FacebookTwitterGoogle+EmailWhatsAppShare

Oleh: Hendro Luhulima –

Informasi merupakan suatu hal yang dapat dikategorikan sebagai kebutuhan primer setiap orang. Informasi dibutuhkan dalam rangka untuk memperbaiki dan mengembangkan kualitas diri, termasuk juga lingkungan masyarakat sosial. Tanpa adanya informasi, kita tidak bisa mengetahui apa-apa, bahkan untuk memperbaiki kualitas diri saja kita tidak bisa karena keterbatasan informasi tersebut. Mengingat akan pentingnya informasi dalam kelangsungan hidup manusia, maka akses terhadap informasi itu harus diberikan.

Akses terhadap informasi termasuk dalam suatu hak asasi yang dijamin oleh konstitusi. Seperti halnya di Indonesia, hal tersebut dicantumkan dalam Pasal 28F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.” Ketentuan tersebut pula disebutkan dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Dari kedua ketentuan tersebut, dapat dilihat bahwa hak atas informasi merupakan suatu hal yang sangat Penting dan tidak bisa diabaikan. Hak ini dapat terpenuhi ketika ada keterbukaan terhadap informasi yang hendak di cari/dimintakan. Jika tidak ada keterbukaan, sangat tidak mungkin informasi itu akan kita peroleh. Oleh karena itu, ketika kita berbicara mengenai hak atas informasi, maka tidak dapat dilepas-pisahkan dengan prinsip keterbukaan.

Indonesia di era sekarang ini sedang mendorong penyelenggara Negara untuk menerapkan prinsip keterbukaan dalam seluruh aktivitas/kegiatan penyelenggaraan Negara, salah satunya melalui keterbukaan akan informasi publik. Keterbukaan akan informasi publik dirasakan sebagai suatu hal yang baik dalam melakukan reformasi atas penyelenggaraan Negara yang selama ini dicap tertutup kepada masyarakat. Dengan ketertutupan penyelenggara negara akan informasi publik membuat masyarakat menjadi sulit untuk melakukan pengawasan atas kinerja penyelenggara Negara. Oleh karena itu, untuk memperbaiki image dan stigma yang telah diberikan masyarakat kepada penyelenggara Negara, pemerintah menunjukan komitmennya untuk mendukung adanya keterbukaan akan informasi publik lewat pembentukan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Adapun tujuan di bentuknya Undang-Undang ini adalah sebagai berikut.

  1. Menjamin hak asasi warga Negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik;
  2. Mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik;
  3. Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan Badan Publik yang baik;
  4. Mewujudkan penyelenggaraan Negara yang baik, yaitu yang transparan, efektif, dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan;
  5. Mengetahui alasan kebijakan publik yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak;
  6. Mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa; dan/atau
  7. Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Badan Publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas.

Yang dimaksud dengan Badan Publik dalam undang-undang tersebut adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan Negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Angaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbanga masyarakat, dan/atau luar negeri (Pasal 1 angka 3).

Badan publik yang dimaksudkan dalam Pasal 1 angka 3 UU No. 14 Tahun 2008 wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik (warga Negara dan/atau badan hukum), selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan. Jadi, tidak ada alasan bagi badan publik untuk bersikap tertutup dalam menyampaikan informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik, kecuali informasi tersebut termasuk dalam informasi yang dikecualikan sesuai dengan Bab V UU No. 14 Tahun 2008.

Isu keterbukaan saat ini lebih melekat pada lembaga eksekutif, karena sejauh mata memandang lembaga Eksekutif lebih banyak melakukan keterbukaan terhadap informasi publik. Padahal dalam UU Keterbukaan Informasi Publik, semua lembaga (tidak hanya eksekutif) harus melaksanakan amanat undang-undang tersebut tanpa terkecuali, secara khusus lembaga Yudikatif. Lembaga yudikatif merupakan salah satu lembaga yang selalu dituntut untuk melakukan keterbukaan di era sekarang ini.

Yudikatif adalah sebuah lembaga/badan yang memiliki tugas utama untuk mengawal, mengawasi dan memantau proses berjalannya perundang-undangan dan penegakan hukum di sebuah Negara. Di Indonesia, fungsi ini dijalankan oleh Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK), di mana lembaga tersebut berperan untuk mengawasi dan memantau berjalannya/berlangsungnya undang-undang dan hukum di Indonesia sebagaimana mestinya.

