FacebookTwitterGoogle+EmailWhatsAppShare

Oleh : Aris Huang, Tiara Permadi, and Yuandra Ismiraldi –

Pertumbuhan pemerintahan digital di Indonesia sejatinya sangatlah menjanjikan, tetapi tetap ada beberapa masalah yang masih signifikan. Yaitu, administrasi pemerintahan Presiden Jokowi belum membangun kerangka kerja kebijakan nasional yang komprehensif untuk mengintegrasikan sistem secara online dan offline. Visi pemimpin eksekutif yang mengesankan sendiri tidak menjanjikan eksekusi kebijakan dengan baik. Selain itu, ekosistem pemerintahan digital nasional itu sendiri kurang didalami.

Dalam penelitian yang dilakukan Nagara dengan tajuk “Mapping the Digital Governance Ecosystem in Indonesia”, mencoba untuk menganalisis tiga indikator penting yang memberikan gambaran dari ekosistem pemerintahan digital di Indonesia. Berikut adalah beberapa faktor kunci yang lebih diamati pada penelitian tersebut :

  1. Inisiatif Digital Pemerintah

Indonesia memiliki berbagai inisiatif pemerintahan berbasis digital. Temuan kami menunjukkan bahwa inisiatif ini sebagian besar hanya terpusat pada daerah-daerah ibu kota provinsi, seperti Jakarta dan Surabaya. Namun, dapat dilihat adanya potensi besar untuk pertumbuhannya di kota-kota kecil lainnya. Ada begitu banyak indikasi positif di mana potensi pemerintahan digital dapat dimanfaatkan oleh pemerintahan kota baik yang bersifat kota metropolitan dan pusat pemerintahan daerah lainnnya.

NAGARA - Peta Persebaran Inisiatif Digital di Indonesia

Gambar 1. Konsentrasi Inisiatif Pemerintahan Digital di Indonesia

 

  1. Aktor yang terlibat dalam gerakan pemerintah digital

Lewat penelitian ini diidentifikasi tiga jenis pelaku utama yang saat ini terlibat dalam ekosistem pemerintah digital di Indonesia: lembaga non-pemerintah, lembaga pemerintah, dan organisasi internasional. Penelitian ini juga berhasil mengidentifikasi total 52 inisiatif yang (1) aktif menjalankan proyek pemerintahan digital di Indonesia dalam dua tahun terakhir, dan (2) mengajukan diri untuk menjadi bagian dari penelitian kami selama periode 2014 sampai April 2016. Tren saat ini menunjukkan bahwa lembaga non-pemerintah mendominasi ekosistem, dengan total 25 inisiatif sampai saat ini.

Dari 52 gerakan pemerintahan berbasis digital yang disurvei, 30 inisiatif difokuskan untuk menangani transparansi birokrasi dan masalah akuntabilitas politik. Salah satu contoh penting adalah Open Data Jakarta (http://data.jakarta.go.id). Tren paling populer selanjutnya berfokus dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dengan total 14 inisiatif. Salah satu contoh yang penting di sini adalah LAPOR! atau Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (https://www.lapor.go.id), sebuah platform crowdsourcing online untuk warga negara mengajukan keluhan mereka pada pelayanan publik yang tidak layak.

Sementara itu, inovasi teknologi dan komunitas fasilitator (masyarakat sipil, lembaga donor, sektor bisnis, dan aktor non-pemerintah lainnya) belum sepopuler dua fungsi lainnya, dengan empat inisiatif masing-masing. Salah satu inisiatif yang patut diperhatikan dengan tujuan untuk menginovasikan teknologi pemerintah berbasis digital ditemukan dalam pelaksanaan ‘smart city’. Hal Ini adalah temuan paling menonjol di kota-kota besar seperti Jakarta, Bandung, dan Makassar, misalnya, tetapi juga berkembang di kota regional seperti Depok, Tangerang, Surakarta, Madiun dan Bontang (Jakarta Post, 2015).

