FacebookTwitterGoogle+EmailWhatsAppShare

Oleh: Sanjay Pradhan –

Bridge

Langkah sebuah negara untuk keluar dari kelompok negara berpenghasilan menengah (middle income countries) dan mencapai kelompok negara berpenghasilan tinggi/negara maju telah terbukti menjadi langkah tersulit untuk bisa dilewati dalam setiap program pembangunan. Demi mengatasi tantangan tersebut, negara-negara berpenghasilan menengah harus melakukan tiga hal berikut:

  • Mempercepat investasi dan pertumbuhan dari sektor swasta;
  • Memastikan perbaikan pelayanan publik untuk membuat pertumbuhan yang inklusif dan merata; dan
  • Memastikan ketahanan/kelestarian lingkungan.

Tidak bisa dipungkiri bahwa peran pemerintah sangatlah krusial – namun pemerintah tidak bisa bekerja sendiri dalam menghadapi tantangan-tantangan tersebut. Yang dibutuhkan adalah pemerintahan yang terbuka dan kolaboratif baik itu dengan sektor swasta, masyarakat sipil, maupun masyarakat secara keseluruhan.

Ke-75 negara yang tergabung dalam Open Government Partnership – sebagai kanal dimana para reformis dari pemerintahan dan komunitas sipil bekerja sama menciptakan komitmen-komitmen dan mengimplementasikan rencana aksi – menyediakan beberapa contoh penting mengenai bagaimana pemerintahan yang terbuka bisa membantu banyak negara dalam menyelesaikan langkah terakhir menuju negara berpenghasilan tinggi.

Pertama, pemerintahan yang terbuka akan menarik kepercayaan dari sektor swasta dan akhirnya meningkatkan jumlah investasi.

Pada tahun 2014, perusahaan National Investment and Credit Evaluation dari Korea Selatan meningkatkan peringkat Filipina dalam tingkat investasi, dengan merujuk kepada meningkatnya transparansi pemerintahan Filipina yang berhasil menurunkan risiko investasi di negara mereka. Filipina juga menggunakan kanal OGP – dimana pemerintah bersama dengan komunitas sipil dan sektor swasta membuat komitmen-komitmen – untuk meningkatkan kemudahan dalam melakukan bisnis di sektor-sektor tertentu yang diidentifikasi oleh sektor swasta. Lewat kinerja tadi, peringkat Filipina di indeks World Bank juga meningkat secara drastis, dari 138 di tahun 2013 menjadi 95 di 2015. Naiknya peringkat Filipina kemudian diiringi dengan naiknya kepercayaan investor, dan menghasilkan kenaikan investasi sebesar 10% di bidang investasi dan 66% di investasi langsung luar negeri (foreign direct investment atau FDI) dalam kurun waktu empat tahun saja (2010-2014).

Kedua, transparansi dan partisipasi publik juga bisa memperbaiki pelayanan publik untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

Partisipasi publik dan pengawasan anggaran terbukti mampu meningkatkan kualitas alokasi sumber daya dan pelayanan publik. Di Brazil, dengan program Participatory Budgeting (atau Penganggaran Partisipatoris), masyarakat bebas untuk mengalokasikan anggaran pelayanan publik. Hal ini menimbulkan tingginya pengeluaran pro-kemiskinan – termasuk di sektor pendidikan dan kesehatan – dan menurunnya angka kematian bayi dan balita.

Bergeser sedikit ke Eropa Timur, negara Ukraina sempat menghadapi skandal terkait korupsi dan pemborosan dalam kontrak (dimana dalam satu kasus, terjadi pembayaran sebesar US$3.75 juta per kilometer untuk konstruksi jalan). Para pemimpin dari organisasi masyarakat sipil dan reformis pemerintahan akhirnya meluncurkan kanal terbuka untuk pendataan kontrak, ProZorro, dimana semua tender publik harus dilakukan secara elektronik dan dipublikasikan online menggunakan standar open data. Ini tentunya membuat semua transaksi terkait menjadi mudah untuk diakses oleh publik. Dalam dua tahun saja, aplikasi ini telah menghemat US$687, mengurangi biaya dan memperkaya sumber daya dalam pemberian layanan. Selain itu, aplikasi ini juga membantu klinik kanker di Ukraina untuk menghemat biaya obat kemoterapi sebanyak sepertiga dari pengeluaran awal, sehingga mereka bisa memberikan satu bulan kemoterapi gratis kepada para pasien. Kesuksesan ProZorro ini memberikannya peringkat pertama di Open Government Awards tahun 2016.

