FacebookTwitterGoogle+EmailWhatsAppShare

Oleh GovInsider –

Merasa belum pernah aktif berpartisipasi dalam isu-isu publik? Ini bukan kesalahan Anda, melainkan kesalahan mereka.

Hal ini yang seharusnya jadi pernyataan pemerintah di seluruh dunia. Vital bagi pemerintah untuk lebih melibatkan masyarakat seiring meningkatnya paham populisme dan menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap badan publik atau pemerintah.

GovInsider telah mengumpulkan 3 cara bagi pemerintah untuk dapat bekerjasama dengan organisasi masyarakat, dan memastikan masyarakat merasa bahwa pandangan dan pendapatnya terdengar oleh badan publik yang melayani mereka.

  1. Menggunakan media sosial untuk perubahan sosial

Modi

India telah meluncurkan jaringan sosial yang didedikasikan untuk mendorong masyarakat dan bisnis memberikan ide kepada pemerintah.

Diberi nama MyGov, situs ini bekerja dengan menawarkan tantangan masalah yang dapat direspon dengan ide-ide baru. Permasalahan yang dipaparkan meliputi permasalahan besar seperti pembersihan sungai Ganga, dan permasalahan yang lebih kecil seperti permohonan bantuan kampanye turisme. Bahkan beberapa tantangan memiliki imbalan hadiah uang.

Situs ini memungkinkan India untuk mengirimkan pertanyaan dan permasalahan langsung kepada Perdana Menteri. Ia akan membahas masukan yang diterima dalam acara radio bulanan yang disebut “Mann Ki Baat”.

India juga melibatkan warga negara dalam gerakan nasional “Clean India”. Gerakan ini menggunakan media sosial untuk membangun kampanye viral, menyebarkan foto Perdana Mentri India, Narendra Modi, sedang menyapu jalanan kota Delhi. Kegiatan ini kemudian disusul dengan bergabungnya bintang film, atlet, selebriti, dan pegawai negeri sipil.

Penggunaan teknologi oleh Modi mendorong masyarakat umum untuk bisa bergabung. Seperti Ice Bucket Challenge, hal ini memungkinkan siapapun untuk terlibat secara langsung. Selain itu gerakan ini membuat tersebarnya pesan penting – bahwa kebersihan adalah tanggung jawab setiap orang.

 

  1. Meretas untuk kepentingan publik

Fighter Jet

Menteri Pertahanan Singapura pernah menggunakan hackathon untuk melibatkan publik dalam pengadaan teknologi. Unit bisnis Kementerian nantinya akan bekerja secara langsung membawahi tim terpilih yang menggunakan data analytics.

Pada kegiatan hackathon, peserta diminta untuk memikirkan cara untuk mengutilisasi Internet of Things pada bidang yang mencakupi pelacakan amunisi hingga pelayanan kesehatan. Dalam minggu menjelang hackathon, peserta menerima pelatihan dari unit bisnis dan perusahaan teknologi. Terlepas dari menerima hadiah imbalan, peserta dapat memamerkan solusi yang mereka tawarkan kepada komunitas dan Kementerian Pertahanan.

Hackathon seperti ini membantu pemerintah dalam memperluas jaringan basis pemasok. Hal ini dapat membantu pemerintah mendapatkan ide dan dukungan dari komunitas teknologi secara langsung tanpa proses pengadaan yang menyulitkan.

 

  1. Ketika publik memberikan bantuan keterampilan untuk pemerintah

Building

Kota Sao Paulo, Brazil, telah meluncurkan Program Agen Pemerintah Terbuka, yang memungkinkan masyarakat umum dapat memberikan bantuan keterampilan sesuai yang dibutuhkan pemerintah.

Kota Sao Paulo mengundang warga kota untuk menjadi relawan dalam melatih pegawai negeri sipil pada satu dari empat bidang: teknologi kolaboratif, transparansi dan data terbuka, jaringan komunikasi, dan pemetaan kolaboratif. Pada tahun 2016 terdapat 1.200 lokakarya yang berhasil dilaksanakan.

Keterlibatan masyarakat pada lokakarya terlihat lebih beragam dibandingkan dengan pelatih yang sebelumnya dipilih oleh pemerintah itu sendiri. Warga negara yang terpilih sebagai pelatih dalam lokakarya, 42% adalah perempuan, dan 40% berlatar belakang minoritas.

“Keterampilan yang dibutuhkan oleh pemerintah terkadang datang dari sumber yang tidak terduga”, ungkap Beth Simone Noveck, yang merupakan guru Open Government dari Presiden Obama. “Keahlian tidak identik dengan identitas dan status. Dalam banyak kasus, hal ini terkait dengan keterampilan dan pengalaman hidup” ungkapnya. Sao Paulo memberikan contoh praktik baik bagaimana pemerintah dapat melampaui penasehat internal mereka untuk mendapatkan saran.

###

Artikel diatas merupakan terjemahan dari artikel Blog GovInsider Asia pada 4 April 2017. Artikel asli dapat dilihat pada link berikut.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>