Pemerintahan Terbuka di Hilir Bengawan Solo

Share

Oleh : Yanuar Nugroho

IMG_20161019_124807

Bojonegoro adalah salah satu kabupaten termiskin di Jawa Timur. Tiap tahun, wilayah ini adalah langganan banjir akibat meluapnya Sungai Bengawan Solo. Tiap tahun juga, kawasan ini menderita kekeringan akut.

Tak heran jika kemiskinan sudah berakar kuat di sini, sampai ke kerak-keraknya. Pada tahun 2007, hutangnya kepada pihak ketiga mencapai Rp350 miliar, sementara kemampuan APBD-nya hanya Rp850 miliar.

Begitulah Bojonegoro sewindu silam. Sebuah ironi tentang kabupaten yang memiliki potensi luar biasa, baik dari sisi sumber daya alam, pertanian, dan manusianya. Sebuah paradoks tentang kekayaan alam yang luar biasa dan kemiskinan yang akut di sebuah wilayah tepian bengawan.

Bertransformasi

Bojonegoro hari ini adalah Bojonegoro yang berbeda 180 derajat dari gambaran itu. Bojonegoro hari ini, adalah satu dari sedikit kabupaten di Jawa Timur yang punya saham di Bank Jatim. Hari ini, Bojonegoro adalah satu dari sepuluh kabupaten di Jawa Timur dengan kemampuan tercepat mengurangi kemiskinan warganya. Bojonegoro hari ini, adalah kabupaten yang memiliki Dana Abadi yang didapat dari Dana Bagi Hasil (DBH) produksi minyak bumi berbagai perusahaan minyak yang beroperasi di sana. Dana Abadi itu, kemudian dikelola dan dimanfaatkan untuk memberikan beasiswa dan pengembangan SDM bagi generasi muda Bojonegoro.

Kota ini, secara geologis adalah delta yang terbentuk di muara sungai dalam kurun jutaan tahun. Tak heran jika tanahnya bersifat labil, identik dengan banjir dan kekeringan sekaligus. Tapi warga kota ini kemudian mampu mengubah sikap menghadapi banjir. Banjir adalah keniscayaan yang akan selalu datang tiap tahun. Maka, yang lebih penting daripada sekadar pasrah adalah mengubah cara pandang banjir dari bencana menjadi berkah.

Banjir di Bojonegoro ini sesungguhnya memang bisa diprediksi, bisa dikalkulasi, dan bisa diatasi jika dilakukan persiapan yang matang. Makanya setiap waktu, Pemerintah Daerah selalu memonitor bagaimana curah hujan di hulu, bagaimana berkoordinasi dengan Pemda daerah hulu Sungai Bengawan Solo, bekerja sama dengan para penjaga pintu di hulu sungai, mengatur sistem buka tutup pintu air, dan sebagainya.

Tak heran jika Badan Penanggulangan Nasional Bencana (BNPB) pada tahun 2014 menetapkan kabupaten ini sebagai pengelola bencana terbaik di tingkat nasional.

Jika sebelumnya Bojonegoro enggan dilirik wisatawan –yang lokal sekalipun, apalagi mancanegara– sekarang kabupaten ini memiliki Desa Wisata Migas yang dibangun di Desa Wonocolo, Kecamatan Kedewan. Desa wisata ini menawarkan informasi menarik seputar sejarah perminyakan pada masa lalu, perkembangan energi terbarukan, dan bagaimana teknik eksplorasi minyak bumi.

Di sektor pemberantasan korupsi juga setali tiga uang. Sewindu silam, sejumlah pejabat di kabupaten ini terjerat kasus korupsi yang menyeret mereka ke penjara. Bahkan sampai ada oknum pejabat yang meninggal di penjara dengan status koruptor. Tapi Bojonegoro hari ini, adalah salah satu kota yang paling transparan di Indonesia. Kota ini memiliki Forum Dialog Jumat, sebagai medium untuk mendengarkan keluhan dan aspirasi, serta menerima laporan warga tentang penyelenggaraan pemerintahan.

