Pemerintahan Digital Sebagai Pemicu Keterbukaan Pemerintah di Indonesia – Rekomendasi OECD

Share

Oleh : OECD, Indonesia Open Government Review 2016

Rekomendasi OECD untuk Pemerintahan Digital di Indonesia

Dengan kondisi masyarakat kini yang sudah jauh lebih terkoneksi dan banyak terpapar oleh berbagai jenis informasi, ditambah dengan keinginan Pemerintah Indonesia untuk meningkatkan efisiensi dan memenuhi komitmen pemerintah terbuka, maka upaya untuk memperluas transformasi menuju pemerintahan berbasis elektronik atau pemerintah digital semakin dimungkinkan. Menyadari hal tersebut, OECD memberikan satu set rekomendasi untuk Indonesia tentang bagaimana menerapkan penggunaan teknologi informasi secara lebih strategis dalam mendorong prioritas reformasi sektor publik-nya.

Dalam rekomendasi di bawah ini, dibahas beberapa butir rekomendasi yang sangat relevan untuk praktik dan pengembangan kebijakan pemerintah berbasis elektronik di Indonesia.  Tentunya rekomendasi ini juga ditujukan untuk mendukung agenda pemerintahan terbuka. Rekomendasi ini juga menyimpulkan langkah-langkah yang dapat diambil oleh Pemerintah Indonesia untuk dapat meningkatkan inisiatif teknologi yang sudah ada dan bagaimana dapat menerapkan pendekatan yang lebih menyeluruh dalam pemanfaatan teknologi informasi sebagai pendukung kinerja pemerintah dan agenda keterbukaannya.

Berikut adalah rekomendasi OECD untuk pengembangan inisiatif pemerintahan digital di Indonesia :

