FacebookTwitterGoogle+EmailWhatsAppShare

Oleh : Agung Hikmat – 

Sejak masa kampanyenya, Presiden BPrintarack Obama seringkali dijuluki sebagai “the Internet Candidate” atau “Kandidat Internet”, disebabkan oleh ketertarikannya yang begitu mendasar terhadap peran teknologi di dalam pemerintahan. Bahkan salah satu janji kampanyenya saat itu secara spesifik menjanjikan sebuah kantor khusus untuk memanfaatkan kompetensi Amerika Serikat (AS) khususnya di bidang teknologi informasi sebagai platform inovasi pelayanan publik ,Kantor tersebut kemudian dikenal sebagai Office of Chief Technology Officer (CTO).

 

Peran kantor ini menjadi titik pembelajaran menarik dan beberapa waktu yang lalu, saya berkesempatan untuk mempelajarinya melalui forum International Visitor Leadership Program (IVLP), sebuah program yang diprakarsai oleh US State Department yang telah berlangsung lebih dari 75 tahun. Program tersebut mengedepankan upaya berbagi pengalaman dan pengetahuan di berbagai bidang dari pemerintah AS untuk komunitas internasional . Melalui IVLP saya berkesempatan memahami bagaimana sebuah perubahan menuju pemerintahan yang lebih “pintar” terjadi di Amerika Serikat.

Berikut adalah beberapa pelajaran yang saya dapatkan di sana.

Meramu Kerangka Institusional ‘Digital’ di Tengah Kerumitan Birokrasi Pemerintahan Federal

Di saat animo di dalam mengakselerasi pemerintahan digital di Indonesia begitu tinggi, seringkali perhatian kita hanya terkonsentrasi kepada wujud penciptaan sebuah aplikasi ataupun pengadopsian teknologi lainnya tanpa didukung oleh ‘kerangka penggerak’ yang cukup untuk memastikan operasionalisasi teknologi itu sendiri. Sebut saja kerangka institusional dan proses kerja yang menggerakan dan memungkinkan seluruh inovasi tersebut betul-betul mencapai tujuannya seringkali terlupakan. Contohnya pada beberapa pengimplementasian “Kota Pintar” di Indonesia yang tidak disertai dengan perubahan atau penyesuaian struktur birokrasi yang mendukungnya. Akhirnya segala bentuk piranti pintar yang dibeli tidak secara signifikan merevolusi budaya dan kinerja pemerintahnya.

Pengalaman AS juga bukannya lebih mudah, statusnya sebagai negara federal juga menjadi tantangan tersendiri. Belum lagi struktur pemerintahan pusat AS yang juga cukup besar dan rumit menjadikan reformasi digital dalam pemerintahan bukanlah hal yang mudah.

Untuk menjawab tantangan itulah Presiden Barack Obama menciptakan posisi CTO, sebuah posisi yang lebih jamak ditempatkan di sektor swasta. Posisi dan kantor CTO tersebut ditautkan ke dalam posisi yang sangat strategis di dalam Kantor Kebijakan Teknologi dan Sains atau Office of Science and Technology Policy (OSTP) di lembaga kepresidenan AS dengan sebuah misi sederhana, mewujudkan proses transformasi digital untuk mendukung kebijakan-kebijakan Presiden. Kendati sederhana misi tersebut disertai dengan mandat yang krusial dari Presiden Barack Obama. Dengan posisinya tersebut, seorang CTO memiliki keleluasaan dan posisi tawar yang tinggi untuk menentukan arah agenda prioritas transformasi digital di AS, tentunya disesuaikan dengan arahan Presiden Barack Obama.

Sejak didirikan, kantor CTO telah berhasil merealisasikan berbagai langkah-langkah transformatif. Beberapa hal yang menjadi legacy utama kantor tersebut adalah pendirian badan dan program yang menjadi tonggak utama inovasi pelayanan publik berbasis teknologi, yaitu Presidential Innovation Fellow (PIF), US Digital Services (USDS) dan 18F. Ketiga inisiatif tersebut memiliki tujuan masing-masing namun memiliki benang merah yang sama, yaitu menyuntikkan kompetensi dan talenta di bidang teknologi berkelas dunia yang kebanyakan berasal dari sektor swasta.

Maka tidak mengejutkan bahwa banyak dari personel yang mendukung ketiga inisiatif tersebut datang ke pemerintahan dengan menggenggam resume dengan ‘cap’ Sillicon Valey dan universitas Ivy League. Sebagai contoh, CTO yang ditunjuk Obama terakhir adalah seorang mantan Vice President dari Google, Megan Smith. Kapabilitas dan kredibilitas Megan yang merupakan lulusan Massachusetts Institute of Technolocgy ini tentu tidak diragukan lagi.

Peran ketiga inisiatif ini dibagi ke dalam peran-peran yang sangat spesifik. PIF diciptakan sebagai program utk menempatkan talenta-talenta digital ke dalam birokrasi dan mengidentifikasi permasalahan seputar delivery dari pelayanan publik. Dengan fungsinya tersebut PIF berhasil membidani berbagai macam ide-ide inovatif yang kemudian diadopsi pemerintahan Presiden Obama, salah satunya adalah kantor 18F. Begitu pentingnya dan terbukti ampuhnya program ini membuat Presiden Obama mengeluarkan Executive Order (Keputusan Presiden) untuk mempermanenkan program ini sebagai program resmi pemerintah Amerika Serikat.