Praktek Pengadilan di masa lalu

Menurut Liza Farihah, seorang peneliti pada Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan (LeIP), pada era sebelum reformasi pengadilan lebih bersifat tertutup. Tidak ada akses terhadap jenis informasi yang ada di pengadilan. Hal yang telah menjadi pengetahuan umum adalah dokumen-dokumen publik berupa putusan pengadilan, risalah sidang, rekaman sidang dan dokumen-dokumen lain yang seharusnya bisa diakses oleh para pengguna pengadilan tidak dapat diperoleh dengan gratis. Secara ilegal, pejabat yudisial, terutama administrasi pengadilan, seringkali membebankan sejumlah biaya kepada orang yang ingin memiliki dokumen-dokumen pengadilan yang dikategorikan dokumen publik. Perilaku korup seperti yang disebutkan diatas merupakan ciri-ciri ketika suatu peradilan tidak terbuka. Perilaku semacam inilah yang terus memperpanjang kebiasaan mafia peradilan.

Pengadilan di masa lampau dinilai tidak menyadari bahwa keterbukaan pengadilan bukan hanya dilihat dari persidangan yang terbuka untuk umum melainkan juga dokumen yang berkaitan dengan proses peradilannya. Penyempitan makna keterbukaan pengadilan hanya pada sidang saja mereduksi prinsip keterbukaan pengadilan. Pengadilan belum memahami “prinsip pengadilan yang terbuka” (open court principle) yang berlaku secara universal.

Reformasi Pengadilan

Belajar dari praktek masa lalu di mana pengadilan lebih diidentikan sebagai lembaga yang tertutup terhadap segala informasi yang dikelolanya, Mahkamah Agung sebagai lembaga tinggi negara yang membawahi badan peradilan dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer dan peradilan tata usaha negara, membuat beberapa langkah strategis, yaitu sebagai berikut.

  1. Pada tahun 2003 Mahkamah Agung mengambil langkah untuk merencanakan penyusunan aturan khusus mengenai hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang dikelola pengadilan. Langkah ini kemudian di konkritkan dengan penyusunan Cetak Biru Pembaruan Mahkamah Agung Tahun 2003 (selanjutnya disebut Cetak Biru). Dalam Cetak Biru tersebut terdapat rekomendasi bahwa “DPR dan Presiden serta Mahkamah Agung perlu membuat aturan yang memudahkan masyarakat untuk mengakses informasi, termasuk putusan pengadilan”. Dari rekomendasi tersebut, dengan proses yang cukup panjang lahirlah Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 144/KMA/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan (Selanjutnya disingkat SK KMA 144/2007).
  2. Dikeluarkannya SK KMA 144/2007 memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak masyarakat untuk mengakses informasi yang dikelola pengadilan dan mengatur pedoman pelaksanaannya. Dengan dikeluarkannya SK KMA 144/2007 menandakan bahwa Mahkamah Agung mempunyai standar pengelolaan dan pelayanan publik tersendiri, bahkan menjadi catatan sejarah bahwa Mahkamah Agung sebagai salah satu lembaga yang pertama kali mengeluarkan aturan mengenai keterbukaan informasi publik jauh sebelum diundangkannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Hal ini perlu diapresiasi mengingat bahwa pengadilan selangkah lebih maju dalam memberikan jalan bagi pemenuhan hak untuk memperoleh informasi.
  3. Pada tahun 2007 Mahkamah Agung juga ditunjuk sebagai salah satu lembaga Negara yang melaksanakan pilot project reformasi birokrasi dengan beberapa program Quick Wins Reformasi Birokrasi yaitu (1) transparansi putusan; (2) menajemen informasi teknologi; (3) pelatiahan kode etik hakim; (4) pendapatan Negara bukan pajak; dan (5) manajemen Sumber Daya Manusia.
  4. Setelah SK KMA 144/2007 ditetapkan, terbit peraturan perundang-undangan lain yang mengatur pelaksanaan keterbukaan informasi, yaitu Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik. Peraturan-peraturan tersebut harus dijadikan pedoman pelayanan informasi oleh seluruh Badan Publik termasuk pengadilan, oleh karena itu Mahkamah Agung merasa perlu untuk menetapkan suatu Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan sebagai pengganti SK KMA 144/2007, yaitu ditetapkannya Surat Keputusan Mahkamah Agung Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan. Dikeluarkannya SK KMA 1-144/2010 ini dengan maksud untuk menyesuaikan pelayanan informasi yang ada di pengadilan.
  5. Mahkamah Agung terus berupaya memperbaiki kualitas peradilan dengan melakukan reformasi gelombang kedua. Reformasi ini ditandai dengan dibentuknya Tim Reformasi Birokrasi MA yang paralel dengan Tim Pembaharuan Peradilan SK KMA Nomor 71 KMA/SK/III/2011. Hal ini dilakukan sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 dan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2010 tentang Roadmap Reformasi Birokrasi. Pada masa ini Reformasi Birokrasi di setiap lembaga peradilan meliputi 8 area yang merupakan program lompatan Mahkamah Agung agar tercapainya pelayanan publik sesuai arah target program Quick Wins. Delapan area tersebut meliputi (1) Pola Pikir dan Budaya Kerja (Manajemen Perubahan), (2) Penataan Perundang-undangan (PUU), (3) Penataan dan Penguatan Organisasi, (4) Penataan Tata Laksana, (5) Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur, (6) Penguatan Pengawasan, (7) Penguatan Akuntabilitas Kerja, (8) Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.