Terakhir, fasilitator masyarakat adalah pelaku yang terlibat dengan membangun dan mempertahankan komunitas pejabat pemerintah, peneliti, wartawan, dan mewadahi warga yang tertarik atau bekerja di ekosistem pemerintahan digital di Indonesia. Salah satu fasilitator paling terkemuka adalah The Asia Foundation yang mendukung terjadinya kolaborasi yang lebih besar antara aktor untuk mendorong proyek pemerintahan digital di Indonesia. Pada tingkat kelompok akar rumput, ada Pizza Data, komunitas dari pengembang dan programmer yang bertemu bulan untuk membahas tentang kemungkinan mempekerjakan kebijakan open data dan teknologi sipil pemerintah kota Bandung.

  1. Lingkup kolaborasi antar lembaga?

NAGARA - Visualisasi Integrasi Inisiatif Digital

Gambar 2. Analisa Jaringan Inisiatif Pemerintahan Digital menunjukan kolaborasi lintas institusi di Indonesia (biru adalah institusi, kuning adalah inisiatif)

Dalam ekosistem pemerintahan digital Indonesia, aktor-aktor yang terlibat memang belum terintegrasi ataupun terorganisir dengan baik. Ini berarti bahwa meskipun ada berbagai inisiatif pemerintahan digital yang menonjol di tingkat kota atau provinsi, mereka tidak terintegrasi ke kerangka legislatif di tingkat nasional, atau arahan di tingkat pemerintahan eksekutif. Sebaliknya, inisiatif ini beroperasi secara independen; di mana setiap aktor didorong oleh visi, misi, dan prosedur dari pemimpinnya masing-masing untuk melaksanakan dan mencapai pemerintahan digital. Sebagai akibatnya, peta ekosistem pemerintahan Indonesia tampaknya tersebar dengan berbagai aktor dan inisiatif mereka masing-masing. Kolaborasi dan/atau hubungan kelembagaan tidak diselenggarakan secara hirarkis dan sistematis sehingga terjadi tumpang tindih dalam inisiatif yang ada.

Kami memberikan satu interpretasi dari tren yang disebutkan di atas. Kolaborasi antar lembaga saat ini masih berkembang secara terbatas melalui proses ad-hoc, organik, dan hubungan lateral dari interaksi tingkat individu ketimbang interaksi antar lembaga yang lebih bersifat formal atau top-down.

Secara keseluruhan, studi ini menemukan bahwa Indonesia memiliki awal yang baik untuk mendorong pemerintahan digital dalam upaya membangun pemerintah terbuka. Ini dibuktikan dengan perkembangan smart city yang cepat, organisasi masyarakat digital, dan peningkatan penggunaan open data oleh institusi pemerintah. Namun, tantangan yang signifikan tetap ada. Ada tiga kesimpulan yang muncul dari studi ini yaitu : Pertama, pengembangan pemerintah digital di Indonesia terhambat oleh kurangnya kerjasama antar instansi. Kedua, kepemimpinan eksekutif nasional merupakan kunci dalam menciptakan dan memelihara kerangka kerja yang komprehensif dan fasilitatif untuk mendorong kolaborasi antar lembaga. Ketiga, diperlukan peran semua pihak dikarenakan pemerintahan digital yang efektif adalah ketika kedua terobosan ‘online’ dan ‘offline’ saling memperkuat satu sama lain. Pendidikan, pelatihan, dan kolaborasi adalah hal yang penting untuk membuka jalan menuju integrasi pemerintah digital yang sukses di Indonesia. Kendati tantangan yang dihadapi, terdapat peluang untuk memaksimalkan potensi pemerintahan digital di Indonesia.

###

Artikel ini merupakan cuplikan dan terjemahan dari hasil laporan Nagara yang bertajukMapping the Digital Governance Ecosystem in Indonesia yang disusun oleh Aris Huang, Tiara Permadi, dan Yuandra Ismiraldi

2 Comments

  1. Pontianak ternyata menjadi salah satu wilayah dengan pertumbuhan dunia digital yang tinggi, semoga transparansi yang lebih baik dapat tercapai lebih cepat. #wargaponti

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>