Open Government, Budaya Integritas, dan Agenda Anti-Korupsi di Indonesia

Share

Oleh : Sekretariat Nasional Open Government Indonesia

Artikel ini merupakan rangkuman dan terjemahan dari salah satu bagian dalam hasil laporan OECD “Indonesia Open Government Review 2016”. Hasil lengkap dari studi ini dapat diunduh di sini.

Pemberantasan korupsi, dalam segala bentuknya, telah menjadi prioritas di Indonesia dan Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk mengimplementasikannya dengan membangun budaya integritas melalui kolaborasi di antara pejabat publik di semua tingkatan, organisasi masyarakat sipil, sektor swasta dan masyarakat secara luas. Dari perspektif pemerintahan yang terbuka, masyarakat memainkan peran penting dalam mempromosikan budaya integritas paling tidak di tiga bidang: partisipasi-nya dalam siklus kebijakan, pengawasan dan akuntabilitas, serta peningkatan kesadaran akan isu anti-korupsi.

Pemerintah Indonesia telah menunjukkan komitmennya untuk berkolaborasi dengan warga negara-nya dan organisasi masyarakat sipil dalam mempromosikan budaya integritas melalui inisiatif konsultasi dalam pengembangan kebijakan anti-korupsi, penggunaan mekanisme penilaian masyarakat dalam memantau kemajuan kebijakan anti-korupsi, dan dengan menerapkan kegiatan kampanye bersama sebagai langkah untuk meningkatkan kesadaran publik. Sebagai contoh, selain saluran whistleblower korupsi yang dioperasikan oleh Komisi Korupsi Indonesia (KPK), beberapa saluran lainnya juga turut hadir seperti LAPOR!, Ombudsman Republik Indonesia, dan layanan keluhan milik kementerian dan pada tingkat sub-nasional. Bersama-sama, seluruh saluran ini berkontribusi di dalam meningkatkan akuntabilitas sistem pemerintahan dan pemberantasan korupsi.

Meskipun Indonesia telah memiliki berbagai mekanisme pelaporan dan kebijakan di setiap instansi pemerintahan, tantangan justru muncul dalam hal kapasitas pengolahan pelaporan itu sendiri, kemauan instansi pemerintah baik nasional dan sub-nasional untuk mengadopsi perubahan struktural, dan tumpang tindih-nya saluran pelaporan. Dimana kesemuanya justru dapat memperburuk kondisi dimana birokrasi di dalam pemerintah masih memiliki keterbatasan kapasitas. Selain itu, dengan berbagai lembaga dan saluran yang terlibat, masalah keamanan data dan hak privasi dari penggugat dapat menimbulkan masalah penting terkait isu integritas itu sendiri.

Jalan lain di mana warga dapat memperkuat tuntutan demi hadirnya integritas di sektor publik dan di masyarakat secara keseluruhan, adalah melalui peran mereka sebagai pengawas, dibantu oleh kelompok masyarakat sipil, media dan lembaga-lembaga publik. Selain KPK, lembaga integritas publik yang relevan dalam membangun budaya integritas adalah dua lembaga audit negara yaitu, Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) dan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), meskipun kedua institusi ini masih belum berada di garis depan dalam kolaborasi dengan warga.

Dalam rangka untuk memainkan peran pengawasan dan akuntabilitas ini, Pemerintah Indonesia perlu untuk memastikan ketersediaan saluran pelaporan, memberikan jaminan tindak lanjut dari laporan tersebut, dan melindungi whistleblower. Ketiga hal tersebut adalah kondisi kunci yang perlu dijamin. Perlindungan yang efektif terhadap whistleblower sangatlah penting untuk membantu menanamkan budaya integritas, karena hal ini memungkinkan warga untuk melaporkan korupsi dengan keyakinan secara penuh terhadap mekanisme pelaporan dan integritas lembaga-lembaga pemerintahan secara umum. Secara khusus, Indonesia telah membentuk peraturan hukum dan ketentuan institusional untuk perlindungan whistleblower melalui beberapa peraturan perundang-undangan. Kendati begitu sebenarnya masih banyak ruang untuk dapat memperkuat peraturan hukum yang ada. Ini dikarenakan peraturan-peraturan tersebut masih belum memberikan perlindungan yang komprehensif terhadap tindakan diskriminatif atau pembalasan kepada whistleblower.