Reformasi Pengadilan, berhasilkah ?

Langkah-langkah strategis tersebut cukup efektif untuk membawa perubahan dalam lingkungan peradilan, khususnya dalam rangka meningkatkan aksesibilitas informasi peradilan. Mahkamah Agung dalam laporan tahunya menyebutkan bahwa telah mengembangkan sekitar 250 laman pengadilan di Indonesia yang mencakup informasi profil pengadilan, alur perkara, biaya perkara, dan laporan keuangan pengadilan. Selain itu juga Mahkamah Agung mengembangkan meja informasi beserta panduan teknis pelayanan untuk pengadilan tingkat pertama dan banding.

Tetapi hal tersebut masih dirasakan belum cukup untuk memuaskan rasa haus publik atas informasi peradilan. Misalnya Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia Fakultas Hukum UI (MaPPI FH UI) melakukan survey terhadap implementasi pelayanan hukum dan pelayanan publik pada tahun 2014 dan 2016. Survei tersebut bertujuan mengidentifikasi apakah pengadilan telah memberikan hak yang sama dan dengan kualitas yang terbaik terhadap masyarakat dalam mengakses layanan di pengadilan. Menurut Muhammad Rizaldi, seorang peneliti MaPPI FH UI, salah satu permasalahan yang tidak kunjung selesai dalam administrasi persidangan di pengadilan ialah mengenai jadwal sidang. Pada praktiknya, masih ditemukan pengadilan yang tidak memiliki jadwal sidang (21,43%) dan pengadilan yang tidak memperbarui jadwal sidangnya yaitu 8,93%. Lebih spesifik, di pengadilan negeri yang di survey oleh MaPPI FH UI, semuanya tidak memiliki jam jadwal siding (Tahun 2016).

Selain itu, Peneliti MaPPI FH UI, Aulia Ali Reza mengatakan, terdapat perbedaan perlakuan yang diberikan petugas pengadilan terhadap pemohon informasi. Menurut Aulia dalam penelitiannya pada tahun 2016, masyarakat awam hukum cenderung mendapatkan informasi lebih terbatas dibanding pemohon informasi dari lembaga tertentu. Misalnya, di PN Palu terdapat jurang sebesar 51 persen untuk ketersediaan informasi bagi masyarakat awam (13 persen) dibanding dengan ketersediaan informasi untuk LSM (64 persen). Lebih lanjut dikatakan bahwa saat ini masih ditemukan kesulitan mengakses putusan pengadilan. Survei menunjukan sebanyak 45,61 persen pemohon hanya diberikan akses putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap (BHT) dan hanya 29 persen permohonan yang mendapatkan akses untuk kedua jenis putusan (BHT dan belum), serta sebanyak 24,56 persen permohonn salinan putusan yang ditolak. Padahal seharusnya seluruh putusan dan penetapan pengadilan baik yang telah berkekuatan hukum tetap maupun yang belum termasuk dalam jenis informasi yang wajib tersedia dan dapat diakses oleh publik (Lihat Pasal 18 UU No. 14 Tahun 2008, dan SK KMA No. 1-144/2011). Survey serupa juga pernah dilakukan oleh Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan (LeIP), Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK). Temuan dari penelitian tersebut menyatakan bahwa akses terhadap informasi di pengadilan masih tergolong sulit.

Dengan adanya temuan-temuan tersebut, menunjukan bahwa sulitnya akses akan informasi publik di peradilan dianggap tidak mencerminkan prinsip-prinsip pelayanan informasi yang cepat, tepat waktu dan biaya ringan sebagaimana diatur dalam Pasal 21 UU Keterbukaan Informasi Publik.

