FacebookTwitterGoogle+EmailWhatsAppShare

Oleh : Lukman Oesman –

Cukup mudah untuk mengidentifikasi kelemahan pada setiap pelayanan publik maupun kebijakan publik di Indonesia. “Terlalu birokratis”, “pelayanan yang tidak ramah”, “terlalu berbelit-belit”, sudah sering kita dengar ketika publik ditanya mengenai pendapat mereka terhadap pelayanan publik.

Begitu juga cukup mudah untuk sekedar menolak perubahan ketika ada kritik yang menyasar kinerja pemerintah. “Ini sudah sistemnya”, “prosedurnya memang begini”, “saya tidak berwenang”, juga sudah kita sering dengar dari aparat pemerintah ketika kritik disampaikan.

Nampaknya, kedua sudut pandang tersebut sudah seperti dua sisi mata uang yang selalu berlawanan. Kedua sudut pandang itu seperti sudah menjadi akhir kesimpulan ketika mendiskusikan buruknya pelayanan publik.

Akhirnya terlalu banyak pihak yang bertanya, apa solusinya? Banyak strategi canggih, kompleks, dan inovasi teknologi modern yang diciptakan untuk itu. Namun apakah berfungsi?

Menarik melihat bagaimana banyak teknologi terbaru yang diadopsi untuk inovasi pelayanan publik justru berujung tidak terpakai di sudut sebuah ruangan pemerintahan. Atau menarik melihat bagaimana masih banyaknya calo yang beroperasi untuk pelayanan publik ketika spanduk reformasi birokrasi begitu besar terpampang, juga di ruangan pemerintahan.

Ko-Kreasi : Menjembatani dua jurang, bukan mempertemukan dua sisi koin

Jika kita terus bertahan pada kedua sudut pandang tersebut, maka rasanya tidak akan ada inovasi yang dapat memberikan jawaban bagi tantangan ini. Sebuah perubahan memang perlu dilakukan untuk dapat melihatnya dari sudut pandang berbeda. Diperlukan pola pandang baru yang melihat kedua sudut pandang tersebut lebih sebagai dua bukit yang membutuhkan jembatan, ketimbang melihatnya sebagai dua mata koin yang harus dipertemukan.

Di situlah peran dari semangat kolaborasi melalui ko-kreasi. Untuk menjembatani dua sudut pandang yang membuat jurang yang begitu curam dalam pelayanan publik.

Ko-kreasi, atau proses dimana pemerintah dan masyarakat duduk bersama mencari solusi, sebenarnya mencoba untuk memberikan jawaban dari pertanyaan yang justru jarang kita tanyakan. “Apa yang masyarakat butuhkan?” dan “dimana ruang pengembangan dari sebuah kebijakan atau pelayanan pemerintah?” merupakan dua pertanyaan yang dijawab melalui ko-kreasi.

Lewat proses ko-kreasi pemerintah mendapatkan hadiah yang paling bernilai, yaitu data-data kualitatif dari pengalaman dan kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan maupun kebijakan publik. Dari data-data tersebut pemerintah dapat menganalisis kebutuhannya dan sekaligus ruang pengembangan dari kebijakan dan pelayanan publiknya.

Penerapan ko-kreasi di Indonesia, praktik baik yang tercecer dan jarang terdengar

Lalu, bagaimana penerapannya di Indonesia? Sayangnya memang belum banyak. Tapi bukan berarti tidak ada. Beberapa contoh luar biasa justru banyak hadir di tingkat pemerintahan daerah dan juga inisiatif-inisiatif di tingkat pemerintahan pusat.

Contoh-contoh ini hadir dalam bentuk yang sangat beragam dengan permasalahan beragam pula. Namun beberapa penerapannya telah berhasil melahirkan hasil yang luar biasa. Ada yang hadir dalam bentuk forum diskusi dengan masyarakat, ada yang melalui metode crowdsource, ada pula yang berbentuk workshop, atau juga dalam bentuk kolaborasi langsung dengan kelompok-kelompok komunitas yang terkait langsung dengan masalahnya.

