FacebookTwitterGoogle+EmailWhatsAppShare

Oleh: Erald David Sibatuara

“…that government of the people, by the people, for the people, should not perish from the world”

-Lincoln, on Gettysburg Address-

Gerakan Open Data merupakan sebuah inisiatif yang hebat. Esai ini akan membahas mengenai hubungan open data dalam sistem demokrasi dan hal-hal yang perlu diawasi dalam pelaksanaannya

Demokrasi dan Indonesia

Demokrasi merupakan sistem yang unik. Lahir dari negara-kota Athena, kota kuno yang terletak di tepian Laut Aegea yang damai, ia berkembang menjadi salah satu sistem pemerintahan yang paling banyak diadopsi oleh negara-negara di dunia. Presiden Lincoln, dalam pidatonya yang hebat di Gettysburg, berhasil merangkum sistem ini dalam kalimat sederhana: sebuah sistem pemerintahan dari rakyat, (dijalankan) oleh rakyat, dan untuk (kemakmuran) rakyat.

Namun demokrasi, sebagaimana semua yang ada di kolong langit, bukanlah suatu hal yang sempurna. Beberapa kali ia ditentang, sedikit-banyak ia pernah gugur dan berulangkali berhasil bangkit lagi. Di Indonesia sendiri, demokrasi menemukan masa-masa sulitnya saat Presiden Soekarno mendeklarasikan “Demokrasi Terpimpin”, suatu oksimoron yang sama sekali tidak lucu kala itu. Walau Soekarno pun pada akhirnya lengser, demokrasi tetap saja mendapat lawan baru yang tangguh (sekaligus paling lama), yakni Soeharto dengan Orde Baru-nya. Praktis, 32 tahun lamanya demokrasi Indonesia mati suri. Ia (pura-pura) dielu-elukan oleh elit birokrat saat itu, sekaligus disumpal dengan pembubaran pers-pers yang berani mengkritik pemerintah sekaligus tindakan represif pada rakyat yang melibatkan aparat..

Tapi, kita bisa menengok kembali perkataan Bung Hatta, dalam tulisannya yang bernas, “Demokrasi Kita”. “Demokrasi bisa tertindas sementara karena kesalahannya sendiri, tetapi setelah ia mengalami cobaan yang pahit, ia akan muncul kembali dengan penuh keinsyafan”. Hatta, yang kala itu menuliskan ini dalam puncak kekuasaan Soekarno dengan Demokrasi Terpimpin-nya, tetap optimis bahwa masih ada harapan untuk demokrasi Indonesia kembali seperti sedia kala.

Reformasi 1998-lah yang membangunkan “putri tidur” kita ini. Seiringan dengan krisis moneter yang mengguncang negara-negara Asia Tenggara, aksi mahasiswa serta elemen-elemen masyarakat lainnya berhasil menduduki gedung DPR, meminta Soeharto untuk segera turun tahta. 32 tahun waktu yang terlalu lama, biarkanlah sekarang matahari baru demokrasi untuk muncul (kembali) di ufuk timur.

Dan sekarang, pada tahun 2017, terhitung kita telah memasuki 19 tahun masa Reformasi. Ditengah zaman yang semakin menggeliat macam sekarang, ada suatu gerakan yang menarik perhatian masyarakat dunia. Gerakan untuk mendorong disediakannya open data (data terbuka) oleh pemerintah.

Data terbuka merupakan semangat pembaharuan yang digadang-gadang dapat menjadi pelengkap demokrasi. Open data membawa harapan ia dapat digunakan oleh semua masyarakat, untuk menggalakkan kembali partisipasi publik dalam proses demokrasi. Meningkatnya partisipasi publik akan berpengaruh besar pada akuntabilitas kebijakan yang diterapkan pemerintah, sekaligus kemakmuran masyarakat di suatu negara.

Namun, benarkah open data dapat memenuhi semua ekspektasi yang dibebankan semua orang terhadapnya?

Open Data: Pedang Bermata Dua

Plato, salah satu filsuf Yunani Kuno yang terkenal, merupakan seorang pengkritik demokrasi yang paling keras. Trauma dengan kematian Sokrates, guru kesayangannya, akibat tuntutan dari sistem peradilan Athena, Plato amat membenci sistem ini dan malah membuat gagasan baru (sebuah negeri ideal yang dipimpin oleh seorang “Philosopher King“). Dia menggunakan metaforanya yang terkenal, untuk menunjukkan lubang terbesar yang ada dalam demokrasi: tidak semua orang pantas untuk memilih.

Jikalau kita terjebak di sebuah badai dan ingin memilih seorang nahkoda untuk mengomandoi kapal, ujar Plato, apakah kita akan mendengarkan saran dari seseorang yang mengetahui seluk-beluk dari dunia pelayaran, atau memilih mendengarkan nasihat dari orang biasa yang bahkan tidak bisa membaca kompas dan peta? Apakah kita mengganggap saran kedua orang ini bobotnya sama?

