FacebookTwitterGoogle+EmailWhatsAppShare

Oleh : Lukman Oesman –

Pemilihan kepala daerah putaran kedua di DKI Jakarta tahun 2017 ini telah resmi usai. Gubernur baru telah terpilih dengan harapan baru dari warga Jakarta, namun meninggalkan setengah warganya kepada pertanyaan tentang keberlanjutan dari reformasi di lingkungan pemerintah DKI Jakarta. Salah satunya adalah keberlanjutan langkah Pemprov DKI Jakarta mewujudkan keterbukaan pemerintah. Isu keterbukaan atau Open Government sempat ramai menjadi salah satu topik perdebatan di antara para pasangan calon.

Salah satu pemicu dari munculnya Open Government sebagai topik perdebatan adalah ketika Anies Baswedan mengangkatnya dengan pernyataan, “sekarang sudah bukan lagi sekedar good governance, tapi justru era dimana kita melakukan open government“. Pernyataan ini membuat kandidat petahana membela diri dengan menunjukan berbagai upaya maupun inisiatif pemerintahannya menuju keterbukaan pemerintah, seperti kebijakan data terbuka, e-budgeting, dan pengelolaan pengaduan masyarakat. Perdebatan ini berlanjut di sosial media dan pemberitaan di media online hingga munculnya tagar #BelumOpenGovernment pada linimasa tim sukses dan pendukung pasangan calon.

Fenomena ini menurut saya menjadi menarik dikarenakan tiga hal. Pertama, isu Open Government diangkat justru oleh para pasangan calon, bukan menjadi agenda yang didorong oleh penyelenggara pemilu ataupun media. Artinya siapapun yang menang keduanya mendukung konsep keterbukaan pemerintah. Kedua, topik yang diangkat ini justru merupakan topik yang sangat jarang diangkat ke dalam dinamika politik dan bahkan dianggap kurang seksi, yaitu tata kelola pemerintahan. Perkembangan perdebatan ini justru menjadi sebuah kotak Pandora, dimana dinamika debat membuat calon petahana mencoba untuk menunjukan upaya-upayanya membuat pemerintahan semakin terbuka, sedangkan calon gubernur lainnya mencoba untuk mengkritisi  upaya yang sudah dilakukan petahana, sebuah kondisi yang amat jarang terjadi. Ketiga, sangat menarik bagi saya karena perdebatan ini tidak hanya terkonsentrasi di antara pasangan calon, tapi juga diramaikan dengan komentar dari para pendukung kedua belah pihak.

Namun ada dua hal yang mengganjal dari perkembangan perdebatan tersebut menurut saya. Dua hal ini terkait dengan bagaimana dinamika perdebatan tersebut, alih-alih memberikan pencerahan justru berpotensi menjadi salah mengkomunikasikan arti dan maksud keterbukaan pemerintah. Sebagai refleksi dari dinamika perdebatan itu, saya rasa penting untuk bisa mengklarifikasi kedua hal tersebut dan menjadikannya landasan dari cara kita melihat perkembangan keterbukaan pemerintah di DKI Jakarta ke depannya.

Keterbukaan Pemerintah di Jakarta, Sudah atau Belum?

Dalam menjawab apakah Pemprov DKI Jakarta sudah menjadi pemerintahan yang terbuka, penting untuk menilainya tidak sebagai hasil akhir, atau bahkan hanya sebagai label atau cap semata. Saya sangat setuju dengan pernyataan bahwa pertanyaan sudah atau belum, kurang tepat untuk digunakan dalam konteks penerapan keterbukaan pemerintah. Tapi lebih tepatnya dilihat dari sudut pandang sudah cukupkah langkah yang diambil atau belum cukup.

Kita tidak bisa melihat ketika sebuah pemerintah sudah mengklaim langkah keterbukaan maka dia sudah dapat di cap menjadi pemerintahan terbuka. Misalnya ketika pemerintah sudah mempublikasikan anggarannya, lalu ia sudah serta-merta terbuka, tanpa harus mempertimbangkan proses penyusunan anggarannya. Atau sebaliknya, untuk mencap sebuah pemerintahan belum sama sekali terbuka, hanya karena mereka belum secara resmi merangkul ide keterbukaan. Padahal ada banyak niatan menuju ke sana namun kesulitan akan akses pengetahuan dan kapasitas membuat banyak instansi pemerintah yang belum dapat secara efektif melaksanakannya.

Berbicara mengenai langkah menuju keterbukaan, Pemprov DKI Jakarta sudah menjadi salah satu dari lima pemerintah daerah percontohan di dalam Rencana Aksi Keterbukaan Pemerintah 2016-2017 oleh Open Government Indonesia. Kita juga tahu bahwa penerapannya di lingkungan DKI Jakarta juga sudah diaplikasikan dalam bentuk keterbukaan akses data pemerintah (http://data.jakarta.go.id/), pengelolaan pengaduan masyarakat secara profesional, dan bahkan proses perencanaan pembangunan partisipatif (http://apbd.jakarta.go.id/). Bahkan dapat dikatakan proses keterbukaan di DKI Jakarta sudah jauh lebih maju ketimbang kebanyakan pemerintah daerah lainnya.