Sedangkan 18F adalah kantor yang didirikan untuk berperan sebagai konsultan internal pemerintah untuk merampingkan proses pengadaan dan implementasi teknologi. Kantor ini di masa pemerintahan Presiden Obama berada di bawah General Services Administration, semacam Lembaga Administrasi Negara di Indonesia. Perlu diketahui bahwa sebelum adanya reformasi dalam digitalisasi pemerintahan, pemerintah Amerika Serikat menghabiskan hingga 86 Triliun US Dollar untuk proyek-proyek teknologi informasi. Di mana, hingga enam puluh persennya tidak mampu ter-deliver. Inefisiensi inilah yang diselesaikan oleh 18F, dengan fungsinya tersebut 18F menjadi kantor yang secara rinci memetakan, kebutuhan dan jenis solusi digital yang diperlukan oleh setiap sektor dan elemen pemerintahan di Amerika Serikat.

Lalu USDS yang mempunyai fungsi ‘konsultasi’ serupa 18 F tapi dibentuk sebagai tim siaga ala SWAT yang menangani kondisi darurat dalam proses penyampaian layanan berbasis digital. Secara kelembagaan USDS diletakan di dalam Kantor Staf Presiden di bawah OSDP. Salah satu kerja USDS yang paling banyak dikenal ialah saat penanganan Obamacare, yang hanya beberapa saat setelah peluncurannya mengalami malfungsi dan menimbulkan kritik dan tekanan kepada pemerintah.

Menjaring Talenta dan Membangun Ekosistem Digitalisasi Pemerintahan di Amerika Serikat

Minimnya talenta dengan kultur dan kompetensi digital menjadi hal yang lumrah, tidak terkecuali di Amerika Serikat. Satu hal yang menjadi benang merah atas nilai tambah ketiga program CTO tersebut di atas adalah injeksi atas talenta terbaik pada status quo birokrasi. Program PIF dirancang mempermudah perekrutan talenta dan perumusan ide-ide kebijakan digital baru, membuat Pemerintah AS memiliki keahlian yang dibutuhkan dan tentunya memiliki ide-ide yang brilian. Begitu juga dengan USDS dan 18F.

Tentunya ketika membicarakan talenta di ranah digital, Sillicon Valley menjadi tumpuan utama pemerintah AS dalam memperoleh talenta yang dibutuhkan tersebut. Lembah silikon di daerah California menghasilkan talenta melalui ekosistem universitas dan industry yang solid.

Hal ini menjadi sebuah pembelajaran tersendiri dimana proses inovasi pelayanan publik digital bukanlah sebuah usaha unilateral dari pemerintah semata. Dibutuhkan kerjasama yang erat dari pemerintah dengan seluruh pihak. Tidak hanya sebagai pemangku kepentingan, namun juga sebagai mitra yang dapat membantu pemerintah membangunnya. Hal ini juga termasuk proses adopsi dan rekrutmen para profesional di bidang-bidang yang seringkali tidak diasosiasikan sebagai peran fungsional pegawai pemerintah. UX Designer, Product Manager, dan Front End Developer adalah beberapa contoh peran yang perlu diantisipasi sebagai peran fungsional yang diakui peraturan perundangan seputar kepegawaian ketika Indonesia mencoba bergerak ke arah transformasi pelayanan publik digital.

Bagaimana Keberlanjutannya di Masa Trump?

Keberlanjutan sebuah kebijakan reformasi pada masa transisi kepresidenan tentunya selalu menjadi tantangan yang tidak terkecuali juga dialami oleh Amerika Serikat. Dengan terpilihnya dan dilantiknya Presiden Trump menggantikan Presiden Barack Obama, maka muncul pula pertanyaan bagaimana keberlanjutan kantor Chief Technology Officer di masa presiden baru tersebut?

Sebelum berakhir masa jabatannya, Presiden Barack Obama dan DPR AS telah mengesahkan undang-undang yang mempermanenkan posisi CTO. Langkah ini banyak disebut-sebut sebagai salah satu kebijakan politik dimana baik Partai Demokrat dan Partai Republik dapat berkonsensus. Namun dengan dilantiknya Presiden Trump, masih belum pasti apakah posisi CTO dan agenda transformasi digital pemerintah secara umum tetap dijadikan sebagai prioritas utama.

Dalam sebuah artikel berita terbaru, Jared Kurshner, Penasihat Senior Presiden Trump, mengatakan bahwa inisiatif Presiden Barack Obama di dalam inovasi digital merupakan salah satu “misi kritis” yang diperlukan oleh Presiden Trump. Konfirmasi Jared memang bukan pernyataan resmi dan masih berbentuk pertimbangan. Namun rasanya pernyataannya memang sudah mengonfirmasi bahwa terlepas dari arah kebijakan yang berbeda, inovasi digital di dalam pemerintahan memang secara fundamental membantu pemerintah meningkatkan kualitas keterbukaan, kebijakan publik, dan pelayanan publik.

Jika memang terkonfirmasi dan inisiatif tersebut dilanjutkan bahkan di tengah-tengah upaya dari pemerintahan Presiden Trump untuk menghapus seluruh kebijakan terdahulu pemerintahan Presiden Barack Obama, maka dapat disimpulkan bahwa inovasi digital merupakan kebijakan yang memang bersifat transformatif tak peduli seberapa besar jurang politik yang ada.

###

Agung Hikmat saat ini menempati posisi Tenaga Ahli di Kantor Staf Presiden. Tulisan dan pesan di atas adalah pendapat pribadi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>