Terlepas dari masih minim penerapannya, sebenarnya ada praktik-praktik yang layak untuk dilihat sebagai bentuk terbaik dari upaya melakukan upaya ko-kreasi di Indonesia. Contoh-contoh ini dapat menjadi pijakan awal bagi pengembangan model ko-kreasi yang cocok untuk diterapkan di Indonesia.

Berikut adalah beberapa contoh-contoh yang menarik dari penerapan ko-kreasi di Indonesia :

  • Dialog Publik Bojonegoro

Dialo Publik Bojonegoro

Melalui forum yang selalu diselenggarakan setiap hari Jumat di Alun-alun kota ini, Pemerintah Kabupaten Bojonegoro mengundang masyarakat seluas-luasnya untuk dapat mendiskusikan berbagai permasalahan. Forum ini digunakan untuk menampung sebanyak-banyaknya permasalahan yang dimiliki masyarakat. Dengan kata lain, forum ini memungkinkan pemerintah dan masyarakat untuk bersama-sama mengidentifikasi masalah, dan bukan hanya merespon kebijakan di tengah-tengah proses ketika kebijakan sudah siap. Forum ini menjadi semakin baik dikarenakan prosesnya yang konsisten dilaksanakan selama beberapa tahun dan bahkan sudah dijadikan sebagai forum resmi pemerintah.

  • HackJak

Demi mengintegrasikan dan meningkatkan tingkat ketergunaan data-data terbuka-nya, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menggunakan sebuah kegiatan hackathon yang ditujukan untuk mencari ide-ide baru bagi pengembangan aplikasi dan platform online pelayanan publik pemerintah DKI Jakarta. Tapi, ketimbang duduk bersama dengan para peserta, Pemprov DKI Jakarta membiarkan data-data pemerintah untuk sebebas-bebasnya diolah dan dianalisis oleh para peserta. Sehingga bukan hanya proses pengidentifikasian, namun proses pembuatan inovasi juga berasal dari para peserta.

Beberapa aplikasi telah berhasil lahir dari proses ini. Tidak secara langsung namun kegiatan ini membantu Pemprov DKI mengumpulkan ide-ide terbaik dari para pengembang aplikasi untuk kemudian diterapkan.

  • Co-Design Workshop Pulse Lab Jakarta

Pulse Lab Jakarta merupakan lembaga Perserikatan Bangsa-Bangsa yang secara spesifik ditugaskan untuk membantu pemerintah untuk melahirkan kebijakan-kebijakan inovatif demi tujuan pembangunan. Co-design workshop yang diselenggarakan oleh Pulse Lab Jakarta mungkin jadi upaya tersukses yang secara ekstensif mensosialisasikan proses ko-kreasi ke banyak pemerintahan daerah di Indonesia. Upaya ini dibuktikan dengan berbagai upaya yang mereka lakukan bersama pemerintah baik di tingkat nasional dan daerah. Salah satu kekuatan dari proses ko-kreasi yang dilakukan lembaga ini adalah pada penelitian kualitatifnya yang betul-betul mencoba untuk menggali sudut pandang masyarakat tentang sebuah pelayanan publik. Penelitian-penelitian Pulse Lab Jakarta banyak menggunakan pendekatan-pendekatan citizen-centered yang jarang disentuh oleh pemerintah dalam pengambilan kebijakan seperti aspek etnografi, user experience, user interface, dan pendekatan desain.

Dari contoh-contoh di atas kita dapat melihat bahwa ruang penerapan ko-kreasi sangatlah luas dan tidak selalu berpatokan kepada satu jenis praktik saja. Dari segi waktu penerapan saja keberagamannya terlihat. Ada yang bersifat kegiatan tahunan, ada yang konsisten dilakanakan setiap minggunya, hingga ada yang hanya sekali dilaksanakan. Belum lagi dari segi metode pelaksanaan dan komunitas yang diikutsertakan di dalam proses ko-kreasi tersebut.

