banyak aparat pemerintah yang membuat pelaporan palsu melalui aplikasi Qlue untuk meningkatkan ranking penilaian kinerja mereka.

“Kita harus membuat beberapa perubahan terhadap perilaku ini”, jelas Setiaji. Pelaporan dan saran dari publik telah menjadi indikator pengukuran kunci untuk menilai kinerja aparat di Pemprov DKI. Setiap minggunya, semua pegawai di lingkungan Pemprov DKI diwajibkan untuk menunjukan kinerja mereka dalam menangani laporan publik. “Mereka bisa dipecat kalau tidak menanggapi laporan publik atau kalau tidak memberikan update terhadap laporan-laporan yang ada”.

Kesadaran publik

Lebih jauh, laporan yang dikeluarkan CIPG juga menemukan bahwa 50% dari masyarakat Jakarta yang menjadi responden survey, tidak mengetahui tentang inisiatif open data milik Pemprov DKI Jakarta. Kondisi ini terjadi justru kendati beberapa dari responden tersebut menggunakan aplikasi-aplikasi yang terhubung dengan data-data tersebut. “Kami sudah mempublikasi lebih banyak data, tapi antusiasme warga terhadap data-data tersebut sangatlah kurang”, jelas Setiaji.

Tim JSC kini sedang berupaya untuk semakin memperluas informasi mengenai data-data miliknya dengan elemen-elemen masyarakat sipil seperti jurnalis dan berbagai LSM, sehingga data itu dapat digunakan untuk penelitian dan publikasi mereka. “Kami memiliki banyak data yang sudah terbuka, dan data-data itu bisa anda gunakan untuk penelitian atau riset anda”, tambahnya.

Tim JSC juga sadar dan mengupayakan solusi bagi kondisi dari sebagian warga Jakarta yang belum memiliki akses terhadap internet. Untuk meningkatkan kesadaran publik, data anggaran sebagai contoh akan dicetak dan disebarkan dalam bentuk poster dan brosur di pusat-pusat keramaian publik sehingga mereka dapat mengetahui alokasi anggaran untuk wilayah mereka.

Sejalan dengan usaha Pemprov DKI Jakarta dalam membuka data-datanya, maka semakin perlu juga bagi Pemprov DKI Jakarta untuk semakin terbuka terhadap perubahan internal. Pemprov DKI Jakarta harus mau untuk memperbaiki kualitas datanya, meningkatkan pengetahuan dan kemampuan aparatnya, dan meningkatkan kesadaran publiknya.

###

Artikel ini merupakan terjemahan dari artikel serupa di GovInsider.asia

Leave a Reply

avatar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

  Subscribe  
Notify of