Tentu saja jawabannya pasti: dengarkan orang yang lebih berpengalaman. Namun demokrasi, disinilah fokus utama dari tudingan Plato, malah mendengarkan kedua belah pihak. Suara orang yang berpengalaman ataupun penduduk biasa saja, dipandang sama di mata demokrasi.

Ketidakmerataan informasi (information assymetry) di setiap pemilih inilah yang menjadi perhatian utama banyak pihak untuk diselesaikan. Beruntungnya, dengan perkembangan teknologi yang canggih dan munculnya internet, berbagai informasi dapat dibagikan dan diakses dengan sangat mudah. Data terbuka merupakan salah satu cara untuk memberikan informasi yang kredibel kepada masyarakat. Terdapat berbagai informasi aktual yang penting diketahui oleh tiap-tiap warga negara, dan mungkin bisa digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk bertindak dan menentukan pilihan. Open data, dapat menjadi penambal paling manjur untuk lubang di demokrasi.

Open data dapat diartikan sebagai “data collected and shared with others to use, reuse and redistributed, without restrictions on copyright or usage” (Cranier, J. and Boywen, L., 2017). Data terbuka mengandung tiga hal utama: kemudahan untuk mengakses data, ketersediaan data untuk digunakan serta didistribusikan, dan yang paling penting, partisipasi dari publik untuk menggunakannya.

Memberikan kuasa dalam bentuk akses data kepada publik merupakan salah satu cara untuk meningkatkan partisipasi publik dalam demokrasi. Walaupun begitu, terdapat perbedaan antara mengajak publik untuk “mengakses” data terbuka, dibandingkan dengan mengajak “menggunakan” data terbuka. Dan perbedaan di antara keduanya amat sangat signifikan.

Mari membahas mengenai masalah pertama. Mengajak publik untuk mengakses data terbuka, dalam ukuran tertentu, merupakan hal yang cukup “mudah”. Dengan akses internet, setiap orang dapat membuka dan melihat data apa saja yang disediakan pemerintah dalam portal atau website tertentu (untuk Indonesia sendiri, terdapat data.go.id sebagai Portal Satu Data Indonesia) dari manapun dan kapan pun. Ini juga membuka satu pertanyaan baru: apakah akses internet di Indonesia sudah merata?

Statistik berkata tidak. Berdasarkan dari survei yang dilakukan oleh Asosiasi Penyedia Jasa Internet Indonesia pada tahun 2016, tingkat penetrasi pengguna internet di Indonesia masih berada dalam angka 51.8%, dengan 65% diantaranya merupakan penduduk yang bertempat tinggal di Pulau Jawa (APJII, 2016). Ketimpangan ini menunjukkan dampak dari pembangunan yang terlalu Jawa-sentris oleh pemerintahan-pemerintahan sebelumnya, dan kembali memperkuat argumen bahwa hanya beberapa orang saja yang mampu mempersenjatai diri mereka sendiri dengan data. Untuk masyarakat yang tinggal di pinggiran, jangankan mempunyai ilmu untuk mengolah data tersebut, bahkan untuk mengakses data terbuka saja masih sulit.

Jika kita menggunakan Data Public Google (“Google Public Data”) yang berisi berbagai dataset dari Bank Dunia, kita akan menemukan bahwa hanya ada 22 pengguna internet dari 100 orang di Indonesia. Ibu pertiwi bahkan masih terdaftar sebagai negara berperingkat ke-4 dari bawah untuk dalam tingkat ASEAN, sebuah pencapaian yang belum cukup bagus untuk pemerintah kita.

Persentase dari pengguna internet per populasi di ASEAN, 1995-2015. Sumber: Google Public Data

Bandingkan dengan negara Amerika yang memiliki persentase sebesar 75% dan Kanada yang sudah mencapai 88% pada tahun 2015. Kedua negara di atas adalah salah satu dari negara-negara yang menginisiasi Open Government Movement, dan telah memiliki struktur demokrasi yang solid serta pemahaman demokrasi di masyarakat yang mengakar kuat. Alhasil, masyarakat di negara ini dapat menggunakan data terbuka tersebut untuk menyelesaikan masalah di lingkungan mereka, serta mengkritisi berbagai kebijakan pemerintah yang kurang pas.

Ini tentu amat berbeda dengan apa yang terjadi di Indonesia sekarang. Terbatasnya akses internet telah memenggal prinsip yang terkandung dalam semangat open data, yakni partisipasi aktif dari publik. Dalam keadaan seperti ini, pemerintah akan cenderung mengeluarkan data-data seputar Pulau Jawa saja (karena mayoritqas pengakses internet berasal dari daerah tersebut) dan ditakutkan akan meminggirkan orang miskin yang harusnya mendapat perlindungan oleh open data.

