FacebookTwitterGoogle+EmailWhatsAppShare

Oleh: Murray Petrie –

Musrenbang

Hubungan langsung antara pemerintah dan warga negaranya mulai banyak disadari sebagai aspek indikator penting dalam mata rantai transparansi fiskal, akuntabilitas yang lebih efektif dalam manajemen finansial publik, dan hasil fiskal dengan pembangunan yang lebih baik. Pentingnya ppartisipasi publik mencerminkan keberadaan penerimaan, bahwa warga negara dan organisasi masyarakat sipil adalah agen penting dalam pemerintahan yang baik dan pembangunan berkelanjutan, disamping pasar dan negara.

Jadi, apakah partisipasi publik dalam kebijakan fiskal?

Partisipasi publik dalam kebijakan fiskal menunjuk pada banyaknya cara bagi publik – termasuk wargaa negara, organisasi masyarakat sipil, kelompok komunitas, organisasi bisnis, akademisi dan aktor non-pemerintahan – berinteraksi secara langsung dengan otoritas publik dalam mendesain dan mengimplementasikan kebijakan fiskal. Partisipasi ini bisa diundang melalui undangan resmi salah satu institusi pemerintahan, seperti kementerian keuangan, kemeterian lainya atau yang sejajar, badan legislatif, atau badan pengawas keuangan. Partisipasi juga dapat ‘diciptakan’ – berdasarkan inisiasi dari aktor non-pemerintah. Di dalam kedua kasus ini, partisipasi publik yang di advokasikan disini bertujuan untuk membuka dan menunjukkan kontras dari lobi jalur belakang, yang beresiko merusak kepentingan publik oleh kepentingan pribadi.

Ketika banyak orang berpikir mengenai partisipasi publik dalam kebijakan fiskal sebagai anggaran tahunan, sebenarnya kurang tepat karena hal ini lebih besar dari sekadar anggaran tahunan. Cakupan didalamnya memuat empat domain penting, antara lain:

  • Seluruh siklus anggaran tahunan, mulai dari persiapan anggaran, persetujuan legislatif, pelaksanaan anggaran, review dan audit.
  • Dalam prakarsa atau ulasan kebijakan baru (contoh: pendapatan atau pengeluaran) yang memperpanjang jangka waktu lebih lama daripada jendela untuk persiapan anggaran tahunan.
  • Dalam perancangan, produksi dan pengiriman barang dan jasa publik.
  • Dalam perencanaan, penilaian dan implementasi proyek investasi publik.

Partisipasi publik meliputi kebijakan fiskal makro – sebagai agregat fiskal utama, ukuran deficit yang tepat dan sebagainya – dan juga isu-isu mikro dari desain pajak dan administrasi, serta alokasi dan efektivitas pembelanjaan.

Partisipasi dalam kebijakan fiskal mungkin dilakukan melalui komunikasi tatap muka, pertimbangan atau saran melalui proses pembuatakan kebijakan, baik melalui bentuk komunikasi tertulis termasuk via internet, atau kombinasi dari beberapa mekanisme yang berbeda. Ini berkisar dari konsultasi publik untuk pengajuan, hubungan yang berkelanjutan dan dilembagakan, seperti survei publik pada umumnya, lembaga penasehat tetap atau counselor or advisor, atau mekanisme peninjauan administrasi. Partisipasi bisa melalui keterlibatan publikk berbasis luas serta pertimbangan yang melibatkan para ahli, atau kombinasi keduanya.

Ini berpotensi untuk mencakup ‘penganggaran partisipatif’ – dimana warga negara memilih dan memutuskan bagaimana anggaran spesifik dalam anggaran benar-benar akan dikeluarkan – walaupun, disamping Filipina, ini umumnya hanya dilaksanakan di tingkat pemerintah daerah, dan partisipasi publik di kebijakan fiskal yang merujuk pada kegunaan untuk ruang lingkup yang lebih luas.

Untuk membuat hak partisipasi masyarakat lebih praktis dan bermakna, Global Initiative for Fiscal Transparency (GIFT) telah menerapkan program kerja multi tahunan untuk menghasilkan pengetahuan yang lebih besar tentang praktik dan inovasi negara dalam keterlibatan warga negara. Hasil dari kegiatan ini meliputi studi kasus di negara bagian, serangkaian Prinsip Partisipasi dalam Kebijakan Fiskal, Panduan untuk Partisipasi Publik dan instrument untuk mengukur partisipasi publik dalam kebijakan fiskal.

