FacebookTwitterGoogle+EmailWhatsAppShare

Oleh : Robert Palmer –

Bertepatan dengan Hari Data Terbuka, saya ingin membawa Anda kembali ke Agustus 2007. Barack Obama, seorang anggota senator baru yang sedang memperjuangkan nominasi sebagai Presiden  dari partainya, mengklaim bahwa pemerintahannya akan menjadi yang paling transparan dalam sejarah.

“Saya telah menghabiskan hidup saya mencoba untuk membuka proses politik untuk masyarakat, dan saya percaya kita bisa melakukannya lagi. Dan ketika kita melakukannya, kita akan memiliki pemerintah yang mendengarkan suara mereka dan akhirnya menanggapi harapan terbaik mereka sekali lagi”.

Kita maju ke 10 tahun kemudian. Ketika Presiden Trump sedang memberikan konferensi pers pertamanya, Ia menyerang media dan mengabaikan kekhawatiran atas kepemilikan bisnisnya dengan mengatakan bahwa pengaturan tentang konflik kepentingan tidak berlaku untuk Presiden

Dalam kurun waktu satu dekade terakhir, kita telah melihat pertumbuhan dukungan terhadap sebuah ide, bahwa transparansi pemerintah dan kebijakan berbasis bukti nyata akan meningkatkan kualitas kehidupan warga negara. Dalam teori, transparansi informasi pemerintah dapat membuat pelayanan publik lebih efisien dengan memungkinkan pihak luar untuk melihat masalah dalam proses penyediaan layanan publik. Membuka informasi pemerintah berarti juga telah memungkinkan warga untuk lebih memahami bagaimana pemerintah menyediakan pelayanan, menentukan pilihan, dan menjalankan komitmen mereka.

Sebelum saya mulai bekerja di Open Data Charter, saya bekerja di Global Witness dalam membuat para pejabat korup lebih sulit untuk menyimpan hasil gelap mereka dalam sistem keuangan maju. Jalan keluar bagi mereka untuk menyembunyikan uang kotor hasil korupsi dan/atau pencucian uang adalah melalui perusahaan yang dimiliki secara anonim, dimana informasi pemilik utama disembunyikan dari masyarakat.

Pengalaman nyata pertama saya dengan aksi data terbuka adalah ketika saya menghabiskan akhir pekan dengan 30 relawan dari DataKind-UK menyisir informasi terbaru UK tentang pendaftaran kepemilikan perusahaan. Karena data tersebut diterbitkan dalam format terbuka, Kami mampu mengidentifikasi ribuan pengajuan yang berpotensi salah, termasuk 10 orang yang terdaftar kewarga-negaraannya sebagai Cornish. Bandingkan temuan 10 kasus ini dengan semua pendaftaran apabila ditangani oleh pemerintah itu sendiri.

Ini adalah salah satu contoh kecil dimana data terbuka memungkinkan kelompok pihak ketiga untuk meningkatkan kualitas data dengan cara yang pemerintah sendiri tidak mampu.

Namun, ada dua ancaman serius terhadap gerakan transparansi.

Yang pertama adalah bahwa janji awal bahwa keterbukaan, dan khususnya data terbuka, akan memberikan perubahan yang baik namun belum terjadi, meskipun terdapat beberapa contoh kasus dampak yang baik. Ada bahaya bahwa agenda transparansi – yang menarik dalam isu politik internasional – menjadi tren dan cerita yang sudah lalu.

Ancaman kedua adalah lingkungan politik lebih luas, di mana terjadi diberhentikannya para ahli dan bagkitnya pemerintahan otoriter. Di mata global hingga saat ini, kedua hal penting mengenai Open Government Partnership atau keterbukaan data dirasa masih rapuh.

Tantangan ini dirasa cukup mengecilkan hati para penggiat pemerintah dan data terbuka.

Saya melihat masih terdapat kesempatan disini. Saya pikir sekarang adalah saatnya bagi kita semua untuk lebih peduli dan terlibat dalam politik. Bukan berarti bahwa kita perlu menjadi pendukung paham atau Partai tertentu. Tetapi sebaliknya, kita harus mendorong keputusan untuk membuka informasi pemerintah sebagai sebuah keputusan politik. Kita harus menjual keterbukaan sebagai nilai inti pemerintah yang menghormati dan melayani warga.

Open Data Charter adalah sebuah kolaborasi antara pemerintah dan para ahli yang menyetujui enam prinsip tentang bagaimana pemerintah harus memublikasikan informasi. Aspirasi bersama gerakan ini adalah bahwa data pemerintah harus terbuka secara otomatis, langsung, dan dapat dioperasikan.

Tujuan Open Data Charter adalah menanamkan budaya keterbukaan dalam pemerintah dan membuatnya mampu bertahan dari perubahan politik. Kita akan memperjuangkan visi dimana data terbuka dapat menjadi alat untuk mendorong pemerintahan menjadi lebih baik. Visi ini hanya bisa tercapai melalui kerja sama dengan organisasi lain dan komitmen dari pemerintah untuk terbuka.

Diluar seluruh tantangan besar bagi pekerjaan yang kita semua lakukan, Saya melihat kesempatan untuk pemerintah dan data terbuka. Keterbukaan harus bersisi pada pemberdayaan warga, inovasi pelayanan, dan alokasi sumber daya yang seimbang. Kita harus melawan pemerintahan yang otoriter, berita palsu, dan korupsi. Menurut saya hal ini membutuhkan pesan politik secara esksplisit bahwa pemerintah terbuka sangat penting untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

###

Artikel ini merupakan terjemahan dari artikel berjudul “How to Defend Openness When Its Under Threat”. Artikel aslinya dapat diakses di sini.

Robert Palmer

Robert Palmer, adalah Direktur Kemitraan dan Komunikasi Open Data Charter, sebuah jaringan pemerintah dan organisasi yang berkomitmen untuk mewujudkan dunia dimana data digunakan untuk kepentingan publik. Sebelumnya Iaberkontribusi di Global Witness, dimana Ia memimpin sebuah gerakan global untuk memajukan sistem keuangan melawan korupsi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>