Pengungkapan asset merupakan elemen kunci lain dari setiap kerangka integritas di sektor publik, karena mekanisme ini merupakan alat penting untuk menjamin transparansi dan pengawasan terhadap pejabat publik. Sistem pengungkapan aset di Indonesia saat ini telah mencakup area yang cukup luas, dimulai dari pejabat publik, ditambah dengan semakin banyaknya data dan informasi yang tersedia secara online, telah mendorong prosedur administrasi di dalam birokrasi membaik.

Terakhir, dalam rangka menumbuhkan budaya integritas di semua tingkatan masyarakat, pemerintah harus semakin memperkuat upaya peningkatan kesadaran masyarakat, seperti dengan memasukannya ke dalam inisiatif pendidikan warga negara, kampanye komunikasi, dan pertukaran informasi. Saat ini, baru KPK yang telah melakukan berbagai kampanye peningkatan kesadaran, kegiatan informasi publik dan siaran yang beberapa di antaranya dilakukan melalui kolaborasi dengan LSM. Untuk semakin memperkuat kolaborasi tersebut, KPK sebenarnya bisa menggunakan Rencana Aksi Pemerintahan Terbuka pemerintah untuk membantu pengembangan strategi KPK di dalam mengeksplorasi bentuk sinergi lainnya dengan kelompok masyarakat sipil.

Saat ini peluang yang begitu besar sebenarnya tersedia untuk lebih menghubungkan agenda anti-korupsi Indonesia dengan standar, instrument, dan tujuan internasional, seperti Agenda Pembangunan Berkelanjutan 2030 dan OECD. Di beberapa wilayah upaya anti-korupsi, seperti pembentukan saluran pelaporan, perlindungan whistleblower, dan deklarasi aset, Indonesia telah melakukan upaya yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, serta untuk memberi ruang bagi keterlibatan warga dan organisasi masyarakat sipil. Dalam rangka membangun upaya Pemerintah Indonesia untuk meningkatkan transparansi dalam upaya anti-korupsi, OECD telah mengembangkan beberapa rekomendasi berikut yang dirancang untuk memperkuat tiga peran utama dari partisipasi masyarakat dalam siklus kebijakan, pengawasan dan akuntabilitas, dan peningkatan kesadaran publik:

  • Terus melibatkan kelompok masyarakat sipil pada seluruh siklus kebijakan anti-korupsi, termasuk dalam penyusunan agenda, proses pengembangan kebijakan, dan kegiatan monitoring dan evaluasi. Secara khusus, Pemerintah Indonesia juga perlu untuk lebih mengeksplorasi jenis pilihan bentuk sinergi antara KPK dan masyarakat sipil dalam pendidikan kewarganegaraan dan upaya peningkatan kesadaran anti-korupsi secara lebih luas. Pemerintah Indonesia juga harus mengeksplorasi cara untuk memperkuat kerjasama di antara masyarakat dan dua lembaga audit publik di Indonesia – Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) dan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) – untuk mempromosikan budaya integritas.
  • Jelajahi beberapa solusi untuk mengoptimalkan mekanisme pelaporan dan peraturan institusional untuk dapat medorong perubahan struktural pemerintahan yang baik. Untuk Ini mungkin dibutuhkan sebuah upaya menyeluruh melalui penilaian terhadap kapasitas pengolahan laporan, analisis kesenjangan dan tumpang tindih, serta pemeriksaan keamanan data dan privasi hak penggugat pada seluruh siklus penanganan keluhan.
  • Mengevaluasi efektivitas dari kerangka hukum dan peraturan yang ada. Terutama, yang terkait dengan sistem perlindungan whistleblower dan melihat opsi-opsi untuk melakukan perbaikan lainnya. Salah satunya dengan memasukan ke dalam undang-undang, peraturan yang melindungi whistleblower dari tindakan disipliner yang dilakukan oleh majikan atau atasannya di tempat kerja.
  • Pertimbangkan untuk membuat kerangka peraturan untuk kegiatan lobi, yang bertujuan untuk memungkinkan pengawasan publik secara lebih dalam dan untuk lebih melindungi siklus kebijakan agar tidak tertawan oleh kepentingan.
  • Memperkuat efektivitas sistem pengungkapan aset untuk pencegahan korupsi dan penuntutan melalui prioritas pengaturan berdasarkan pada penilaian risiko dan evaluasi terhadap kapasitas pengolahan.

###

Leave a Reply

avatar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

  Subscribe  
Notify of