Selain contoh-contoh yang sudah sangat baik diterapkan, sebenarnya masih ada beberapa upaya baik lainnya dan berpotensi membantu menginstitusionalkan pelaksanaan ko-kreasi dalam perumusan kebijakan di Indonesia :

  • Forum Konsultasi Publik

Forum ini mungkin langkah paling jamak yang dapat ditemukan di Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah yang paling dekat dengan pinsip ko-kreasi. Namun dalam implementasinya forum konsultasi publik masih lebih banyak digunakan untuk memberikan kesempatan bagi publik untuk menilai “dummy” atau “draft”  dari dokumen kebijakan publik ketimbang menjadi forum untuk menanyakan kebutuhan masyarakat akan kebijakan tersebut dan pengidentifikasian masalah. Rasanya akan sangat baik apabila forum ini ke depannya dapat juga digunakan untuk proses perumusan masalah bersama.

  • E-Musrenbang DKI Jakarta & Kota Bandung

Sebuah langkah progresif dari Pemprov DKI Jakarta dan Pemkot Bandung dalam memastikan keterlibatan publik di dalam ikut memberikan usulan kepada pemerintah dalam perencanaan pembangunan daerah. Di kedua daerah ini, dengan sistem yang tersedia maka proses pengusulan kegiatan program dapat diusulkan dari tingkat Rukun Tetangga (RT). Kedua aplikasi ini baru saja diluncurkan dan penggunaannya baru digunakan mulai pada perencanaan pembangunan tahun 2018 di tahun ini. Sehingga tingkat partisipasi dan keikutsertaan publik di dalamnya baru dapat dinilai di tahun depan.

Contoh-contoh di atas mungkin bukan keseluruhan dari proses ko-kreasi di Indonesia. Akan tetapi contoh-contoh tersebut cukup memberikan gambaran mengenai tantangan dan variasi pengaplikasiannya di Indonesia.

Sayangnya, praktik-praktik ini masih jarang terdengar di tengah-tengah publik dan belum masih tersebar tanpa ada usaha untuk menginstitusionalisasikannya secara masif. Beberapa kendala mungkin masih menjadi alasan klasik sulitnya penerapan ko-kreasi di Indonesia.

Dalam beberapa praktik misalnya, praktik ko-kreasi masih sangat bergantung atas inisiatif dan kehadiran pihak ketiga seperti lembaga donor, organisasi masyarakat sipil, yang seringkali hanya diselenggarakan untuk isu-isu tertentu saja. Ketika pihak ketiga tidak lagi hadir, maka kreativitas pemerintah di dalam menerapkan proses tersebut juga menjadi sangat terbatas jika bukan hilang.

Pengembangan dari implementasi tersebut juga masih terhambat oleh belum seriusnya pemerintah untuk mau menginvestasikan waktu dan sumber daya manusianya dalam mengkaji secara serius kebutuhan masyarakat. Ditambah lagi masih belum tingginya kesadaran untuk menggunakan analisis kualitatif seperti user experience dan interface di internal pemerintah dalam pengembangan pelayanan publik.

Ke depannya, menjadi tantangan bersama bagi semua pihak, untuk bisa mendorong praktik ini untuk dapat diterapkan pada lebih banyak area oleh pemerintah baik di daerah maupun di tingkat pusat.

###

Lukman Oesman

Lukman Oesman saat ini merupakan Communication Specialist di Sekretariat Nasional Open Government Indonesia. Pengembangan interaksi pemerintah dan masyarakat serta partisipasi publik di dalam kebijakan merupakan ketertarikan utamanya dalam kebijakan publik.

Pendapat di atas merupakan pendapat pribadi penulis.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>