Open Mining : Dari Pembukaan Data Pengelolaan Sumber Daya Ekstraktif Hingga Pemberdayaan Masyarakat

Share

Oleh : Rizky Ananda Wulan Sapta Rini

“Bertahun-tahun lamanya saya tinggal di dekat sebuah lokasi tambang. Tapi saya tidak pernah secara pasti mengetahui dimana sebenarnya lokasi tambang tersebut. Bagaimana dengan pendapatan dari tambang? Pemerintah lokal di mana saya tinggal tidak pernah menginformasikan kepada kami mengenai hal tersebut. Beberapa kali mereka (pemerintah) datang mengunjungi kami, tapi hanya untuk basa-basi”. Penjelasan tersebut dikemukakan oleh seorang tokoh adat Dayak yang menyaksikan perkembangan industri pertambangan bauksit di daerahnya. Merespon hal tersebut, saya kemudian tergelitik untuk menanyakan mengapa dia tidak meminta informasi tersebut. Padahal, jenis informasi tersebut merupakan informasi publik. Tokoh adat Dayak itu kemudian tersenyum dan hanya menjawab “tidak semudah itu”.

Dalam sebuah diskusi formal dengan kelompok industri pertambangan di daerah yang kaya akan bauksit tersebut, saya mencoba untuk mengangkat topik yang terkait dengan pertanyaan tersebut. Respon yang dapat cukup mengagetkan. “Kenapa masyarakat sangat ingin tahu mengenai hal tersebut? Kami bisa saja memberikannya kepada Anda, tapi harus melalui persetujuan Walikota terlebih dahulu”, jelas seorang perwakilan pemerintah daerah saat itu.

Telah banyak diketahui bahwa industri ekstraktif merupakan industri yang banyak menyumbang pendapatan bagi Indonesia. Namun, kendati posisinya yang sangat krusial di dalam perekonomian nasional, industri ekstraktif masih banyak dikelola dengan tingkat kerahasiaan yang sangat tinggi. Padahal, momentum yang ada menunjukan bahwa Indonesia saat ini telah mencapai era baru keterbukaan sejak terbitnya Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik di tahun 2008. Masyarakat kini, paling tidak secara teori, dijamin kebebasannya untuk memperoleh informasi. Kemudian, Indonesia juga telah memutuskan untuk bergabung dengan inisiatif global di dalam meningkatkan trannsparansi di industri ekstraktif yang dikenal sebagai inisiatif Extractive Industries Transparency Initiative (EITI). Belum lagi dengan keterlibatan Indonesia di dalam kemitraan global Open Government Partnership (OGP) yang telah mendorong bermacam-macam kemajuan dari berbagai sektor di setiap tingkatan pemerintah untuk mempromosikan keterbukaan di dalam pemerintah. Namun, tentunya masih ada ruang perbaikan yang perlu diatasi.

 

Hambatan Menuju Keterbukaan yang Lebih Luas

Setelah delapan tahun sejak diterbitkannya Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, beberapa kemajuan yang signifikan telah ditunjukkan beberapa lembaga pemerintah. Salah satu contoh-nya adalah Kabupaten Indragiri Hulu yang membuat terobosan dengan membuka satu set daftar informasi publik khusus yang terkait dengan sektor sumber daya ekstraktif. Sebuah Inisiatif yang begitu penting mengingat peran sektor ekstraktif bagi perekonomian lokal di Indragiri Hulu sangatlah besar.

Dampaknya pun dapat terlihat. Suku tradisional Talang Mamak, yang hidup di wilayah yang dekat dengan area pertambangan di Indragiri Hulu, kini dapat mengakses berbagai dokumen yang terkait dengan pengendalian dampak lingkungan di wilayahnya yang terkena dampak penambangan. Namun sayangnya, prestasi ini juga masih memiliki sisi gelapnya. Masih ada beberapa informasi yang dikecualikan dengan alasan merupakan “rahasia negara”. Ketidak-konsistenan pemerintah di dalam mengimplementasikan keterbukan informasi seperti ini sangat merugikan publik. Hak publik terhadap informasi seringkali dilupakan yang pada gilirannya juga menghambat partisipasi publik di dalam program pembangunan.

Namun, upaya untuk membuka informasi saja ternyata juga belum cukup menjadi solusi bagi masyarakat. Seringkali informasi yang terlampau teknis juga ikut menyulitkan publik untuk dapat mengolah atau bahkan untuk mengerti isi dari informasi tersebut, terlebih lagi di sektor ekstraktif. Seperti laporan dari EITI yang sejauh ini telah berhasil membuka informasi terkait pendapatan dan pembayaran yang dilakukan oleh perusahaan pertambangan, jenis informasi yang sebelumnya sangat tertutup dan tidak dapat diakses oleh publik. Hasilnya, kompleksitas dari isi informasi tersebut membuat informasi yang tersedia mungkin hanya dapat dimengerti oleh segelintir pihak saja (peneliti, akademisi, dan LSM). Karenanya, penyederhanaan tampilan dari informasi juga perlu untuk disesuaikan tanpa harus mengurangi makna dari informasi.

