Pidato Sambutan Menteri PPN / Ka. Bappenas pada peluncuran Rencana Aksi Nasional Keterbukaan Pemerintah 2016-2017

Share

Sambutan

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas

Pada acara

“Peluncuran Rencana Aksi Nasional Keterbukaan Pemerintah

(Open Government Indonesia) Tahun 2016-2017”

 

IMG_8439

 

Jakarta, 16 Desember 2016

 

Yth.    Para Menteri Kabinet Kerja

            Kepala Kantor Staf Presiden

            Ketua Ombudsman RI

            Para Kepala Daerah

            Tim Inti Open Government Indonesia

            Para Mitra Pembangunan

 

Assalamu’alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh

Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua.

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, pada pagi hari ini kita dapat berkumpul dalam acara “Peluncuran Rencana Aksi Keterbukaan Pemerintah (Open Government Indonesia) Tahun 2016-2017”.

Presiden Joko Widodo dalam berbagai kesempatan mengutarakan harapannya untuk meningkatkan daya saing Indonesia di tengah persaingan global yang semakin ketat, melalui pembangunan SDM, pembangunan infrastruktur dan pembangunan ekonomi lainnya. Selain itu, perbaikan kualitas pelayanan publik,  pemberantasan korupsi, dan penguatan tatakelola dana desa merupakan agenda prioritas pemerintahan saat ini. Terkait dengan tatakelola dana desa, pada tahun 2016 ini dana transfer pusat ke daerah lebih besar daripada belanja kementerian dan lembaga. Tahun 2017, alokasi dana desa mencapai angka enam puluh triliun rupiah.

Tantangannya adalah bagaimana mengimplementasikan agenda prioritas pembangunan tersebut secara transparan dan partisipatif. Partisipatif artinya pemerintah melibatkan semua elemen masyarakat untuk berkontribusi secara aktif, baik pada tahap perencanaan, pelaksanaan, maupun pengawasan pembangunan. Disisi lain, pelaksanaan pembangunan juga harus dilaksanakan secara transparan sejalan dengan prinsip-prinsip keterbukaan pemerintah.

 

Bapak, Ibu hadirin sekalian yang saya hormati,

Era demokratisasi, tingginya tuntutan masyarakat akan transparansi serta perkembangan teknologi yang pesat telah menciptakan situasi dimana keterbukaan pemerintah menjadi suatu keniscayaan. Keterbukaan di dalam penyelenggaraan pemerintahan pada hakikatnya membicarakan proses bisnis pemerintah, keseluruhan siklus bekerjanya pemerintahan yang transparan, akuntabel, partisipatif, dan inovatif. Layaknya sebuah pilar, keempat-empatnya perlu hadir bersama untuk memastikan fondasi penyelenggaraan pembangunan yang kokoh. Pemerintahan yang terbuka ditandai dengan terbukanya ruang dan akses publik terhadap informasi, adanya partisipasi publik, dan kontrol masyarakat terhadap jalannya pemerintahan dan pembangunan.

Beberapa waktu yang lalu (Desember 2015 dan Juni 2016), Bapak Presiden menyampaikan bahwa pemerintahan terbuka akan membangun dan memperkuat  kepercayaan publik. Presiden menegaskan bahwa pemerintahan terbuka merupakan pilihan terbaik bagi Indonesia. Presiden menegaskan bahwa pemerintahan di semua tingkatan dari pusat sampai dengan daerah, BUMN, perguruan tinggi, institusi lain harus segera berubah ke arah pemerintah yang terbuka atau open government.

 

Bapak, Ibu hadirin sekalian yang saya hormati,

Menciptakan pemerintahan yang terbuka memang tidak mudah. Terjadinya perubahan mindset dan paradigma keterbukaan dari aparatur pemerintah, dan tersedianya infrastruktur pemerintahan yang terbuka, merupakan kunci, yang memerlukan upaya dan kerja keras untuk mewujudkannya.

Untuk menjawab tantangan tersebut disusunlah rencana aksi nasional keterbukaan pemerintah. Dalam rencana aksi 2016-2017 terdapat 50 komitmen, yang terdiri dari 22 komitmen yang akan dilaksanakan oleh 14 K/L, serta 28 komitmen yang akan dilaksanakan oleh 5 pemerintah daerah. Keseluruhan komitmen aksi tersebut disepakati bersama oleh K/L/Pemda dan masyarakat sipil.

Beberapa komitmen renaksi 2016-2017 tersebut fokus pada penguatan keterbukaan informasi anggaran (Kemenkeu), penguatan tatakelola pemerintahan desa yang terbuka, partisipatif dan responsif (Kemendagri), keterbukaan informasi publik di perguruan tinggi negeri (Kemenristek Dikti), penguatan tata kelola data yang terintegrasi (KSP dan Bappenas), peningkatan kapasitas pengawasan pelayanan publik (Ombudsman RI), peningkatan kualitas layanan pengaduan bidang lingkungan hidup (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan), dan perbaikan tatakelola  informasi geospasial (Lembaga BIG).

Adapun komitmen pemerintah daerah fokus utamanya antara lain pada aspek keterbukaan informasi kontrak pengadaan barang dan jasa (Kabupaten Bandung dan Bojonegoro), partisipasi publik dalam perencanaan pembangunan (Pemprov DKI), penguatan tata kelola data yang terintegrasi (Pemkot Semarang), dan peningkatan keterbukaan informasi Gampong dan open data (Pemkot Aceh).

Bapak, Ibu hadirin sekalian yang saya hormati,

Dengan telah selesainya penyusunan Rencana Aksi Nasional Keterbukaan Pemerintah Tahun 2016 – 2017 ini, saya optimistis kita akan mampu menjawab tantangan ke depan sebagaimana saya kemukakan sebelumnya. Sumber optimisme saya bukan karena kehadiran dokumen ini semata, namun juga karena proses di balik penyusunannya.

Dalam waktu kurang lebih sebelas bulan lamanya, tim teknis dari 14 K/L dan 5 pemerintah daerah, serta kelompok masyarakat sipil saling bahu-membahu menyusun rencana aksi ini. Hal ini menandakan bahwa kemauan untuk mendorong hadirnya ekosistem pemerintahan yang terbuka sudah menjadi komitmen bersama semua stakeholders pembangunan.

Untuk itu dalam kesempatan ini saya ingin mengucapkan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah ikut berpartisipasi dalam penyusunan Rencana Aksi Nasional Keterbukaan Pemerintah Tahun 2016-2017 ini. Bagi K/L/Pemda pelaksana komitmen aksi, saya harap secara konsisten menjalankan Aksi Nasional Keterbukaan Pemerintah yang menjadi tanggung jawabnya. Terima kasih.

 

Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Jakarta, 16 Desember 2016

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/

Kepala Bappenas

 

Bambang P.S. Brodjonegoro


Artikel di atas merupakan naskah pidato yang dibacakan Menteri PPN / Ka. Bappenas, Bambang P.S. Brodjonegoro pada acara peluncuran Rencana Aksi Nasional Keterbukaan Pemerintah 2016-2017.

 

Leave a Reply

avatar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

  Subscribe  
Notify of