Tabel 1 menetapkan contoh partisipasi publik terpilih dalam kebijakan fiskal, untuk menggambarkan berbagai mekanisme. Rincian dari banyak mekanisme ini tersedia dalam Paduan Partisipasi GIFT.

Tabel 1: Contoh partisipasi publik terpilih dalam kebijakan fiskal nasional berdasarkan tahapan siklus anggaran dan kebijakan
Tabel 1: Contoh partisipasi publik terpilih dalam kebijakan fiskal nasional berdasarkan tahapan siklus anggaran dan kebijakan

Dari mana dorongan publik untuk partisipasi publik dalam kebijakan fiskal yang baru-baru ini keluar berasal?

Dimulai dengan Kode Praktik Terbaik IMF di tahun 1998 mengenai Transparansi Fiskal, standar transparansi fiskal generasi pertama berfokus pada kebutuhan pengungkapan informasi fiskal yang

komprehensif. Baru-baru ini, pengembangan data fiskal terbuka memperluas cakupan informasi yang tersedia untuk umum. Bagaimanapun begitu, pengalaman menunjukkan bahwa pengungkapan merupakan kondisi yang diperlukan namun tidak memadai untuk akuntabilitas. Perhatian baru-baru ini beralih unntuk menerjemahkan keterbukaan publik ke akuntabilitas yang lebih efektif melalui keterlibatan publik yang lebih besar dalam pengelolaan fiskal, yang sangat difasilitasi oleh perkembangan ICT. Bercermin pada perkembangan ini, Prinsip Sepuluh darii Prinsip Tingkat Tinggi GIFT tahun 2012 tentang Transaransi, Partisipasi, dan Akuntabilitas Fiskal menetapkan bahwa: “Warga negara dan aktor non-pemerintah harus memiliki kesempatan yang tepat dan efektif untuk berpartisipasi secara langsung dalam debat publik dan diskusi mengenai disain dan implementasi kebijakan fiskal. Ini mencerminkan pandangan dari Lead Stewards GIFT – termasuk IMF, Bank Dunia, dan kemitraan Anggaran Internasional – mengikuti KKG, bahwa partisipasi masyarakat adalah permainan yang potensial: partisipasi dapat, dari waktu ke waktu, secara fundamental memperkuat akuntabilitas, dan meningkatkan kewajaran, legitimasi, efektifitas dan keberlanjutan kebijakan fiskal.

  • Persyaratan untuk partisipasi publik sejak saat itu telah dimasukkan dalam:
  • Kode Transparansi Fiskal IMF 2014 (prinsip 2.3.3)
  • Prinsip OECD tentang Tata Pemerintahan Anggaran 2014 (Prinsip 5)
  • Beberapa indikator PEFA (PI-13 (iii) mengenai adanya mekanisme banding pajak yang berfungsi, PI-18.2 tentang tinjauan legislative terhadap anggaran dan PI-24.4 mengenai mekanisme pengaduan pengadaan)
  • Toolkit Transparansi Anggaran OECD-GIFT G20 yang akan datang (Bagian 4, Keterbukaan dan Keterlibatan Sipil).

Survei Keterbukaan Anggaran 2017 mencakup bagian partisipasi publik yang diperluas oleh eksekutif, legislatif, dan Lembaga Pemeriksa Keuangan, dan akan memberikan rincian informasi tentang praktik di 115 negara yang tercakup dalam survei ini.

Partisipasi publik dalam kebijakan publik pada umumnya merupakan elemen kunci dari Kemitraan Pemerintah Terbuka, sebuah inisiatif multilateral yang diluncurkan pada tahun 2011 dimana 75 pemerintah telah membuat komitmen khusus untuk mengembangkan dan melaksanakan rencana aksi untuk meningkatkan transparansi dan keterlibatan publik dalam kolaborasi dan dipantau oleh masyarakat sipil. Salah satu kelompok kerja OGP, Fiscal Openness Working Group, menyatukan kementerian-kementerian keuangan dan organisasi masyarakat sipil untuk mempromosikan peer learning dan komitmen keterbukaan fiskal yang ambisius.

Partisipasi publik juga merupakan kunci untuk Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, termasuk tujuan ke 5 (kesetaraan gender), tujuan ke 10 (mengurangi inequality), dan tujuan ke 16 (Perdamaian, keadila dan institusi yang inklusif), sambal memungkinkan partisipasi publik sepanjang proses anggaran dapat tercermin dalam Agenda Pembiayaan Pembangunan Berkelanjutan 2030 dan Pembiayaan untuk Resolusi Pembangunan.

