FacebookTwitterGoogle+EmailWhatsAppShare

Oleh : Agung Hikmat –

Dalam beberapa waktu terakhir saya menghadiri banyak pertemuan terkait pengambilan keputusan di sektor publik. Dalam banyak kesempatan tersebut, ada satu kalimat penutup yang seringkali disampaikan oleh atasan saya yang juga betindak sebagai pemimpin rapat. Pertemuan yang dihadiri para birokrat kementerian tersebut ditutup dengan pesan berikut : “Bapak, Ibu, mohon diingat bahwa apapun yang kita usahakan, pemerintah pada akhirnya hanya akan dinilai atas lima hal: (1) Laju Pertumbuhan Ekonomi, (2) Inflasi, (3) Persentase Penduduk Miskin, (4) Kesenjangan dan (5) Tingkat Pengangguran.”

Terdengar normatif, tapi frekuensi pengucapan tersebut lama-lama membuat saya berpikir. Betul juga, apa artinya ketika suatu indeks meningkat tapi tidak mempengaruhi kelima indikator tersebut. Apa artinya ketika indeks pembangunan manusia meningkat, tapi apartemen dan pusat perbelanjaan mewah dan rumah di bantaran sungai berdiri berdampingan. Apa artinya ketika pemerintah membangun sejumlah infrastruktur kalau tidak diikuti dengan keadaan keuangan masyarakat yang membaik dan lapangan pekerjaan tidak bertambah.

Mengaitkan refleksi ini dengan maraknya periode pemilihan kepala daerah membuat saya tertarik untuk menilik performa beberapa kepala daerah atau petahana berdasarkan kelima indikator tersebut. Terutama kepala daerah yang seringkali menjadi sorotan publik dan dilabeli sebagai ‘Media Darling’. Para media darling sering diasosiasikan sebagai pemimpin yang membawa suasana baru, muda, dan mengeluarkan kebijakan-kebijakan progresif yang jarang ditawarkan oleh pemimpin sebelumnya. Kepala daerah tersebut memiliki karisma dan pendekatan serta komunikasi yang baik sehingga memberi berjuta alasan bagi masyarakat mencintai mereka. Bahkan beberapa nama dari mereka seringkali muncul menjadi pilihan utama masyarakat ketika dilakukan survey mengenai preferensi pemimpin di jenjang yang lebih tinggi, termasuk level presiden.

Pertanyaannya, apakah kebijakan yang diambil oleh para media darling ini telah benar-benar berdampak untuk pertumbuhan ekonomi dan memberi lapangan pekerjaan? Apakah mereka berhasil menjaga inflasi daerah? Berhasilkah mereka menekan angka kemiskinan? Sudahkah mereka mengecilkan celah si kaya dan si miskin?

Observasi kecil-kecilan ini dilakukan pada kepala daerah yang secara subjektif saya nilai sebagai para ‘kesayangan’ media. Ketersediaan data juga menjadi salah satu dasar pemilihan. Maka maklumi saja kalau kepala daerah yang diharapkan menjadi subjek, tidak tercakup di artikel ini.

Observasi saya lakukan pada enam kepala daerah yang mewakili jenjang Provinsi, Kotamadya dan Kabupaten, yaitu: (1) Gubernur DKI Jakarta, (2) Gubernur Jawa Tengah, (3) Walikota Bandung, (4) Walikota Surabaya, (5) Bupati Bojonegoro dan (6) Bupati Banyuwangi.

The Darlings (Sumber: Berbagai media)

Pertama, mari pelajari garis besar konteks daerah yang mereka pimpin melalui lensa periode jabatan, besar anggaran yang dikelola dan jumlah populasi untuk memberikan gambaran umum atas tantangan yang mereka hadapi serta sumber daya yang dimiliki. Pada tabel berikut juga saya cantumkan data capaian para kepala daerah di awal tahun menjabat dan capaian termutakhir (sayangnya data yang ada hanya mendukung untuk menggambarkan capaian sampai dengan tahun 2015).

Capaian Petahana di Tahun Pertama Menjabat dan Tahun 2015

Mari kita kupas satu per satu capaian daerah atas indikator.

