FacebookTwitterGoogle+EmailWhatsAppShare

Oleh: Paul Maasen dan Tonusree Basu –

Keadilan

Ketika orang berpikir tentang keterbukaan pemerintah, kebanyakan akan berpikir tentang keterbukaan data, transparansi dan anti korupsi – jarang yang berpikir sistem keadilan yang adil dan bertanggung jawab merupakan salah satu perwujudan keterbukaan pemerintah. Namun demikian, pendekatan keterbukaan pemerintah semakin banyak digunakan didunia dalam rangka meningkatkan akses terhadap mekanisme peradilan. Terlebih lagi, sebagai bagian dari Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang digambarkan dalam Agenda Pembangunan Berkelanjutan 2030, Tujuan ke-16 mendorong pemerintahan dan negara ‘untuk mempromosikan masyarakat yang damai, inklusif untuk pembangunan berkelanjutan, demi memberikan akses menyuluruh terhadap peradilan, dan untuk membangun institusi pemerintahan yang efektif, akuntabel dan inklusif di semua tingkatan.’ Usaha-usaha untuk memastikan bahwa kerangka dan sistem hukum berfungsi secara umum telah menjadi area kunci bagi negara-negara anggota OGP, sebagai bagian dari gerakan OGP yang lebih besar, yang terdiri dari reformis di masyarakat dan pemerintah yang ingin membuat institusi dan proses pemerintahan menjadi lebih transparan, akuntabel, dapat diakses dan responsif bagi seluruh elemen masyarakat.

Oleh karena masyarakat telah sadar akan hal ini, kita harus menggunakan semua perlengkapan yang tersedia untuk mendapatkan hasil terbaik. Ada beberapa contoh cerita yang berasal dari beberapa negara anggota OGP dimana pemerintah dan masyarakat sipil telah menggunakan OGP untuk mendorong usaha-usaha lanjutan mereka dalam meningkatkan akses peradilan. Kisah-kisah ini menyentuh beberapa isu-isu besar seperti: pemberdayaan hukum, pemastian penyampaian suara dan hak hukum masyarakat terpinggirkan, memperluas akses terhadap struktur dan sistem kelembagaan, serta menyempurnakan penegakan hukum dan akuntabilitas publik.

Kosta Rika: Dari isolasi menuju akses kanal pembuatan kebijakan publik

Populasi masyarakat asli Kosta Rika berkontribusi pada 2% populasi nasional – dan kebayakan berpusat di daerah pedesaan yang terisolasi. Hambatan bahasa, isolasi geografi, ketidak adaan sumberdaya dan yang lebih penting – dikecualikan dari proses pembuatan kebijakan yang secara langsung mempengaruhi mereka – telah menjadikan masyarakat asli ini sebagai salah satu populasi yang tidak terwakilkan dan tidak terlayani di wilayah Amerika Latin. Walaupun mereka memiliki hak untuk dikonsultasi pada proyek yang mempengaruhi mereka secara tertulis, hak yang diakui oleh konvensi internasional yang ditandatangani oleh Pemerintah Kosta Rika ini – telah secara historis diabaikan oleh pemerintah yang berkepentingan.

Untuk memberpaiki isu yang telah lama terjadi ini, sebuah dialog antara pemerintah dan asosiasi yang mewakili wilayah-wilayah penduduk asli telah dimasukkan sebagai salah satu komitmen Kosta Rika dalam Rencana Aksi OGP-nya. Hal ini memicu perbincangan mengenai bentuk mekanisme dialog apa yang tepat untuk hal ini. Kosta Rika telah menandatangani Konvensi untuk Masyarakat Adat dan Kesukuan yang memberi mandat pembentukan mekanisme konsultasi yang “bebas, lengkap dan tepat waktu”. Dibutuhkan 23 tahun – dan kurang dari setahun setelah pembuatan komitmen OGP – untuk terciptanya sebuah mekanisme konsultasi bagi masyarakat asli/pribumi. Penting untuk mengingat bahwa hasilnya bukan hanya penciptaan mekanisme ini, namun juga peningkatan publik yang dilihat masyarakat setelah masyarakat diajak berkonsultasi – antara lain di sektor kesehatan, perumahan dan akses terhadap air bersih. Simak cerita lebih lanjutnya disini.

Indonesia: Reformasi dan transparansi Kepolisian

Seringkali kita berpikir bahwa akses ke isu-isu peradilan sebagai isu yang terkait dengan sistem peradilan yang lebih luas, namun seringkali pula masyarakat menemukan labirin birokrasi yang mengganggu peraturan harian yang harus mereka hadapi. Masyarakat di Jakarta dan bagian lain di Indonesia menghadapi pelecehan setiap hari serta biaya finansial yang tinggi dan kemungkinan membayar biaya berlebih untuk sebuah interaksi dengan polisi. Indonesia tidak memiliki sistem yang bahkan hanya menyediakan pelayan dasar dalam penegakkan hukum, termasuk tilang lalu lintas dan pelanggaran. Terdapat suatu kekosongan transparansi sebagai fungsi dan mandat aparat penegak hukum.