Akhir-akhir ini, Laporan Perkembangan Dunia 2017 milik Bank Dunia menekankan potensi proses partisipatif untuk meningkatkan kontestabilitas perancangan dan implementasi kebijakan, yang mengarah ke tingkat legitimasi dan kerja sama yang lebih tinggi serta kebijakan yang lebih adil.

Apa saja bukti yang mendukung dampak positif dari partisipasi publik dalam kebijakan fiskal?

Meskipun ada bukti empiris yang cukup signifikan untuk mendukung hubungan sebab-musabab antara pengungkapan informasi fiskal dan fiskal (dan sampai pada tingkat yang lebih rendah) hasil pembangunan, pada tahap ini bukti yang kuat mengeni dampak partisipasi masyarakat lebih terbatas. Hal ini pada dasarnya terbatas pada pemerintah daerah, terutama untuk penganggaran partisipatif di Brazil yang tampaknya baru-baru ini juga mengarah pada beberapa jenis intervensi partisipatif lainnya di sejumlah negara berkembang dan berpenghasilan menengah (misalnya: India, Indonesia, Afghanistan, Meksiko, Peru dan AS). Dalam ulasan sistematis literatur empiris mengenai transparansi dan partisipasi fiskal, de Renzio dan Wehner menemukan bahwa ada bukti yang kuat yang menghubungkan berbagai jenis mekanisme partisipatif dalam proses anggaran untuk beralih dalam alokasi sumber daya (peningkatan pangsa pengeluaran sektor sosial yang sesuai dengan preferensi masyarakat) dan peningkatan penyampaian layanan publik. Di Ghana, dimana bisnis terlibat dalam rancangan kebijakan pajak, orang berkecenderungan untuk mebayar pajak mereka (World Development Report 2017). Wampler, Touchton, dan Borgues, dalamsebuah penelitian terhadap 5.550 kotamadya Brazil selama periode 2006-2013, menemukan hubungan yang kuat dan positif antara kehadiran institusi partisipatif dan perbaikan angka kematian bayi, dan bahwa institusi partisipatif, program sosial, dan kapasitas local yang saling menguatkan untuk meningkatkan kesejahteraan.

Sementara, sebagaimana dicatat, bukti ini berada di tingkat sub-nasional, mekanisme kausal yang menjadi dasar – meningkatkan kontestabilitas rancangan dan implementasi kebijakan fiskal, pengurangan pengaruh elit, dan pertanggungjawaban yang lebih efektif – harus sama seperti mekanisme di tingkat pemerintah pusat yang diuraikan pada Tabel 1. Tantangan sekarang adalah untuk melakukan penelitian di tingkat nasional untuk menguji keefektifan berbagai jenis mekanisme partisipasi yang dilaksanakan dengan cara yang berbeda.

Kemungkinan keberatan terhadap peningkatan partisipasi masyarakat dalam kebijakan fiskal serta tanggapanya

Sementara keterlibatan langsung publik dalam penganggaran telah menjadi suatu norma internasional, cukuplah penting untuk mempertimbangkan kemungkinan keberatan terhadap kondisi ini di masa depan. Ini meliputi:

  • Partisipasi publik itu mahal: namun revolusi ICT telah secara drastic mengurangi biaya keterlibatan langsung dengan warga negara, dan menciptakan kemungkinan interkasi yang sama sekali baru. Partisipasi masyarakat adalah sarana bagi pemerintah untuk mendapatkan informasi, wawasan dan perspektif yang nantinya akan didistribusikan ke seluruh masyarakat, berpotensi untuk menurunkan biaya dan meningkatkan efektifitas penelitian resmi, pengembangan kebijakan, pemberian layanan, pemantauan, review, dan evaluasi. Beberapa kementerian keuangan misalnya, di Afrika Selatan, Meksiko sedang meningkatkan partisipasi masyarakat untuk meningkatkan kinerja oleh kementerian dalam layanan publik dan menerapkan proyek investasi publik. Selain itu, proporsionalitas adalah salah satu prinsip partisipasi GIFT, yangmengakui kebutuhan untuk membentuk suatu partisipasi sesuai dengan ukuran dan masalah dari isu/ masalah yang bersangkutan.
  • Keterlibatan masyarakat secara langsung dapat mengancap peran dari proses pembuatan kebijakan yang sudah ada dan struktur akuntabilitasnya, termasuk badan legislative di negara-negara demokrasi: namun partisipasi publik yang langsung didesain untuk menambah,melengkapi dan memperuat pengaturan tata kelola pemerintahan yang ada – dan meningkatkan kepercayaan pada pemerintahan – bukanya malah mendirikan suatu proses yang bersamaan. Mengundang pengumpulan masukan publick dalam mempertimbangkan tagihan keuangan adalah sebuah praktik lama dan berjangkauan luas yang menggambarkan dengan baik komplementaritas antara partisipasi langsung masyarakat dan pengawasan legislatif.
  • Kebijakan fiiskal yang terlalu rumit untuk masyarakat umum, harus diserahkan kepada para ahli, tetapi keterlibatan terbuka untuk pakar eksternal adalah salah satu mekanisme partisipasi yang diusulkan. Terlebih lagi, kebijakan fiskal mmelibatkan polihan etis dan distribusional yang tidak hanya diperuntukkan bagi ‘pakar’, hal ini tidak dapat dipisahkan dari sikap politis dan tidak dapat hanya diserahkan kepada para ahli.
  • Adanya budaya dan praktik kerahasiaan anggaran yang sudah berlangsung lama: namun pembuatan kebijakan pada umumnya telah menjadi lebih terbuka selama beberapa decade terakhir, dan kerahasiaan anggaran dapat dipertahankan dalam rentang sempit kasus dimana keterbukaan dapat mengakibatkan tanggapan perilaku yang merugikan.
  • Keterlibatan publik membutuhkan waktu, dan memperlambat proses kebijakan: namun partisipasi adalah hak warga negara, serupa dengan dan melengkapi hak atas informasi. Selain itu, ini dapat membantu meningkatkan kualitas kebijakan, menghindari pembalikan kebijakan, dan dengan demikian menghemat waktu dan biaya.
  • Latihan melibatkan publik bisa didominasi oleh kelompok atau individu yang lebih berpengaruh yang seringkali atas biaya orang miskin dan kurang mampu. Ini adalah risiko yang nyata – walaupun kontrafaktual terus menggunakan pengembangan kebijakan tradisional dan implementasi yang mungkin dapat sering ditangkap kaum elit yang sangat sempit. Prinsip partisipasi GIFT menekankan upaya untuk memastikan masukan yang bervariasi, termasuk dari suara tradisional yang dikecualikan, dan bagaimana patisipasi publik dilakukan secara praktik akan secara langsung mempengaruhi variasi masukan yang ada. Misalnya, bukti dari uji coba terkontrol secara acak terhadap intervensi masyarakat di Afghanistan dan Indonesia telah menemukan bahwa preferensi elit cenderung tidak mendominasi, dimana keputusan mengenai pemilihan proyek lokal diambil dengan voting rahasia daripada pertemuan dewan lokal yang terbuka.

Kemana selanjutnya kita harus mengarah?

Partisipasi publik secara langsung telah muncul sebagai norma internasional baru yang penting, mengenai bagaimana pemerintah dan entitas negara lainya harus mengelola dan mengawasi kebijakan fiskal. GIFT akan terus mendukung penerapan norma ini denganmemperluas dan memperdalam panduan tentang partisipasi masyarakat, mengumpulkan lebih banyak bukti praktik negara, apa yang berhasil, dan dampak dari berbagai jenis mekanisme partisipasi dan mendukung penilaian partisipasi masyarakat terhadap berbagai berbagai pihak instrument dimana norma sekarang tertanam. Kami aka nsenang untuk menerima contoh tambahan keterlibatan publik yang efektif untuk dimasukkan ke dalam Panduan – dan sebenarnya kami menawarkan hadiah untuk cerita menarik tentang pendekatan yang layak terhadap keterlibatan publik dalam kebijakan fiskal pemerintah pusat yang diajukan pada tanggal 25 Agustus 2017 (cek http://www.fiscaltransparency.net/giftaward/). Program kerja GIFT juga akan berfokus untuk menghubungkan inisiatif partisipasi masyrakat lebih dekat dengan kehidupan warga biasa, dengan membuka hubungan antara anggaran nasional, keterlibatan publik, dan penyampaian layanan publik local seperti Pendidikan dan perawatan kesehatan, dan dengan meningkatkan efektivitas transparansi fiskal dan keterlibatan publik dalam melawan korupsi.

###

Artikel ini diterjemahkan dari tulisan Murray Petrie pada tanggal 7 Juni 2017 yang berjudul “What is public participation in fiscal policy and why is it important?” yang dipublikasikan di sini.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>