Transformasi pemerintahan di bawah kepemimpinan Suyoto, Bupati Bojonegoro sejak 2008, menuai hasil positif. Ia menghadirkan gaya kepemimpinan yang sama sekali berbeda dibandingkan pendahulu-pendahulunya. Ia membangun dialog, memberikan reward and punishment yang seimbang, mendorong setiap manusia Bojonegoro, untuk berani melampaui batas maksimal yang bisa mereka bayangkan.

Tak heran jika kata-kata “Lampaui Batas Maksimalmu” terpampang di segenap penjuru wilayah, di pamflet-pamflet, di spanduk-spanduk. Lewat kata-kata ini, Kang Yoto, demikian sang bupati akrab dipanggil, berupaya untuk membongkar kekerdilan berpikir yang bersarang di pikiran setiap warga, dan mengarahkannya dalam rel yang konstruktif, memberi kontribusi yang paling maksimal dari kemampuan yang mereka punyai.

Tak heran jika Bojonegoro, dalam waktu kurang dari satu dekade, telah bertransformasi menjadi kota modern dari sisi tatakelolanya. Dari sisi manusianya. Dari sisi wajah kotanya. Tak heran pula, jika pada tahun ini Bojonegoro terpilih sebagai satu-satunya kota di Indonesia, bahkan hanya satu di antara dua kota di Asia, mewakili kawasan ini sebagai inspirasi pemerintahan terbuka.

Bojonegoro, bersama dengan kota lain yakni Buenos Aires (Argentina), Austin (AS), Madrid (Spanyol), Paris (Perancis), Sao Paulo (Brazil), Seoul (Korea Selatan), Tbilisi (Georgia), Sekondi-Takoradi (Ghana), Ontario (Kanada), Scotland (Inggris), La Libertad (Peru), Kigoma (Tanzania), Jalisco (Meksiko), dan Elgeyo Marakwet (Kenya), dipilih untuk menjadi pilot project pemerintahan terbuka (open government).

Lima belas kota-kota di kolong langit tersebut, memiliki sistem yang dapat menunjukkan bagaimana transparansi, akuntabilitas, partisipasi publik, dan inovasi berbasis teknologi diterapkan dalam menjalankan roda pemerintahan.

Pesta dan Festival

Sebagai pilot project berskala dunia, Bojonegoro pun menggelar Festival Open Government Partnership (OGP), yang diselenggarakan bersamaan dengan pesta perayaan hari ulang tahun Bojonegoro. Berlangsung selama dua hari, 19-20 Oktober 2016, Festival dan Grebeg Berkah berlangsung meriah.

Screen Shot 2016-10-24 at 4.06.49 PM

Festival OGP dihadiri oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Asman Abnur, sejumlah deputi dan staf ahli di Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), dan Kantor Staf Presiden.

Menteri PAN-RB Asman Abnur yang hadir dalam Festival OGP menyatakan, pihaknya sangat terkesan dan mendapatkan ilmu baru dalam pengelolaan pemerintahan daerah dari festival ini. “Ini bisa diduplikasi di daerah lain. Tinggal kita mau atau tidak,” ujar Asman.

Asman juga menegaskan bahwa koordinasi dan upaya untuk membangun aparatur negara yang bersih terus dilakukan kementeriannya. “Model yang dibangun di Bojonegoro ini sangat berguna untuk menciptakan aparatur pemerintahan yang bersih. Untuk melihat sejauh mana implementasinya, saya ingin mendatangi beberapa titik tanpa memberitahukan jajaran Pak Bupati. Kita akan lihat, apakah benar apa yang dipaparkan di sini sudah bisa dirasakan sampai ke desa-desa,” kata Asman.

