FacebookTwitterGoogle+EmailWhatsAppShare

Oleh : Bank Dunia

Setiaji, Kepala Unit Manajemen Smart City DKI Jakarta, bercerita bagaimana sulitnya mencari data saat ia masih kuliah dulu.

“Saya harus pergi ke kantor yang berbeda-beda. Data tersebar  di mana-mana, tapi kalau kita memerlukannya , kita harus pergi ke segala tempat.”

Sekarang, sebagai bagian dari Pemerintah DKI Jakarta, ia memiliki tekad yang kuat agar data bisa digunakan dengan lebih baik.

“Teruskan Al Quran, meskipun hanya satu ayat,” kata Setiaji seraya mengutip kitab suci Al Quran terkait pentingnya pengalihan ilmu “Untuk data, teruskan juga, meskipun hanya satu data.”

Perjalanan Open Data Indonesia

Perjalanan Indonesia untuk lebih a terbuka dengan sistem pemerintah dimulai pada tahun 2008. Dengan tuuan utama untuk meningkatkan tata pemerintahan dan transparansi, pemerintah mengeluarkan Undang-undang keterbukaan informasi publik.

“Undang-undang ini menimbulkan perubahan paradigma. Data yang dulunya tertutup, dan hanya di buka kepada masyarakat apabila diminta, menjadi selalu terbuka,” kata Tara Hidayat, mantan Wakil Menteri  di Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Institusi inilah yang memulai inisiatif open government.

Pada tahun 2011, Indonesia menjadi satu dari delapan negara yang memulai inisiatifOpen Government Partnership yang mengajak pemerintah negara-negara untuk mengambil langkah nyatauntuk meningkatkan transparasi, akuntabilitas dan pemberdayaan masyarakat. Pemerintah Indonesia sdi bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo, saat ini  terus mendukung inisiatif tersebut melalui Kantor Staf Presiden.

Dorongan agar pemerintah semakin transparan tidak bisa dihindari oleh Indonesia yang semakin modern.

“Tumbuhnya demokrasi di Indonesia membuat semakin kerasnya suara yang menuntut adanya transparansi yang lebih besar,” tambah Tara Hidayat.

Untuk meningkatkan pergerakan open government, langkah pertama yang diambil Indonesia adalah melakukan open data – yaitu memberi akses data pemerintah dalam format yang mudah digunakan kepada masyarakat. Manfaat open data yang dirasakan pemerintah tidak terbatas pada meningkatnya transparansi dan akuntabilitas, tetapi juga semakin baiknya layanan umum dengan adanya partisipasi masyarakat, serta meningkatnya inovasi sosial dan ekonomi masyarakat.

Bank Dunia mendukung inisiatif tersebut dengan memberi bantuan teknis, termasuk membentuk One Data Portal online yang menjadi pusat data untuk berbagai instansi pemerintah. Bank Dunia juga membantu upaya untuk mendorong lembaga-lembaga pemerintah pusat dan daerah untuk berpartisipasi dalam gerakan open data. Berbagai lomba dan acara dibuat untuk meningkatkan kesadaran umum tentang tersedianya data pemerintah serta menstimulasi agar digunakan.

Pada tahun 2014, portal data data.go.id resmi dibuka untuk umum. Saat ini portal tersebut memiliki lebih dari 1.200 dataset yang disediakan oleh 32 lembaga pemerintah pusat dan daerah. Beberapa pemerintah daerah juga meluncurkan portal data mereka sendiri, seperti Jakarta, Bandung, dan Banda Aceh.

Pemerintah saat ini sedang menyiapkan sebuah peraturan  presiden terkait open data, agar masyarakat memiliki akses yang lebih banyak juga untuk menetapkan standar proses pembuatan data oleh lembaga pemerintah.

 Inisiatif open data mulai membawa perubahan.

Inisiatif open data mulai mendapat sambutan dari berbagai pihak. Pada tahun 2014, ibukota Jakarta mulai menjalankan program open data juga Smart City.

“Ada berbagai cara menerapkan smart city. Jakarta memberi penekanan pada transparansi menggunakan open data untuk mendorong partisipasi masyarakat,” kata Setiaji.

Masukan dari masyarakat dimungkinkan melalui berbagai cara. Contohnya, memberi laporan menggunakan aplikasi telfon pintar  seperti Qlue. Hasil laporan masyarakat akan masuk ke dalam sistem pemda dan kemudian diteruskan  kepada apparat  yang berwenang untuk ditindaklanjuti.

Keberhasilan aplikasi  tersebut mendorong Pemda DKI Jakarta membentuk incubatoryang mendukung para developer lain untuk mengembangkan aplikasi  yang berguna. Mereka mendapat dukungan dari beberapa mentor, yang memberi arahan teknis dan keuangan.

Transparansi yang lebih besar juga mengubah situasi politik. Open data membantu memberdayakan masyarakat untuk memantau hasil pemilihan legislatif dan presiden pada tahun 2014, juga pilkada tahun 2015.

“Indonesia memiliki sistem pemilihan umum satu hari yang terbesar dan terumit di dunia. Tapi sistem dokumentasinya waktu itu masih lemah,” kata Diah Setiawaty dariPerkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem).

Dengan kondisi di saat itu, Perludem memutuskan untuk mengubah data dari situs Komisi Pemilihan Umum, yang sebagian besar merupakan dokumen PDF, menjadi format terbuka yang bisa diolah dan dipakai masyarakat. Namun, memberikan data yang gratis, terbuka dan mudah diakses tidak secara langsung membuatnya dipakai secara aktif. Jadi untuk mendorong pemakaian data yang sudah dibuat terbuka, KPU dan Perludem membuat berbagai lomba bagi para pemain teknis di biang pemilu dan pembuat apps untuk membantu memantau proses pemilu. Menggunakan data yang tersedia, beberapa situs  dan aplikasi  dibuat untuk membantu melihat profil dan rekam jejak para kandidat serta memantau hasil penerimaan suara.

Menurut Diah: “Open data mencipyakan transparansi yang kemudian akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.”

Penggunaan data pemilu kemudian membawa perubahan. Pada tahun 2015, KPU menetapkan peraturan yang mewajibkan hasil pemilu tersedia dalam format yang terbuka.

Inisiatif open government Indonesia sudah menunjukkan beberapa capaian, meski baru berumur lima tahun.

###

Artikel ini pertama kali dipublikasikan oleh World Bank . Artikel aslinya dapat diakses di sini. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>