Bagaimana Mendefinisikan Prinsip-Prinsip Pemerintahan Terbuka?

Share

Oleh : Caroline Burle, Laila Bellix, dan Jorge Machado

31524984165_65c308f0db_b

Pemerintahan terbuka saat ini memiliki begitu banyak definisi. Dengan mengartikulasikan terminologi transparansi, partisipasi sosial, akuntabilitas dan inovasi teknologi, konsep dan praktek pemerintahan terbuka telah semakin menonjol dalam berbagai agenda perubahan pada kebijakan publik. Kekayaan akan interpretasi ini dapat menghasilkan harapan, namun di saat yang sama juga menghasilkan rasa frustrasi, terutama bagi mereka yang berpartisipasi dalam proses inisiatif pemerintahan terbuka dan membuat adanya jarak bagi mereka yang ingin terlibat dalam proses ini. Karena ditangani oleh berbagai bidang pengetahuan, aktor yang berbeda dan konteks politik dan budaya, penting untuk bertanya: apakah itu pemerintahan yang terbuka? Apa yang menjadi prinsip-prinsip pemerintahan yang terbuka?

Dari sudut pandang lembaga utama yang berhubungan dengan hal ini, pemerintah terbuka terutama sangatlah terkait dengan promosi kebijakan transparansi dan tema terkait lainnya, serta partisipasi masyarakat dalam siklus kebijakan publik. Dalam perspektif ini, menurut beberapa aktor, hal ini penting untuk menekankan pentingnya akuntabilitas dan gerakan anti-korupsi sebagai sumbu struktural dan, secara umum, inovasi teknologi yang terkait dengan kebijakan lainnya.

Kendati demikian, sebenarnya ada berbagai tema lintas sektor yang sangat penting, namun tidak jelas termasuk dalam definisi pemerintahan terbuka tersebut, seperti isu gender, keberagaman, inklusivitas sosial, bahasa, dan aksesibilitas. Padahal dengan dimasukkannya tema-tema ini, maka akan memungkinkan dialog yang lebih baik untuk mendukung Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs atau Agenda 2030) dan juga dengan deklarasi internasional lainnya seperti deklarasi tentang hak-hak perempuan, minoritas dan standar hak asasi manusia. Selain itu, kami percaya akan perlunya konsep partisipasi sosial agar dapat dijadikan sebagai metode pembangunan dasar oleh pemerintah, baik dengan memasukkan data yang terbuka sebagai komponen dasar, dan mendorong kolaborasi dan co-creation  yang lebih luas dengan seluruh komponen masyarakat.

Secara singkat, kami mengusulkan di sini seperangkat prinsip-prinsip panduan dari konsep yang lebih jelas, lebih objektif, lebih komprehensif, dan lebih inklusif dari pemerintahan yang terbuka. Idenya adalah bahwa mereka dapat menjadi referensi bagi pemerintah, masyarakat sipil, sektor swasta dan lembaga-lembaga internasional untuk membahas dan menjelaskan kebijakan mereka.

Rekomendasi Atas Prinsip-Prinsip Open Government (Keterbukaan Pemerintah)

Prinsip Deskripsi
Partisipasi publik yang efektif Partisipasi publik secara aktif didorong dengan menginformasikan, berkonsultasi, melibatkan dan memberdayakan warga dan organisasi sosial.
Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah harus aktif di dalam menjelaskan semua tindakan mereka dan mengambil tanggung jawab publik untuk segala tindakan dan keputusan mereka.
Open Data Tersedianya data primer pemerintah yang terbuka, lengkap, tepat waktu, dapat diakses, dapat diproses secara otomatis, non-diskriminatif, non-eksklusif, berlisensi bebas dan sesuai dengan standar internasional untuk diterbitkan melalui situs di intrnet.
Pembukaan akses dan penggunaan informasi publik Informasi publik harus dipastikan terdistribusi hingga mencapai seluruh komponen masyarakat secara penuh. Prioritas utama diberikan untuk penggunaan lisensi bebas, memungkinkan penggunaan kembali informasi oleh publik.
Akses dan kemudahan Bila memungkinkan, penyederhanaan dan kemudahan di dalam memahami data, informasi, dan pelayanan pemerintah
Kolaborasi dan Ko-Kreasi Praktik dan kebijakan yang dirancang untuk mendorong kolaborasi dan proses ko-kreasi di semua tahapan proses dengan publik.
Inklusivitas dan Keberagaman Ada perhatian terhadap keragaman dan inklusivitas sosial. Perempuan, orang dengan disabilitas, kaum minoritas dan / atau rentan harus bisa untuk disertakan. Perhatian termasuk penggunaan bahasa yang tepat, teknologi dan metodologi untuk memasukkan minoritas di dalam proses kolaborasi publik

Kami tidak mengharapkan tulisan ini untuk mengakhiri diskusi terkait definisi pemerintahan terbuka itu sendiri, melainkan untuk menantang prinsip-prinsip mendasar yang harus dimasukan ke dalam dialog mengenai pemerintahan terbuka. Dengan demikian, harapannya ke depan, pemerintahan terbuka akan dapat diterjemahkan secara lebih efektif ke dalam kebijakan perubahan di satu sisi dan, di sisi lain, hal ini akan menarik banyak aktor baru untuk mendukung agenda yang sangat menjanjikan ini.

###

Artikel ini merupakan terjemahan dari artikel dengan judul “How About Defining Open Government Principles?” di blog Open Government Partnership

 

Caroline Burle
Caroline Burle bertanggung jawab sebagai Hubungan Kelembagaan, W3C Brazil dan Web Technologies Study Center (Ceweb.br) di Pusat Informasi Jaringan Brasil (Brazil) dan Brazilian Internet Steering Committee (CGI.br). Dia adalah anggota dari OAS Fellowship pada Pemerintah Terbuka di Amerika. Caroline juga bertanggung jawab terhadap banyak proyek dengan fokus pada data terbuka dan pemerintahan yang terbuka. Dia adalah salah satu editor di Web Best Practices, dari W3C DWBP WG.

Laila Bellix
Laila Bellix adalah Koordinator dari Promosi Integritas dalam Komite Umum Pengawasan kota São Paulo (CGM). Dia adalah seorang Koordinator dan Profesor Manajemen Kebijakan Publik di Paulista Service Faculty Social (FAPSS).

Jorge Machado
Jorge Machado adalah seorang profesor di bidang Manajemen Kebijakan Publik di Universitas São Paulo. Dia memiliki gelar dalam Ilmu Sosial dari Universitas São Paulo, Diploma of Advanced Studies dalam Kebijakan Publik, PhD dalam bidang Sosiologi dari Universitas Granada dan postdoctoral di Departemen Ilmu Politik, Universitas Campinas. Dia adalah salah satu koordinator dari Co: Laboratorium Pengembangan dan e Partisipasi (CoLab).

Leave a Reply

avatar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

  Subscribe  
Notify of