Secara bersama, Pemerintah Indonesia dan masyarakat sipil menambahkan komitmen untuk mereformasi tubuh kepolisian didalam Rencana Aksi. Komitmen ini menargetkan pempromosian transparansi, akuntabilitas dan responsibilitas publik didalam kepolisian dan layanan kejaksaan.

Banyak dari kita telah tinggal di negara dimana warga negaranya harus melalui labirin kelembagaan agar ada jalan lain atau kesempatan keluhan ganti rugi apabila hak mereka dilanggar atau tidak terpenuhi. Di banyak tempat, berinteraksi dengan lembaga penegak hukum dan hukum seringkali menyakitkan bagi masyarakat, dan mereka dibiarkan terbuka terhadap pelecehan. Komitmen ini menempatkan pelanggaran lalu lintas dan informasi secara online dan menyederhanakan informasi bagi warga negara rata-rata. Baca lebih lanjut mengenai komitmen OGP ini disini dan disini.

Mengaktifkan reformasi spesifik konteks: platform OGP

Hal apa yang umum didalam kisah diatas? Platform OGP memungkinkan kemajuan dibuat dalam isu-isu yang tampaknya sulit diatasi, yang telah menjangkit populasi penduduk, yang dalam beberapa kasus telah berpuluh-puluh tahun lamanya. Alih-alih menjadi perban diatas luka, OGP menawarkann solusi dengan proses ko-kreatif yang memanfaatkan sumberdaya dan individu yang telah bekerja untuk menyelesaikan masalah ini.

Tiap-tiap cerita memberikan pendekatan dan pintu masuk yang berbeda terhadap keadilan – dimulai dari wacana berbasis hak/inklusi di Kosta Rika, hingga memastikan bahwa peraturan lembaga penegak hukum dan penegakan hukum berkerja secara transparan untuk semua warga negara – tanpa adanya pelecehan ataupun kerugian – seperti pada kasus di Indonesia. Permintaan tersebut semata-mata ditentukan oleh masyarakat sipil dan pemerintah dalam kemitraan di setiap negara.

Di Kosta Rika, OGP membantu mendorong semangat pencapaian tujuan ke-16 Rencana Pembangunan Berkelanjutan melalui aktivitasnya, tetapi juga mendorong terciptanya komitmen yang lebih baik – menyediakan komunitas terpinggirkan dengan suara dan partisipasi didalam mendesain kebijakan yang mempengaruhi mereka.

Lebih penting lagi, OGP berfungsi sebagai akselerator atau katalis yang membuka sebuah jendela untuk mendorong reformasi yang lebih luas baik di Indonesia maupun Kosta Rika. Keikutsertaan OGP menghasilkan produk-produk konkrit dalam perbincangan dan janji yang telah ada selama beberapa tahun, bahkan di forum internasional lainnya.

Selain itu, mekanisme pertanggungjawaban OGP dan pelacakan terus-menerus terhadap komitmen data membantu memastikan bahwa advokasi tidak akan menemui jalan buntu. Data dan penyampaiannya tak lain lagi adalah kunci dari kesuksesan proses dan pandangan OGP. Ini memastikan hasil yang tak lekang oleh waktu, dan bukan merupakan sebuah kotak hitam, dimana masalah advokasi tertampung namun tidak tertangani. Bila implementasi tidak berjalan sebaik yang diharapkan, data tersebut memberikan petunjuk tentang dimana letak kesenjangannya.

Pemerintahan terbuka dan akses terhadap advokat keadilan dapat menjadi mitra yang saling membangun. Akses terhadap keadilan adalah tentang pemerintah yang bertanggung jawab dan memastikan perlindungan hak dan kanal penyampaian pendapat warga negara untuk terlibat dengan pengembangan negara. Secara global, kuranganya akses terhadap sumberdaya, penyampaian pelayanan publik dan keamanan, serta keadilan adalah inti dari pandangan dan obyektif OGP. Mitra masyarakat sipil yang bekerja dalam isu-isu ini kemudian menjadi mitra penting untuk OGP – untuk mempromosikan usaha-usaha penguatan hak, keadilan, peradilan, perlindungan dan partisipasi komunitas melalui Rencana Aksi OGP. Kami mengundang anda untuk bekerja dengan kami di negara-negara OGP untuk secara kolektif bekerja menuju tujuan bersama yaitu akses terhadap keadilan.

###

Artikel ini merupakan terjemahan dan rangkuman dari artikel yang ditulis oleh Paul Maassen dan Tonusree Basu di blog Open Government Partnership. Untuk mengakses artikel aslinya klik disini.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>