FacebookTwitterGoogle+EmailWhatsAppShare

Oleh : Irene Margaret –

Dalam pidatonya pada Rapat Koordinasi Nasional (rakornas) pengawasan internal pemerintah 18 Mei lalu, Presiden Joko Widodo menyinggung tentang penyelenggaraan pemerintah desa dan utamanya dana desa. Beberapa hari belakangan ini juga marak terdengar pemberitaan media menyoal operasi tangkap tangan KPK terkait suap BPK dan Kemendes.  Ada apa dengan desa?

Pada tahun 2035, Badan Pusat Statistik (BPS) memprediksikan hanya sekitar 1/3 (sepertiga) penduduk Indonesia akan berada di desa. Hal ini berarti di lebih dari setengah propinsi di Indonesia, tak kurang dari 50% (lima puluh persen) penduduknya adalah masyarakat kota; bukan hanya di Jawa yang sudah lama dikenal padat dan awam konsep perkotaan, tetapi juga wilayah timur Indonesia, seperti Sulawesi Selatan dan Gorontalo. Jika prediksi BPS dimaknai layaknya seorang manajer menentukan target pasar dengan prinsip pareto, desa sudah layak dan sepantasnya tidak menjadi  prioritas. Peruntukan dana desa yang mencapai 60 Triliun Rupiah di tahun 2017, hampir tiga kali lipat dari nilai alokasi pada 2015 sebesar 20.7 Trilliun Rupiah, otomatis terdengar kurang masuk akal.

Namun sepertinya tidaklah bijak jika strategi penyelenggaraan suatu negara yang ber-keadilan sosial serta merta disamakan dengan jurus mengelola perusahaan. Pembelajaran dari sejarah negara lain menunjukkan bahwa gerakan memajukan desa memiliki peran penting dalam pengentasan kemiskinan dan percepatan pembangunan. Saemaul Undong (The New Village Movement) menjadi gerakan pengentasan kemiskinan terbesar yang dilakukan Korea Selatan dan diklaim sebagai pondasi pembangunan yang berasaskan ketekunan, swadaya dan gotong royong. Dari kacamata politik, upaya membangun desa masih dipandang sebagai salah satu strategi efektif untuk meraih kantong suara di tingkat akar rumput. Jika desa memang penting, bagaimana sebaiknya mengelola desa?

Pertanyaan ini sebenarnya secara praktis bisa dijawab dengan Undang-undang No. 6 tahun 2014 tentang  desa (Undang-undang Desa/ UU Desa) dimana penyelenggaran desa secara umum digambarkan sebagai swadaya; desa bisa mengatur perencanaan pembangunannya sendiri. Poin yang menurut saya menarik justru ada pada poin peran sentral kepala  desa.

Pasal 26 ayat 2 Undang-undang Desa mencantumkan beberapa wewenang Kepala Desa, diantaranya: memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset desa (butir c); menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (butir e); mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa (butir j); mengoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif (butir m). Saya pun kemudian bertanya: “Apakah  kepala desa di 74.965 desa yang ada saat ini cukup ‘tahan iman’ untuAPBDes Blog Irenek memegang  kewenangan di atas? Apakah tools yang tersedia saat ini mampu membantu para Kepala Desa menjalankan tugasnya?”

Lewat penelusuran independen dan pengamatan singkat terhadap beberapa desa, diantaranya  desa Pejambon di Kabupaten Bojonegoro yang menyandang status desa terbuka dan taat administratif dan desa Dermaji di Kabupaten Banyuwangi yang merupakan salah satu desa unggulan versi Tempo, saya berkeyakinan bahwasanya desa tidak bisa hanya didorong untuk menjadi mandiri tanpa menganut nilai-nilai keterbukaan dalam pengelolaannya.

Dalam pengelolaan keuangan dan aset desa, Kepala Desa harus transparan. Transparan bukan berarti serta merta membuka semua informasi kepada masyarakat begitu saja, tapi mampu menyajikan secara ringkas dan lugas berapa anggaran yang didapat, kemana dana dialirkan, dan bagaimana aset-aset desa diolah. Pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel akan meningkatkan kepercayaan masyarakat, yang niscaya akan mendorong partisipasi.

 

 

Forum Rembug Desa

Desa Pejambon dan desa Dermaji meyakinkan saya bahwa Indonesia juga memiliki reformer di tingkat sub nasional. Namun dalam menjalankan tugas dan kewenangannya sumber daya yang berkualitas, seperti para Kepala Desa di 2 (dua) desa ini, perlu disokong dengan fasilitas dan perangkat kerja yang menyokong nilai-nilai pemerintah terbuka. Dengan pelibatan lebih banyak pemerintah daerah di level yang lebih dalam pada Rencana Aksi Open Government Indonesia, mudah-mudahan akan terjadi replikasi contoh baik keterbukaan di tingkat akar rumput.

###

Irene Margaret

Irene MargaretIrene Margaret adalah public policy assistant di program magang batch XII Open Government Indonesia. Saat ini Irene sedang mempersiapkan studi lanjutan di tingkat doktoral dengan ketertarikan pada isu peningkatan partisipasi sektor swasta dalam agenda pembangunan dan reformasi birokrasi. Sebelum bergabung dengan OGI, Irene memiliki pengalaman bekerja di beberapa perusahaan swasta di Korea Selatan dan Indonesia. Artikel di atas disusun berdasarkan riset independen dan pendapat pribadi penulis.

One Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>