Pertumbuhan ekonomi? Tidak ada satupun daerah yang berhasil meningkatkan laju indikator tersebut. Inflasi? Semua berhasil menurunkan angka tersebut kecuali Banyuwangi. Sebagai catatan inflasi secara nasional turun pada angka yang cukup mirip. Tingkat pengangguran terbuka? Semua daerah turun, kecuali Surabaya.

Berita baik: angka kemiskinan turun di semua daerah. Cukup menohok melihat angka kemiskinan di Bojonegoro yang turun dua kali lipat.

Sementara ketimpangan meningkat di semua daerah kecuali di DKI Jakarta dan Jawa Tengah.

Mendorong Truk Mogok di Jalan Menurun Atau Di Jalan Menanjak

Sebelum berkecimpung di sektor publik saya banyak melibatkan diri sebagai konsultan untuk perusahaan swasta. Suatu hari saya ditugaskan untuk mempelajari pertumbuhan bisnis sebuah perusahaan telekomunikasi yang menjadi market leader pada industri tersebut. Mereka berhasil meraup kue pasar lebih dari 50% dibanding dengan kompetitornya. Berbincang dengan salah satu pejabat senior di perusahaan tersebut saya teringat betul bahwa mereka kecewa atas pencapaian tersebut. Kontra intuitif. Namun pernyataan lanjutan Bapak tersebut cukup menjelaskan. Dia tidak puas atas capaian tersebut karena bukan intervensi dan program mereka kerjakan yang menentukan performa tersebut. Relatif terhadap faktor eksternal, perusahaan tersebut telah banyak diuntungkan. Relatif terhadap capaian pada tahun-tahun sebelumnya pun mereka telah mencetak penjualan yang baik. Bapak itu pun berkata, “Apa susahnya mendorong truk mogok di jalanan yang menurun?”

Kembali ke observasi atas para kepala daerah. Rasanya memang belum lengkap ketika kita hanya membandingkan cuplikan capaian daerah pada tahun pertama dan tahun termutakhir petahana menjabat.

Saya melanjutkan observasi dengan menulusuri capaian daerah secara tahun-ke-tahun serta perbandingannya terhadap rata-rata capaian nasional. Tentunya lebih banyak informasi yang dihasilkan dan memberi penilaian apakah memang para media darling benar-benar menghasilkan sebuah transformasi.

Laju pertumbuhan ekonomi

Laju Pertumbuhan Ekonomi 2010–2015 (Sumber: BPS dari berbagai laporan)

Performa Surabaya menarik perhatian, laju pertumbuhan ekonomi terus menurun mendekat ke rata-rata nasional. Tidak seperti yang saya bayangkan kalau memperhatikan kebijakan-kebijakan progresif Surabaya beserta infrastruktur yang dibangun.

Walikota Bandung yang mulai menjabat di tahun 2013 juga tampaknya belum bisa membalikkan tren pertumbuhan ekonomi yang menurun.

Rapor bagus rasanya pantas diberikan pada Bupati Banyuwangi yang berhasil meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi dan menjauh dari rata-rata nasional dari tahun pertama beliau menjabat.

Inflasi

Tingkat Inflasi 2010–2015 (Sumber: BPS dari berbagai laporan)

Tidak banyak komentar pada angka ini dimana inflasi tampaknya bergerak konstan mengikut rata-rata nasional.

Kecuali untuk Kabupaten Banyuwangi. Daerah ini sepertinya belum menemukan konsistensi untuk menekan inflasi.

Tingkat pengangguran

Tingkat Pengangguran Terbuka 2010–2015 (Sumber: BPS dari berbagai laporan)

DKI Jakarta berhasil menekan penggangguran lebih baik di antara daerah lainnya. Kehadiran petahana di tahun 2014 sekilas memberi dampak nyata. Hal serupa terjadi di Jawa Tengah.

Berita kurang baik lagi-lagi harus dihadapi Surabaya dimana angka pengangguran terus meningkat dari tahun 2012 dan di tahun 2015 kembali berada di atas rata-rata nasional.

Kemiskinan

Persentase Penduduk Miskin 2010–2015 (Sumber: BPS dari berbagai laporan)

Rapor biru untuk Bojonegoro. Sempat menjadi daerah ‘termiskin’ di Indonesia, Bupati Suyoto berhasil melakukan transformasi.