Sementara itu, Deputi II Kantor Staf Presiden yang menangani isu iso Sosial, Ekologi, dan Budaya Strategis, Yanuar Nugroho, dalam paparannya di hadapan undangan Festival OGP menyatakan, tujuan dari pembangunan berkelanjutan di Indonesia (Sustainable Development Goals, SDG’s) dapat menjadi pendorong pelaksanaan Nawacita yang menjadi visi pemerintahan Jokowi-JK.

“Apa yang membedakan SDG’s dari komitmen sebelumnya? Tak lain adalah adanya partisipasi masyarakat, transparansi, dan sifatnya yang menyeluruh,” ujar Yanuar.

Yanuar menambahkan, Bojonegoro dapat berubah dan bertransformasi menjadi sebuah kabupaten yang memenuhi berbagai kriteria dalam pemerintahan yang terbuka, salah satunya karena kepemimpinan yang dapat menunjukkan arah.

“Kang Yoto sebagai kepala daerah yang berlatar belakang akademisi, mampu mentransformasi mesin birokrasi yang tadinya buruk, menjadi mesin yang berorientasi kepada pelayanan masyarakat, aparat yang terbuka terhadap masukan dan pendekatan tatakelola pemerintahan yang baru” imbuh Yanuar. Transformasi nilai-nilai transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan inovasi itu, kata Yanuar, tidak hanya berhenti di birokrasi level kabupaten, tetapi sudah menjangkau sampai ke tingkat pedesaan.

Oleh karena itu, “Bojonegoro adalah salah satu kabupaten yang paling siap dari sisi pertanggungjawaban dan pemanfaatan Dana Desa,” ujar Suyoto, Sang Bupati.

Bojonegoro, yang sebagian wilayahnya adalah desa-desa hutan jati, tidak banyak berubah dari sisi fisiknya. Tapi manajemen modern telah menyentuh setiap sistem pemerintahannya. Singkat kata, desa-desa itu, kini dikelola dengan cara modern. “Desa rasa kutha,” begitu kira-kira Kang Yoto mengistilahkan.

Perubahan tersebut juga memberi dampak pada naiknya Angka Harapan Hidup masyarakat Bojonegoro. Jika pada tahun 2010 Angka Harapan Hidup berada pada usia 69,8 tahun, maka pada tahun 2014 naik menjadi 70,11 tahun.

Jika harapan hidup masyarakatnya sudah meningkat, menjadi jelas betapa pemerintahan yang terbuka memberi implikasi langsung terhadap naiknya harapan hidup masyarakatnya.

###

Yanuar Nugroho adalah seorang akademisi, peneliti, dan profesional di bidang perencanaan pembangunan yang ditunjuk menjadi Deputi II Kepala Staf Kepresidenan yang menangani kajian dan pengelolaan program prioritas. Mulai tahun 2004 sampai dengan saat ini, ia juga masih tercatat sebagai akademisi (jabatan saat ini Research Fellow) di bidang inovasi dan perubahan sosial di Manchester Institute of Innovation Research, University of Manchester, Inggris.

Di Kantor Staf Presiden, sejak Januari 2015 Yanuar bertanggungjawab memastikan seluruh janji Presiden dan Wakil Presiden terjabarkan dalam program pembangunan Pemerintah yang bisa dilaksanakan (actionable). Hal ini dilakukan dengan cara memastikan agar melalui Kedeputian II, KSP bisa melaksanakan koordinasi dengan Bappenas, Kementerian dan Lembaga (K/L) terkait, dalam menentukan kegiatan prioritas (rencana aksi) dan melakukan penajaman target-target program dan kegiatan prioritas nasional setiap tahun (2015-2019). Yanuar juga memastikan agar inisiatif strategis Presiden, baik nasional maupun internasional, terlaksana dengan baik. Misalnya keterlibatan Indonesia dalam penyusunan Agenda Pembangunan Pasca-2015 pengganti MDGs, Open Government partnership (OGP)/Open Government Indonesia (OGI), isu perubahan iklim, ekonomi hijau, dan lain-lain.

 

Leave a Reply

avatar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

  Subscribe  
Notify of