FacebookTwitterGoogle+EmailWhatsAppShare

Oleh : Tasha Nastiti Waris –

Hingga saat ini inisiatif Open Government yang telah dijalankan di Indonesia dan di seluruh negara di dunia umumnya baru sebatas upaya pendorongan praktik keterbukaan di ranah pemerintah penyelenggara pelayanan publik, yaitu lembaga eksekutif. Mulai dari lembaga eksekutif pusat, daerah hingga satuan terkecil seperti desa, terus di dorong keterbukaannya agar masyarakat mampu merasakan manfaat dari kehadiran pemerintah.

Sejatinya, lembaga legislatif juga telah turut didorong untuk dapat mempraktikan hal serupa. Namun sayangnya, skema Open Government yang diterapkan oleh Open Government Partnership (OGP) memiliki limitasi ketika harus dioperasionalisasikan secara bersamaan dengan sistem pemerintahan Indonesia yang menganut trias politika.

Limitasi Skema Open Government Bagi Legislatif: Dialektika dalam Trias Politika.

Secara harfiah, trias politika merupakan sebuah praktik pembagian kekuasaan di mana suatu pemerintahan yang berdaulat harus dapat membagi porsi kekuasannya untuk menghindari praktik penyelewengan. Tiga porsi kekuasaan yang dibagi dalam hal ini adalah eksekutif, yudikatif dan legislatif. Secara garis besar, legislatif memiliki dua tugas dan fungsi utama yaitu; membuat regulasi dan mengawasi kinerja pemerintah, dalam hal ini eksekutif. Dengan adanya fungsi pengawasan yang dilekatkan pada lembaga legislatif, secara otomatis menggambarkan kesimpulan bahwa legislatif memiliki kapasitas yang lebih tinggi dalam hal supervisi bagi lembaga eksekutif. Selain supervisi, legislatif juga memiliki fungsi-fungsi lain atas eksekutif yaitu mengontrol kinerja eksekutif melalui hak-hak khusus seperti; hak bertanya, hak interpelasi, hak angket dan mosi.

Kapasitas besar yang diberikan pada legislatif dalam hal pengawasan terhadap eksekutif, secara tidak langsung membangun limitasi keterlibatan legislatif dalam Open Government. Hal ini dikarenakan mekanisme Open Government melekatkan fungsi monitoring dan evaluasi praktik keterbukaan seluruh instansi pemerintah, termasuk legislatif, pada ranah eksekutif. Pergesekan sistem ini disadari atau tidak menjadi hambatan keikutsertaan parlemen dalam semangat Open Government. Berikut skema penggambarannya:

Image untuk artikel Acha

 Terlepas dari sistem yang tidak sesuai, limitasi lain yang membuat lembaga legislatif sulit untuk dapat bergabung dalam insiatif Open Government sejatinya adalah ego sektoral. Lembaga legislatif sebagai instansi yang berfungsi untuk melakukan pengawasan terhadap kinerja eksekutif, tentu kurang berkenan bila harus diawasi oleh lembaga eksekutif itu sendiri. Selain dinilai kurang etis bila direfleksikan dalam sistem trias politika, keengganan juga dikarenakan keinginan untuk menunjukkan kuasa terhadap instansi lainnya. Praktik inilah yang menghambat keterlibatan lembaga legislatif dalam skema Open Government, sekaligus menutup potensi kelahiran reformer keterbukaan dalam tubuh legislatif itu sendiri.

Mendobrak Ruang Limitasi: Menginfusi Semangat Keterbukaan di Legislatif.

Sadar dengan adanya limitasi yang terbentuk dari sistem trias politika yang dianut hampir seluruh negara di dunia, membuat OGP bergerak merancang skema keterbukaan legislatif baru melalui salah satu Working Group nya yang dikenal dengan nama Legislative Openness Working Group. Melalui Working Group ini, OGP merancang sebuah skema keterbukaan parlemen yang dikenal dengan istilah Legislative Openness, yang diluncurkan pada tahun 2013.