Masihkah ada harapan untuk mendorong keterbukaan pengadilan?

Kita perlu mengakui bahwa komitmen peradilan lewat Mahkamah Agung untuk mengakomodasi keterbukaan informasi publik tidak dapat diragukan dengan indikatornya adalah SK KMA No. 144/2007 yang diluncurkan bahkan jauh sebelum UU Keterbukaan Informasi Publik No. 14 Tahun 2008 resmi diundangkan. Namun hal tersebut dirasakan tidak cukup. Indikator keberhasilan keterbukaan informasi di lingkungan pengadilan oleh Mahkamah Agung tidak dinilai dari seberapa banyak produk hukum yang dihasilkan, melainkan seberapa banyak amanat dari produk hukum tersebut telah direlisasikan. Mahkamah Agung masih memiliki tugas yang banyak untuk mengintegrasikan tujuan dalam lingkungan peradilan ke satu arah yaitu mewujudkan badan peradilan yang agung dengan salah satu misi di dalamnya yaitu meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan.

Ada beberapa hal yang bisa penulis usulkan untuk mendorong keterbukaan di lingkungan pengadilan yaitu sebagai berikut.

  1. Mahkamah Agung harus dapat menjadikan dirinya sebagai role model keterbukaan peradilan. Hal ini dimaksudkan agar Mahkamah Agung dapat menjadi contoh yang baik untuk mengarahkan lingkungan peradilan dibawahnya menerapkan prinsip keterbukaan. Mengingat juga bahwa Mahkamah Agung pernah mendapat peringkat delapan dalam keterbukaan informasi publik yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi Pusat Tahun 2014, meskipun pada tahun 2015 dan 2016 prestasi tersebut menurun. Oleh karena itu perlu didorong dan konsistensi komitmen keterbukaan di level Mahkamah Agung.
  2. Saat ini telah ada peraturan-peraturan tentang keterbukaan informasi publik baik dalam bentuk produk UU maupun surat keputusan dalam semua bidang publik termasuk peradilan, tetapi implementasi dari amanat peraturan-peraturan itu belum terlihat signifikan sampai dengan saat ini. Berkaitan dengan hal tersebut, Mahkamah Agung harus melakukan kontrol terhadap lembaga peradilan dibawahnya untuk menjalankan amanat UU No. 14 Tahun 2008, dan berbagai peraturan lainnya terkait keterbukaan informasi publik. Mengingat bahwa Mahkamah Agung mempunyai fungsi pengawasan dalam hal melakukan pengawasan tertinggi terhadap jalannya peradilan di semua lingkungan peradilan; dan mengawasi tingkah laku para hakim dan perbuatan pejabat pengadilan dalam menjalankan kekuasaan kehakiman. Mahkamah Agung harus memastikan bahwa keterbukaan informasi publik sudah diterapkan dilingkungan peradilan. Itu yang perlu dilakukan.
  3. Adanya komitmen dari hakim dan pejabat pegadilan untuk menerapkan keterbukaan informasi publik. Komitmen tersebut perlu diwujudkan misalnya dengan menandatangani suatu kesepakatan bersama bahwa hakim dan pegawai di lingkungan peradilan berkomitmen untuk melaksanakan prinsip keterbukaan sehingga masyarakat dapat mengetahui secara jelas kegiatan pengadilan dan sekaligus dapat mengontrol kinerja pengadilan lewat informasi yang diberikan kepada publik.
  4. Perlu dilakukan suatu pengenalan keterbukaan informasi publik bukan hanya kepada pejabat pengadilan, tetapi juga masyarakat. Hal ini perlu dilakukan agar masyarakat mengetahui tentang cara mengakses informasi yang seharusnya diberikan kepada publik. Tentu saja bahwa pelaksanaan ini sangat membutuhkan komitmen dari pejabat pengadilan yang berwenang untuk memberikan keterbukaan baik proses maupun hasil akhir, yang mana merupakan wujud nyata dari layanan publik sebagai akses terhadap keadilan (access to justice).

Hemat penulis, keterbukaan dalam lingkungan peradilan masih terdapat harapan. Kunci dari solusi yang telah ditawarkan oleh penulis berada pada Mahkamah Agung. Mahkamah Agung sebagai salah satu puncak kekuasaan kehakiman serta peradilan Negara tertinggi mempunyai posisi dan peran strategis di bidang kekuasaan kehakiman karena tidak hanya membawahi empat lingkungan peradilan tetapi juga manajemen di bidang administrative, personil dan finansial, serta sarana dan prasarana.

###

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>