Petahana DKI Jakarta juga bekerja dengan baik meskipun capaiannya tidak se-transformatif Bojonegoro.

Sementara kebijakan Gubernur Jawa Tengah, Walikota Bandung dan Walikota Surabaya sepertinya belum berhasil menekan angka kemiskinan secara signifikan.

Ketimpangan

Rasio GINI 2010–2015 (Sumber: BPS dari berbagai laporan)

Tidak banyak berita baik di sini.

Semua daerah tidak berhasil menurunkan ketimpangan kecuali Jawa Tengah. Itupun tidak signifikan.

Catatan rapor merah sepertinya kembali harus diterima Kota Bandung dan Kota Surabaya. Bahkan tahun 2015 menjadi tahun pertama dimana ketimpangan Kota Surabaya berada di atas rata-rata nasional.

Sebuah pencerahan

Observasi ini ternyata secara pribadi membuka mata. Saya tentunya menebak-nebak para kepala daerah yang progresif dan langganan trending topic tersebut telah memberikan banyak dampak untuk masyarakat. Ternyatamedia darling tidak semerta-merta menjadi seorang turnaround leader,meskipun harus diakui elemen waktu juga bermain di sini. Beberapa kepala daerah yang banyak mencatatkan nilai baik seperti Kabupaten Bojonegoro dan Banyuwangi telah melalui masa jabatan yang lebih panjang. Tantangan yang dihadapi di setiap daerah pun berbeda-beda. Tapi rasanya jadi begitu absurd jika setelah observasi ini, saya menjatuhkan dukungan pada seorang kepala daerah hanya didasari pada kebijakan-kebijakan populis atau karena persona yang merefleksikan identitas saya pribadi. Tentu saya senang ketika tempat tinggal saya penuh dengan taman kota yang cantik, tapi apa artinya ketika tampilan visual itu belum diikuti dengan mengecilnya celah golongan kaya dan miskin.

Tidak usah repot-repot mempertanyakan alasan saya melakukan observasi ini, apalagi kalau harus dipolitisir. Tidak ada niat untuk mengarahkan pembaca untuk mendukung atau tidak mendukung seorang kepala daerah. Pun tidak ada niat untuk mendiskreditkan kerja keras para kepala daerah. Saya sangat mengapresisasi keberanian mereka yang sepertinya menular ke daerah-daerah lain dan semua harus bersyukur untuk itu. Tujuan penulisan artikel ini hanya satu: advokasi atas penilaian berbasiskan bukti/ data. Mendasari suatu dukungan atas subjektivitas itu wajar sekali, tapi alangkah baiknya untuk mengimbangi dengan kriteria yang objektif.

“Karena masing-masing dari kita betanggung jawab atas pilihan yang dibuat. Memilih seorang pelayan negara atau daerah bukan hanya akan berdampak bagi diri sendiri, tapi juga orang di sekitar kita.”

 ###
Agung Hikmat saat ini merupakan Tenaga Ahli di Kantor Staf Presiden. Tulisan dan pesan di atas adalah pendapat pribadi.

One Comment

  1. “Rapor biru untuk Bojonegoro. Sempat menjadi daerah ‘termiskin’ di Indonesia, Bupati Suyoto berhasil melakukan transformasi.
    Petahana DKI Jakarta juga bekerja dengan baik meskipun capaiannya tidak se-transformatif Bojonegoro.
    Sementara kebijakan Gubernur Jawa Tengah, Walikota Bandung dan Walikota Surabaya sepertinya belum berhasil menekan angka kemiskinan secara signifikan.”

    Dari data yg ditampilkan. Persentase penduduk miskin DKI Jakarta dari 3,92 menjadi 3,61. Jateng dari 14,44 jadi 13,58. Bandung 7,94 mejadi 7,65. Surabaya dari 7,07 jadi 5,79.
    Sepertinya Surabaya lumayan signifikan dalam menekan angka kemiskinan dari data ini. Yang jelas tidak bisa dimasukkan kelompok yang sama dengan Jateng dan Kota Bandung bukan?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>