Arah Strategis Untuk Peningkatan Partisipasi Publik di Indonesia

Share

Oleh : Sekretariat Nasional Open Government Indonesia

DSC_0104

Artikel ini merupakan rangkuman dan terjemahan dari salah satu bagian dalam hasil laporan OECD “Indonesia Open Government Review 2016”. Hasil lengkap dari studi ini dapat diunduh di sini.

Pemerintahan Jokowi melihat inisiatif pemerintahan terbuka dari sudut pandang dampaknya dalam menguntungkan masyarakat dan bagaimana mereka bisa dihubungkan lebih erat dengan rencana pembangunan nasional. Dalam prioritas utama yang digariskan oleh Kantor Staf Presiden dalam hal pemerintahan terbuka telah dirumuskan bahwa: 1) memastikan tingkat komitmen yang tinggi untuk inisiatif pemerintahan terbuka; 2) memastikan agenda reformasi nasional tersebut dilaksanakan di tingkat daerah; dan 3) mengidentifikasi kisah sukses untuk menampilkan keberhasilan pelaksanaan reformasi. Selanjutnya di bawah ini, kita akan membahas unsur-unsur dimana Pemerintah Indonesia harus memfokuskan usahanya dalam mengejar prioritas dan mengimplementasikan pendekatan strategis yang lebih konsisten untuk mempererat interaksinya dengan masyarakat.

Komunikasi

Tantangan internal utama bagi pemerintah adalah untuk memperluas pengertian mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan keterlibatan warga negara di semua tingkat administrasi negara. Dengan memberikan definisi yang jelas tentang apa yang ingin mereka capai melalui peningkatan keterlibatan warga, pemerintah akan dapat meningkatkan pemahaman dan rasa kepemilikan inisiatif ini di seluruh pemangku kepentingan di lingkungan pemerintah.

Hal ini merupakan langkah yang sangat penting bagi Indonesia. Sepeti diakui oleh para pejabat di lingkungan pemerintah dalam wawancara dengan OECD, bahwa upaya reformasi pemerintah sepertinya masih harus difokuskan pada upaya untuk memastikan komitmen yang kuat terlebih dahulu di seluruh kementerian dan di semua tingkat pemerintahan. Walaupun sejumlah instansi pemerintah dan kementerian telah sering berkolaborasi dengan masyarakat sipil sebagai mitra yang relevan, namun hal ini tidak menjamin instansi pemerintahan tersebut memiliki pemahaman yang baik tentang konsep pemerintahan yang terbuka. Selain itu instansi pemerintah juga seringkali tidak memiliki pola maupun strategi interaksi yang jelas dalam membangun komunikasi dengan publik.

Padahal, ada begitu banyak keuntungan yang bisa didapatkan dari peningkatan kegiatan komunikasi pemerintah dengan masyarakat dalam mengampanyekan nilai-nilai keterbukaan. Untuk itu, langkah pertama yang dapat dilakukan adalah usaha untuk peningkatan kapasitas dari para pejabat pemerintahan di dalam memproses informasi yang dikumpulkan pada kegiatan konsultasi publik seperti forum Musrenbang. Kemudian kapasitas pejabat pemerintahan di dalam melaporkan kembali kinerja pemerintah kepada publik. Selain itu, upaya yang lebih jauh di dalam melakukan kegiatan-kegiatan komunikasi – seperti membuat panduan, alat peraga, dan pelatihan – juga diperlukan untuk mengampanyekan nilai-nilai keterbukaan pemerintah dan partisipasi publik di dalam pemerintahan. Terutama perlu untuk disampaikan pesan bahwa partisipasi publik memiliki dampak yang baik bagi pengambilan kebijakan publik. Komunikasi yang lebih baik tentunya akan semakin memperbesar dukungan terhadap pemerintahan terbuka.

Perluasan Ruang Publik Dalam Perancangan dan Pengawasan Pelayanan Publik

Bersamaan dengan strategi komunikasi dalam berinteraksi dengan publik, Pemerintah Indonesia juga perlu untuk mempertimbangkan cara untuk merubah pola pandang dari pendekatan komunikasi satu arah ke arah interaksi yang lebih komprehensif, termasuk penyusunan bersama (co-creation) produk pelayanan publik. Memperluas peran publik dan masyarakat sipil dalam pengambilan keputusan dan aksi pemerintah juga akan memperluas peran warga negara dari hanya sekedar obyek kebiijakan publik, ke arah publik yang lebih bertanggung jawab dalam proses penyelenggaraan negara.

Bergerak dari pandangan tradisional dimana publik dipersepsikan hanya sebagai penerima keuntungan dari pelayanan publik menuju pandangan bahwa publik adalah konsumen dari kebijakan publik, – atau bahkan masukan publik dapat menjadi petunjuk berharga untuk kebaikan pelayanan publik – membutuhkan pemahaman di semua lini pemerintahan.

Untuk itu, Pemerintah Indonesia harus memanfaatkan inisiatif pemerintahan terbuka ini untuk dapat memperluas wilayah publik untuk bersama dengan pemerintah dapat menyediakan dan mengimplementasikan pelayanan publik yang lebih baik. Saat ini beberapa contoh muncul seperti pekerjaan yang dilakukan oleh salah satu organisasi masyarakat sipil yaitu Pattiro, yang telah bekerja-sama dengan beberapa pemerintah daerah di dalam membantu mereka mengembangkan platform untuk edukasi layanan kesehatan berbasis SMS, layanan gawat darurat, dan layanan kesehatan ibu, serta membantu untuk memberikan akses informasi bagi warga dengan disabilitas. PATTIRO juga membantu pemerintah daerah mengelola data secara lebih efisien. Dengan semakin banyaknya contoh-contoh kerjasama pemerintah dengan masyarakat sipil, ke depannya Pemerintah perlu untuk fokus mengidentifikasi dan menyebarkan pengetahuan dari cerita sukses ini untuk memfasilitasi pelaksanaan serupa yang lebih luas dan lebih efektif.

Keterkaitan Inisiatif Pemerintahan Terbuka dengan SDGs

Kemampuan Indonesia untuk menghubungkan kebijakan pemerintah terbuka dengan prioritas pembangunan lainnya juga akan menjadi salah satu faktor penting dalam menentukan akan sejauh mana kebijakan pemerintah terbuka dapat diimplementasikan di seluruh lapisan pemerintahan. Bersamaan dengan komitmen pemerintahan Jokowi dalam menghubungkan ide pemerintahan terbuka dengan rencana prioritas dalam pembangunan nasional, kesepakatan internasional terhadap Agenda 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), telah menyediakan pilihan alternative bagi Pemerintah Indonesia untuk dapat memastikan pengintegrasian inisiatif pemerintah terbuka ke dalam rencana pembangunan Indonesia.

SDGs yang disepakati sebagai agenda pembangunan hingga tahun 2030, berusaha untuk mengadirkan pola kebijakan pembangunan yang transformatif dan inklusif, serta mengintegrasikan bermacam-macam aksi di berbagai bidang pemerintahan. Oleh karena itu partisipasi publik memainkan peranan penting dalam mendukung upaya pemerintah untuk memastikan pegimplementasian SDGs mewakili dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Ini berarti dibutuhkan sebuah bentuk advokasi masyarakat sipil untuk mendukung inklusi kedua rencana aksi yang saling berkaitan di antara kebijakan SDGs dan rencana aksi pemerintahan terbuka Indonesia.

###

Leave a Reply

avatar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

  Subscribe  
Notify of