Terdapat juga kemungkinan akan segelintir orang yang dapat memanfaatkan data tersebut untuk kepentingan mereka sendiri dan menciderai keadilan. Contoh nyata terjadi di Bangalore, India. Solly Benjamin dan koleganya yang meneliti di Bangalore menyebutkan bahwa akibat dari dibukanya akses untuk pemilikan tanah di kota tersebut, open data yang ada malah digunakan oleh beberapa pihak (rata-rata dari menengah ke atas) untuk merebut lahan dari orang miskin. Hal ini dapat terjadi karena adanya gap dalam kompetensi dan kualifikasi untuk mengolah data tersebut di antara para korban (Benjamin, S. and co., 2007).

Maka dari itu, harus kembali ditekankan bahwa semangat data terbuka mengisyaratkan agar data dapat digunakan oleh setiap pihak, bukan hanya sekelumit orang. Langkah strategis harus diambil, dan keterlibatan berbagai pihak yang dapat membantu kaum marginal untuk memproses data dan menyelesaikan masalah mereka sangat dibutuhkan.

Biarkan yang Muda Memimpin

Pemuda adalah elemen penting dalam perkembangan sebuah negara. General Assembly Resolution milik Persatuan Bangsa-Bangsa (A/ RES/ 62/ 126) pada tahun 2008 mendefinisikan pemuda sebagai penduduk berusia 15-24 tahun (UNDESA, 2013). Sementara, menurut Undang-Undang No.40 tahun 2009 tentang Kepemudaan, mengartikan pemuda sebagai penduduk Indoneia berusia 16-30 tahun.

Ada dua alasan mengapa pemuda harus dilibatkan dalam gerakan open data. Pertama, pemuda merupakan kaum yang paling melek teknologi dibandingkan dengan kelompok usia lain, sehingga bukan merupakan masalah bagi mereka untuk memahami berbagai data yang disodorkan dari internet. Kedua, dan yang paling terpenting, pentingnya kaderisasi pemuda sebagai bentuk regenerasi kepemimpinan di negeri ini. Mempersiapkan para pemimpin bangsa yang memiliki pemahaman sampai tingkat akar-rumput sekaligus bervisi masa depan merupakan hal yang vital.

Dalam tingkat internasional, pemerintah dapat mengirimkan para pemuda ke beberapa negara yang telah memiliki sistem open data yang mumpuni sekaligus memiliki literasi data yang tinggi, seperti Kanada, Estonia, ataupun Amerika Serikat. Lantas, para pemuda ini dapat diproyeksikan untuk melakukan transfer ilmu di Indonesia, seperti menyediakan pelatihan mengenai data terbuka ke beberapa komunitas, dan mengemban tanggung jawab untuk pengimplementasian Open Data di daerah mereka masing-masing. Program ini bersifat scalable, dan mekanisme yang sama dapat diterapkan dalam banyak skenario, misalnya dalam lingkup ASEAN.

Sebagai tambahan, pemerintah juga dapat mengundang beberapa NGO (Non-Government Organization) yang peduli dan berkecimpung dalam Open Data untuk menyediakan pelatihan serta memberikan arahan pada pemerintah juga masyarakat. Dalam tingkat lokal, birokrasi di daerah-daerah juga dapat bekerja sama dengan universitas dengan cara mengundang para mahasiswa untuk turut aktif dalam gerakan. Mahasiswa termasuk elemen pemuda yang mempunyai potensi untuk merubah sesuatu, sekaligus membawa beban sejarah sebagai kaum intelektual yang dapat bermanfaat bagi Indonesia.

Open Data: Sang Pelengkap Demokrasi

Demokrasi, seperti semua sistem pemerintahan yang lain, tidaklah sempurna. Open data, yang baru berkembang, dapat menjadi penambal lubang yang ada di demokrasi. Walaupun begitu, potensi open data yang dapat digunakan oleh pihak-pihak tak bertanggung jawab untuk kepentingan pribadinya serta menimbulkan dampak sosial yang buruk, mewajibkan para pemegang kepentingan untuk bisa terus waspada. Penyalahgunaan data hanya akan menciderai tujuan semula dari open data.

Pemuda merupakan bagian penting untuk mempromosikan pengetahuan akan data terbuka kepada masyarakat. Dengan partisipasi dari para pemuda, diharapkan kaum pinggiran dapat mendapat berbagai insights dan mampu menyelesaikan permasalahan mereka sendiri. Kaum pemuda juga bisa memahami grassroots yang dapat berguna bagi mereka kelak. Karena data terbuka dan pemuda, merupakan masa depan dari Indonesia.

###

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>