Pemerintah Indonesia sebenarnya sudah memiliki cara untuk meningkatkan partisipasi publik melalui pengembangan mekanisme pelaporan yang disebut sebagai LAPOR!. Melalui medium ini, publik dengan mudah dapat menyuarakan aspirasi dan keluhan mereka terhadap pelayanan pemerintah, tidak terkecuali berkaitan dengan isu lingkungan. Akan tetapi, sering terlupakan kalau masyarakat tidak bisa serta-merta menjadi pihak pengawas yang efektif ketika mereka sendiri masih belum memiliki informasi dasar mengenai hak dan peraturannya. Salah satu contohnya adalah pengalaman Pius Tomi, Kepala Desa Sejotang, Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat. Tomi memiliki keprihatinan terhadap kondisi Danau Semenduk yang sangat vital perannya terhadap perekonomian warga Desa Sejotang, namun telah rusak akibat penambangan bauksit. Keinginan untuk melaporkan kondisi ini menjadi sulit dikarenakan masyarakat tidak memiliki akses terhadap data-data pendukung seperti lokasi penambangan yang diperlukan untuk membuktikan bahwa lokasi Danau berada di luar lokasi penambangan.

Menyajikan Kepada Publik Data Pengelolaan Sumber Daya Ekstraktif

Untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, di tahun 2015, Publish What You Pay Indonesia, telah membangun sebuah aplikasi berbasis Android yang memungkinkan publik untuk mengecek langsung data-data seperti lokasi dan konsesi pertambangan dan juga pendapatan pemerintah dari sektor pertambangan. Aplikasi ini didasari oleh dua prinsip penting, yaitu keterbukaan informasi dan partisipasi publik yang kemudian diterjemahkan ke dalam empat fitur utama.

Fitur pertama adalah fitur peta yang menunjukan semua lokasi pertambangan di Indonesia. Ketika pengguna memilih satu lokasi pertambangan, maka tambahan informasi akan muncul, termasuk nama perusahaan, rincian lokasi, komoditas yang ditambang, dan area konsesi yang diperbolehkan di dalam status perizinan.

Fitur kedua adalah fitur pendapatan. Fitur ini secara spesifik membahas data dan informasi dari kontribusi pertambangan kepada pendapatan daerah. Data diperoleh dari laporan EITI tentang perbandingan di antara pendapatan pemerintah dan data pembayaran perusahaan.

Ketiga adalah mekanisme keluhan masyarakat yang sudah terintegrasi dengan kanal keluhan masyarakat milik pemerintah yaitu LAPOR! untuk memfasilitasi advokasi masyarakat di area dekat konsesi. Fitur ini juga memberikan opsi ‘berbagi’ yang memungkinkan masyarakat untuk semakin sadar mengenai isu-isu tersebut.

Keempat adalah fitur yang menyajikan data sosio-ekonomi dalam bentuk data pertumbuhan ekonomi dan tingkat kemiskinan per-kabupaten. Fitur yang satu ini diharapkan dapat membantu publik untuk dapat lebih mengerti mengenai kontribusi industri ekstraktif bagi perekonomian lokalnya.

Ide yang melatar-belakangi pembuatan aplikasi Open Mining ini berasal dari cita-cita untuk mendekatkan data dan informasi dari industri ekstraktif kepada publik. Tentunya dengan menu tampilan yang lebih mudah dimengerti (user-friendly). Memang, pemerintah lokal masih belum sepenuhnya mempublikasikan berbagai data publik krusial mengenai pengelolaan sumber daya ekstraktif. Namun, paling tidak aplikasi ini dapat mengisi kekosongan yang mengisi kondisi dimana informasi masih sangat bersifat asimetris. Dengan 55 juta pengguna aplikasi Android di Indonesia, aplikasi ini juga diharapkan mampu mengangkat kesadaran publik terhadap haknya akan informasi pengelolaan sumber daya ekstraktif dan membantu mereka mengadvokasi permasalahan terkait di wilayah mereka.

Menempatkan data dan informasi secara bersama dengan mekanisme pelaporan di dalam satu aplikasi adalah cara yang komprehensif dalam mendorong pemerintah melakukan praktik transparansi dan akuntabilitas yang lebih luas.

Open Mining dapat diunduh melalui Google Apps Store atau di sini

###

Rizky Ananda Wulan Sapta Rini

Rizky Ananda Wulan Sapta Rini merupakan Program Manager untuk program Keterbukaan dan Tata Kelola Ekstraktif di Publish What You Pay Indonesia. Pekerjaan utama-nya meliputi pengelolaan proyek di bidang tata kelola sumber daya ekstraktif dan pengembangan inisiatif teknologi untuk mengatur penggunaan lahan. Dia juga aktif terlibat dalam forum komunikasi multi-stakeholder, bantuan masyarakat, dan penelitian, khususnya dalam pengungkapan informasi publik, data yang terbuka, pemerintahan terbuka dan perizinan pertambangan. Rizky menerima gelar sarjana-nya di bidang Hubungan Internasional dari Universitas Indonesia pada tahun 2014, dengan fokus pada ekonomi politik internasional.

Leave a Reply

avatar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

  Subscribe  
Notify of