  • Untuk membuka potensi perubahan yang lebih transformatif dari penggunaan teknologi di dalam pemerintahan, serta untuk mengoptimalkan hubungan pemerintah dengan masyarakat, Pemerintah Indonesia harus melakukan upaya-upaya substantif di dalam memperbesar skala cakupan penggunaan dari inisiatif-insiatif kuncinya (i.e LAPOR!, e-Musrenbang, Portal Data APBN, dll). Platform partisipatif berbasis teknologi harus didorong dan diperluas untuk dapat mencapai jumlah pengguna yang signifikan. Selain itu inisiatif lain dengan potensi akan dampak positif yang tinggi harus diperkuat dan diselaraskan dengan program kerja pemerintah lainnya sehingga dapat memenuhi manfaat sepenuhnya (misalnya “lapor”, dialog publik, hackathons, standar desain layanan). Ini akan membutuhkan tambahan sumber daya dan rencana untuk mengembangkan kapasitas kelembagaan, peraturan kerangka kerja – misalnya standar untuk desain layanan – koordinasi yang kuat dan mekanisme peer-learning.
  • Penggunaan teknologi digital harus dibingkai dengan kebijakan yang menyeluruh untuk membantu memastikan koherensi strategis di seluruh sektor pemerintah. Kebijakan ini harus selaras dengan kebijakan yang lebih luas seperti pada kebijakan keterbukaan pemerintah dan dengan strategi reformasi sektor publik. Keberhasilan kebijakan ini akan memberikan insentif yang koheren untuk menciptakan budaya penggunaan teknologi yang kuat di dalam pemerintahan. Terutama dalam menghadirkan pemerintah yang lebih terbuka, inovatif dan partisipatif dalam menyediakan layanan publik. Pelibatan pemangku kepentingan terkait dalam pengembangan kebijakan untuk pemerintah berbasis elektronik juga akan membantu memastikan strategi yang tepat di tengah-tengah beragam pandangan yang berbeda. Harapannya dengan pelibatan pemangku kepentingan, pemerintah akan dapat membantu mempromosikan pengembangan visi bersama dan rasa kepemilikan demi menjamin keberhasilannya.
  • Merancang kerangka kelembagaan yang efektif dengan tingkat akuntabilitas, kontrol dan transparansi yang tinggi sebagai pelaksana implementasi pemerintahan berbasis elektronik. Tentunya kerangka kelembagaan yang dihasilkan juga harus diperkuat dengan kemampuan koordinasi yang kuat terhadap mekanisme di tingkat strategis dan operasional, memastikan keselarasan dengan ambisi pemerintah dan mekanismen kelembagaan untuk memfasilitasi pelaksanaannya. Kelembagaan pengaturan harus menjelaskan peran dan tanggung jawab dalam pembuatan kebijakan pemerintah berbasis elektronik, khususnya antara Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi dan Kementerian Komunikasi dan Informatika. Pemerintah Indonesia juga dapat mempertimbangkan mendirikan kantor Chief Digital Officer yang bertanggung jawab kepada kantor Chief Information Officer nasional untuk dapat membuat desain transformasi digital yang lebih menyeluruh di dalam pemerintahan.
  • Pemerintah Indonesia harus menyelaraskan insentif untuk kementerian/lembaga dan pegawai negeri sipil sehingga dapat secara efektif ikut mendorong dan memfasilitasi pergeseran budaya yang mendasar di seluruh pemerintah ke arah yang lebih terbuka, inklusif dan proses yang berorientasi kepada warga serta menuju pengembangan keterampilan tekonologi informasi dan data.
  • Pengembangan Rencana Induk Nasional E-Government harus dilengkapi dengan metodologi bisnis dan model manajemen proyek teknologi informasi dan komunikasi yang dapat membantu perencanaan lembaga publik yang lebih baik. Instrumen manajemen ini akan memungkinkan lembaga-lembaga publik dengan jelas mengidentifikasi manfaat yang diharapkan, mengelola risiko, memantau pelaksanaan proyek-proyek teknologi informasi dan komunikasi, mengidentifikasi penyebab kegagalan dan kesuksesan, serta membuat penyesuaian yang diperlukan. Kombinasi dari kedua instrument ini akan memungkinkan Pemerintah Indonesia untuk memantau dan mengevaluasi inisiatif ICT di tingkat mikro dan juga makro secara lebih efektif.
  • Pemerintah Indonesia harus mengembangkan pendekatan strategis untuk penggunaan saluran alternatif untuk keterlibatan publik dan pelayanan publik, seperti platform media sosial dan perangkat ponsel. Pendekatan baru ini harus mengakui potensi media sosial dan perangkat ponsel sebagai sumber data, yang memungkinkan Pemerintah Indonesia menggunakan analisis prediktif untuk melihat tren, menganalisis interaksi sosial dan menentukan kebutuhan warganya sebagai pengguna jasa. Strategi dalam penggunaan kanal komunikasi ini dapat membantu Pemerintah Indonesia meningkatkan jangkauan pelayananan publiknya kepada masyarakat yang rentan atau belum terakses pelayanan publik sebelumnya.
  • Pemerintah Indonesia harus memperlakukan data sebagai aset strategis dan menjadi kunci utama dalam mengembangkan kerangka kerja, infrastruktur, dan kapasitas kelembagaan untuk mendukung penggunaan data strategis pemerintah dalam pengambilan keputusan. Selain dari pengembangan dan implementasi, langkah awal dalam membangun kapasitas pengelolaan data dapat dilakukan dengan mendukung ekspansi, keberlanjutan dari UN Pulse Lab Jakarta untuk membangun kapasitas analisis data dalam sektor publik.
  • Pemerintah Indonesia harus melakukan upaya untuk mengembangkan ekosistem data Pengembangan ekosistem data terbuka ini harus mencakup pengembangan kerangka hukum dan regulasi, meningkatkan kesadaran dan kepemilikan data di publik, mengembangkan keterampilan pengolahan dan pemahaman data di masyarakat, dan secara aktif terlibat dengan produsen data, penyedia dan pengguna untuk mengidentifikasi dataset berharga yang dapat memiliki fungsi sosial, ekonomi dan tata kelola pemerintahan yang baik.

###

Artikel ini merupakan rangkuman dan terjemahan dari salah satu bagian dalam hasil laporan OECD “Indonesia Open Government Review 2016”. Hasil lengkap dari studi ini dapat diunduh di sini.

Leave a Reply

avatar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

  Subscribe  
Notify of