Melalui skema ini setidaknya OGP memliki tiga prasyarat utama  bagi lembaga legislatif yang ingin bergabung dalam skema keterbukaan Open Government: (1) legislatif berkomitmen untuk melakukan keterbukaan. (2) legislatif siap berkolaborasi dengan publik, utamanya Civil Society Organization (CSO) dan (3) Mempunyai parliamentary lead (pimpinan penerapan keterbukaan di parlemen). Dari ketiga prasyarat ini yang menjadi pembeda adalah unsur parliamentary lead yaitu pimpinan keterbukaan parlemen yang dapat  menggerakan praktik keterbukaan di legislatif sekaligus berkoordinasi secara langsung dengan penanggung jawab pelaksana Open Government dari sisi eksekutif atau pemerintah. Selanjutnya, setelah kedua prasyarat tersebut terpenuhi, terdapat dua opsi skema keterbukaan yang bisa diikuti oleh lembaga legislatif. Berikut penggambaran singkatnya:

Image untuk artikel Acha2

Pada skema 1, keterbukaan lembaga legislatif dinyatakan sah atau diakui sebagai Rencana Aksi Nasional Open Government pada sebuah negara apabila keterbukaan yang diterapkan tergabung dalam Rencana Aksi Open Government yang juga dijalankan oleh lembaga eksekutif. Sedangkan, pada skema 2, keterbukaan lembaga legislatif dinyatakan tidak sah atau tidak diakui sebagai Rencana Aksi Nasional Open Government dalam sebuah negara apabila keterbukaan yang diterapkan oleh lembaga legislatif terpisah (independen) dari lembaga eksekutif.

Metode lain yang ditawarkan oleh OGP apabila lembaga legislatif ingin terlibat dalam semangat Open Government namun memutuskan untuk tidak mengikuti dua skema tersebut ialah: (1) Mengalokasikan anggaran pemerintah untuk program-program keterbukaan. (2) Menerapkan praktik ko-kreasi standard OGP dalam proses perumusan legislasi. (3) Terlibat dalam proses monitoring dan evaluasi penerapan praktik keterbukaan yang dilakukan oleh lembaga eksekutif dalam skema Independent Reporting Mechanism (IRM) & Government Self Asessment Report (GSAR).

Skema Legislative Openness ini di beberapa negara sudah mulai diterapkan. Sebagai contoh, pada lembaga legislatif tingkat daerah di Ghana, Kenya dan Yunani, saat ini sudah terhubung dengan komitmen Rencana Aksi Nasional Open Government yang berada dibawah lembaga eksekutif. Sedangkan, di negara seperti Chili, Perancis, Ukraina dan Georgia, lembaga legislatif tingkat pusatnya telah berkomitmen dalam Rencana Aksi Nasional Open Government secara independen. Bahkan secara umum hingga awal tahun 2017, sudah terdapat 45 lembaga legislatif dunia yang tergabung dalam semangat Legislative Openness yang dicanangkan oleh Open Government Partnership.

Keterbukaan Parlemen Hanyalah Permasalahan Komitmen Semata

Terlepas dari berbagai skema yang ditawarkan untuk lembaga legislatif, sejatinya hanya ada satu kunci utama keterlibatan lembaga tersebut di dalam semangat keterbukaan, yaitu komitmen. Dengan adanya komitmen tinggi dan keinginan besar dalam sebuah instansi, tentu skema keterbukaan apapun yang dipilih tidak akan menjadi hambatan. Terlebih lagi, saat ini OGP sudah memberikan alternatif skema yang jauh lebih nyaman bagi legislatif untuk terlibat dalam keterbukaan.

Berkaca dari pengalaman penerapan keterbukaan di ranah eksekutif, terlihat bahwa di banyak kasus instansi pemerintah, Renaksi keterbukaan gagal dijalankan utamanya dikarenakan tidak adanya komitmen dari pimpinan dan kesiapan jajaran meskipun sejatinya telah memiliki regulasi dan platform keterbukaan yang memadai. Dengan demikian, dapat ditarik kesimpulan bahwa komitmen dan keinginan sungguh-sungguh dari instansi pemerintah adalah kunci utama keterbukaan, terlepas dari sistem apapun yang dipilih untuk menerapkan hal tersebut.

Untuk praktik keterbukaan legislatif di Indonesia, saya rasa skema kedua (pembuatan Renaksi independen) dapat dijadikan opsi yang cukup baik karena apabila kita berkaca pada pengalaman pembuatan Renaksi OGI periode 2016/2017, lembaga legislatif secara jelas terlihat kurang nyaman dengan skema pertama dikarenakan secara sistem berbenturan dengan asas trias politika. Kemudian, saya juga tidak menyarankan lembaga legislatif menempuh opsi lain seperti melakukan monitoring dan evaluasi praktik keterbukaan di ranah eksekutif. Alasannya karena menurut saya lembaga legislatif sendiri masih memiliki banyak pekerjaan rumah keterbukaan yang harus diselesaikan, sehingga saya rasa masih belum cukup memiliki kapasitas untuk menilai keterbukaan pada instansi lain.

###

Tasha Nastiti Waris adalah Tenaga Ahli bidang Kebijakan Publik di Sekretariat Nasional Open Government Indonesia. Tulisan di atas adalah pendapat pribadi penulis.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>