FacebookTwitterGoogle+EmailWhatsAppShare

Oleh : Samantha Custer, Hanif Rahemtulla, Kai Kaiser, Rogier van den Brink

22541337715_109ae89515_z

Apa kesamaan seorang petani yang menjual produknya ke pasar, seorang ayah yang mencari pendidikan yang lebih baik bagi anak-anaknya, dan keluarga yang mengungsi akibat bencana gempa bumi? Kesamaannya terletak kepada ketergantungan mereka terhadap kualitas layanan dasar publik seperti jalanan, sekolah, dan bantuan pasca bencana, yang merupakan salah satu fungsi paling penting dari kehadiran pemerintah.Ketika layanan dasar publik ini terganggu, maka petani, ayah, keluarga, dan seluruh lapisan masyarakat lainnya, semuanya akan langsung merasakan dampak langsungnya.

Untuk sebagian besar warga masyarakat, pelayanan publik mikro seperti apa yang mereka alami di jalan dan di dalam kelas sekolah contohnya, adalah bentuk impresi yang paling kuat bagi mereka terhadap kinerja pemerintah mereka. Dan ketika warga masyarakat, pejabat, dan lembaga pengawasan negara tidak dapat mengakses informasi dan melacak pengelolaan anggaran nasional mereka, dalam penyediaan layanan dasar yang mereka konsumsi setiap hari, maka semakin besar pula peluang terjadinya korupsi dan inefisiensi di balik itu semua. Dimana alih-alih menjadi hak dasar masyarakat, pelayanan dasar justru menjadi barang privat, eksklusif dan masyarakat menjadi tidak berdaya di dalam menilai kinerja politisi mereka.

Dalam sebuah studi oleh Bank Dunia dan AidData yang diluncurkan bulan Juli lalu, dianalisis dampak dari penggunaan teknologi untuk transparansi dalam mencegah terjadinya politik transaksional atau dikenal pula dengan istilah pork-barrel politics. Dalam studi itu pula dianalisis dampak positif dari penggunaan teknologi digital (digital dividends) untuk negara-negara seperti Filipina terhadap kinerja pemerintah. Studi ini, menawarkan bukti baru pada prospek dan potensi dari transparansi pemerintah berbasiskan teknologi untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik di seluruh dunia.

Setelah sebelumnya sukses meluncurkan portal anggaran mereka, Pemerintah Filipina dan Bank Dunia merancang beragam platform akuntabilitas digital pemerintah dengan mengungkapkan berbagai informasi pada rantai penyediaan pelayanan publik di beberapa sektor. Sektor-sektor yang dimaksud yaitu pendidikan, rekonstruksi, jalan, pengembangan kota, dan pengumpulan pajak. Pada kelima sektor tersebut reformasi dilakukan untuk mendorong penggunaan informasi dari data yang tersedia untuk memicu tindakan kolektif demi perbaikan kinerja pemerintah.

Sebelumnya, pelacakan anggaran negara di Filipina hanya dapat dilakukan dengan mengandalkan aset-aset informasi yang sangat terbatas, yaitu berupa data elektronik yang terdistribusikan secara tertutup di antara lembaga dan tingkat pemerintahan. Untuk itu kajian ini mencoba untuk menyoroti kemajuan awal dari upaya perampingan sistem informasi pemerintah dan upaya untuk meningkatkan tingkat responsivitas pemerintah terhadap aspirasi publik (link eksternal).

Dalam kajian ini ditemukan bahwa platform digital dapat dianalogikan hanya sebagai “puncak gunung es” semata. Dengan kata lain, platform digital tidak bisa sepenuhnya dianggap sebagai solusi utama dari upaya memperbaiki kinerja pemerintah, melainkan hanya menjadi salah satu cara menuju ke arah perbaikan. Begitu banyak aspek lainnya yang sangat penting dan berkaitan dengan perbaikan kinerja pemerintah dan tidak bisa terselesaikan hanya dengan hadirnya platform akuntabilitas digital.

Sebagai salah satu buktinya ditemukan bahwa ketika data yang dirilis pemerintah sudah usang atau tidak lagi relevan, masyarakat secara umum juga tidak akan memperhatikannya. Bahkan jika saluran teknologi untuk mendapatkan informasi kepada pengguna akhir tidak dapat diakses, masyarakat juga tidak terlalu merasakan pentingnya mengakses dan menggunakan data pemerintah. Jika tidak ada cara yang jelas untuk orang-orang untuk memberikan tanggapan terhadap informasi, masyarakat juga enggan untuk mengambil tindakan. Alhasil, ketika lembaga pemerintah lagi tidak mau mengindahkan data dan menanggapi aspirasi masyarakat, layanan publik tidak akan dapat diperbaiki dengan platform digital sekalipun.