Namun tentunya bukan berarti perdebatannya menjadi usai. Masih banyak area kebijakan yang kedepannya perlu untuk dioptimalkan dari segi keterbukaan pemerintah di DKI Jakarta. Pada akhirnya perlu kita sadari bahwa open government merupakan sebuah proses tata kelola pemerintahan dan bukannya sebuah hasil akhir. Sebagai sebuah proses, maka perkembangannya akan terus-menerus dievaluasi dan dioptimalkan bahkan ketika pemerintahan itu sudah diakui sebagai pemerintahan yang terbuka.

Masih jamankah good governance?

Salah satu poin menarik juga dari dinamika perdebatan ini adalah penggunaan kata “sudah bukan lagi eranya good governance”. Di sini saya merasa janggal, apakah perlu kita membedakan dan bahkan mempertentangkan kedua konsep tersebut?

Rasanya perlu untuk dipertegas bahwa kebutuhan kita akan pemerintahan yang baik (good governance) dan terbuka (open government) telah menuntun kita ke dalam berbagai upaya reformasi yang sebenarnya memiliki tujuan yang sama, yaitu pemerintahan yang transparan, akuntabel, inklusif, dan inovatif. Banyak pendapat yang menyatakan bahwa good governance merupakan fondasi awal dari keterbukaan pemerintah atau pula sebaliknya. Namun sangat jarang ada yang memisahkannya menjadi dua jenis paradigma yang berbeda dalam pengembangan kebijakan publik apalagi sebuah tren.

Karenanya, jika merujuk pada poin sebelumnya, kita perlu betul-betul memahami bahwa konsep pemerintahan yang terbuka bukan berarti sebuah konsep baru yang berbeda dari konsep good government. Melainkan, open government, merupakan sebuah kelanjutan dari konsep tata kelola pemerintahan yang baik dan pada dasarnya menuju tujuan yang sama. Dengan begitu semakin penting untuk dapat mengawasi jangan sampai istilah open government hanya dipandang sebagai sebuah tren maupun label semata.

Menjaga arah keterbukaan di ibu kota ke depannya

Dalam sebuah diskusi saya pernah menanyakan kepada seorang teman mengenai apa pandangannya terhadap munculnya Open Government dalam perdebatan pada Pilkada DKI Jakarta ini. Jawabannya sangat sederhana, “sepertinya itu konsep baru, hanya konsep, tapi saya tidak mengerti apa manfaatnya“. Dari sana kita bisa mengerti bahwa masih banyak publik yang tidak mengerti dan hanya melihat Open Government sebagai sebuah konsep semata dan terlalu abstrak untuk dimengerti. Hal ini mengingatkan saya juga dengan banyak pandangan bahwa upaya menuju keterbukaan pemerintah seringkali tidak efektif karena masyarakat tidak merasakan dampaknya dan konsepnya masih terlalu abstrak bagi publik.

Maka, kembali kepada alasan saya menulis tulisan ini di awal. Ide keterbukaan pemerintah masih perlu untuk terus-menerus digulirkan di ibu kota, bahkan setelah masa pilkada telah usai. Perlu dipahami bahwa tantangan kita yang terbesar adalah memperluas dampak keterbukaan pemerintah kepada masyarakat Jakarta. Jadi diskursus tentang keterbukaan pemerintah perlu digiring kepada bagaimana dampaknya mempengaruhi hidup masyarakat dan bukannya sekedar mengklaim sudah terbuka atau belum. Menjadi tanggung jawab bersama semua penggiat keterbukaan pemerintah untuk bisa memastikan seluruh masyarakat di ibu kota merasakan dampak dari keterbukaan dan turut aktif mendorong pemerintahnya. Sehingga juga menjadi penting untuk dapat memastikan bahwa siapapun yang terpilih sebagai pemimpin DKI Jakarta ke depannya, tidak hanya menggunakan konsep keterbukaan pemerintah hanya sebagai label atau jargon, namun harus benar-benar merevolusi cara kerja birokrasi pemerintahan menjadi lebih transparan, akuntabel, partisipatif, dan inovatif.

###

Lukman Oesman

Lukman Oesman saat ini merupakan Communication Specialist di Sekretariat Nasional Open Government Indonesia. Pengembangan interaksi pemerintah dan masyarakat serta partisipasi publik di dalam kebijakan merupakan ketertarikan utamanya dalam kebijakan publik. Pendapat di atas merupakan pendapat pribadi penulis.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>