Karena itu, lewat kajian ini dapat diidentifikasi beberapa pertimbangan penting yang berpotensi untuk membantu memperdalam inisiatif-inisiatif pemerintahan berbasis digital. Terutama untuk memastikan dampaknya di dalam mencegah terjadinya politik transaksional di antara masyarakat dan pemerintah untuk mengakses pelayanan publik. Secara khusus, kajian ini mengusulkan lima prinsip penting yang dapat menjadi semacam peta jalan praktis bagi hadirnya sebuah agenda keterbukaan pemerintah yang lebih transformatif, Agenda Pemerintahan Terbuka 3.0. Berikut adalah prinsip-prinsip tersebut :

Prinsip # 1: Komitmen dan kepemimpinan tingkat tinggi serta koordinasi antar-lembaga sangatlah penting untuk mencari solusi bagi permasalahan di dalam siklus pelayanan publik secara komprehensif. Kendala koordinasi, seperti integrasi data manual di beberapa sistem yang tidak terintegrasi, seringkali menjadi hambatan dalam mencapai perbaikan pelayanan publik yang transformatif bahkan ketika sebuah instansi sudah melakukan digitalisasi. Diperlukan struktur kelembagaan yang jelas agar dapat memfasilitasi koordinasi antar-instansi untuk: (1) memastikan kesamaan standar keterbukaan, (2) mempercepat proses penyusunan data laporan kinerja, dan (3) penyelarasan sistem informasi manajemen untuk memonitor penggunaan anggaran yang lebih terstruktur.

Prinsip # 2: Mengintegrasikan platform akuntabilitas berbasis digital ke dalam upaya reformasi pelayanan publik yang lebih luas, bukan sebagai inisiatif yang berdiri sendiri. Platform yang terintegrasi secara baik dengan komitmen internasional yang bersifat lintas sektoral ataupun spesifik sector tertentu telah terbukti lebih berhasil dalam memastikan keberlanjutan dari sebuah upaya perbaikan pelayanan publik. Hal ini dibuktikan dari bagaimana platform-platform tersebut mampu mendapatkan komitmen politik, sumber daya yang didedikasikan, dan partisipasi di lintas instansi dan tingkat pemerintahan dikarenakan terhubung dengan salah satu komitmen internasional. Akan sangat strategis apabila sektor-sektor di mana teknologi digital dapat melengkapi upaya reformasi yang sudah berjalan dapat diprioritaskan.

Prinsip # 3: Desain platform harus mampu memberikan solusi yang jelas bagi tantangan kinerja yang harus diselesaikan dan mempertimbangkan masukan pengguna untuk memastikan solusi yang paling tepat. Untuk memperdalam serapan dan efektivitas dari semua platform digital sehingga dapat menyediakan informasi yang tepat, pada waktu yang tepat, dan dalam format yang tepat pula, bagi seluruh pemangku kepentingan untuk dapat ikut membantu memberikan masukannya kepada pemerintah.

Prinsip # 4: Perlu untuk menyelaraskan agenda keterbukaan pemerintah dengan insentif politik untuk membangun dukungan politik bagi agenda pembangunan. Mendapatkan dukungan yang luas terhadap platform akuntabilitas digital memerlukan konstelasi dari aktor-aktor yang melihat transparansi sebagai kepentingan yang lebih besar bagi mereka. Generasi dari inisiatif keterbukaan pemerintah selanjutnya perlu untuk dapat membingkai ulang nilai tambah dari transparansi sebagai hal yang membantu, dan bukannya mengancam, kepentingan dari para pemangku kepentingan dalam rangka untuk menerobos kebuntuan yang menghambat meluasnya dukungan terhadap agenda keterbukaan pemerintah.

Prinsip # 5: Memperluas basis dukungan untuk platform akuntabilitas digital baik di dalam dan di luar pemerintahan untuk menjamin keberlanjutannya. Fokus pada dua area penting: (1) memobilisasi dan mendorong masyarakat agar mau menggunakan data resmi pemerintah untuk peningkatan kualitas pelayanan; dan (2) menunjukkan kegunaan platform data sebagai alat manajemen yang mempermudah birokrasi pemerintahan di dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi program pemerintah andalannya.

###

Artikel ini merupakan terjemahan dari artikel aslinya berjudulFrom Pork to Performance : Follow The Money; It’s the Tip of the Iceberg . Artikel aslinya dapat diakses di sini. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>