Di Honduras, untuk menanggulangi “hilangnya” obat-obatan senilai jutaan dollar dari gudang medis milik pemerintah, pemerintah – sebagai bagian dari komitmen OGP mereka – menugaskan masyarakat sipilnya untuk mengawasi stok obat-obatan yang selanjutnya.

Masih berkutat di sektor kesehatan, Sri Lanka juga telah berkomitmen untuk menunjuk jajaran direksi penasihat dengan organisasi masyarakat sipil untuk memonitor ketersediaan obat-obatan.

Area lain dimana sistem pemerintahan yang terbuka akan sangat membantu adalah infrastruktur. Meskipun infrastruktur yang memadai adalah kunci terakhir untuk sebuah negara bisa keluar dari kelompok negara berpenghasilan menegah, seringkali infrastruktur ini tidak memiliki pendanaan yang cukup – atau dana yang sudah ada hilang terkorupsi.

Di Filipina, Construction Sector Transparency Initiative (Inisiatif Transparansi pada Sektor Konstruksi atau CoST) menemukan bahwa sekitar 30% sampai 50% dana infrastruktur hilang terkorupsi. Untuk mengatasi ini, pemerintah Filipina mengeluarkan inisiatif Open Roads, berisikan penyebaran informasi akan pengeluaran dana publik untuk pembangunan jalan. Komisi Audit Filipina kemudian menggerakkan hasil partisipasi publik dan masyarakat sipil yang berbentuk audit, yang kemudian diserahkan ke pemerintah. Aksi ini berhasil menghemat sejumlah $300,000 per “jalan hantu”.

Di Mexico, Budget Transparency Portal (atau Portal Transparansi Fiskal –salah satu inisiasi yang juga menerima penghargaan dari Open Government Award tahun 2016) menyediakan informasi terkait proyek-proyek infrastruktur yang melibatkan kemitraan pemerintah swasta (KPS). Selain itu, Kementerian Keuangan dan organisasi masyarakat sipil juga bekerja sama dalam kebijakan “Taking Data to the Streets”, di mana para partisipan mengunjungi proyek yang terdaftar, melaporkan perbedaan atau inkonsistensi lewat media sosial, dan mengawasi aksi perbaikan dan perkembangan secara online.

Contoh lainnya berasal dari salah satu negara berpenghasilan tinggi, yang bisa dicontoh dengan mudah oleh para negara berpenghasilan menengah berkat naiknya jumlah pengguna ponsel di negara-negara tersebut. Sistem transportasi umum di ibukota Inggris, London’s Transport Authority (TfL) sudah mengeluarkan 62 set data mengenai layanan transportasi publik. Di dalamnya tercakup pendataan waktu secara real-time, baik kedatangan maupun keberangkatan. Keterbukaan data tersebut kemudian mendorong lahirnya 362 aplikasi ponsel terkait, yang kemudian menjangkau 4 juta pengguna dan membantu para penumpang menghemat sekitar 15 juta poundsterling hingga 58 juta poundsterling di tahun 2012.

Ketiga, pemerintahan yang terbuka akan membantu perkembangan ketahanan lingkungan.

Inisiatif Satu Peta Indonesia – salah satu komitmen dari keanggotaan Indonesia di Open Government Partnership – bertujuan untuk membuka penggunaan lahan, kepemilikan lahan, dan data tata ruang wilayah lainnya untuk menyiasati isu-isu terkait seperti pembagian lahan dan penebangan ilegal, sebagai kontribusi terbesar untuk kebakaran hutan dengan kerusakan lingkungan yang cukup parah bagi Indonesia dan negara-negara sekitar. Inisiatif ini bertujuan untuk memastikan ketersediaan informasi publik dalam melibatkan komunitas lokal dalam usaha pemetaan, yang berujung pada penghijauan lewat rencana tata ruang wilayah dan tetap melindungi hak (kepemilikan) atas tanah.

Di Makedonia, terbukanya data mengenai polusi udara melahirkan aplikasi ponsel Moj Vozduh (Udaraku) dan menstimulus warga untuk berorganisasi, menjangkit 30% pengguna ponsel pintar dan 62% dewasa di bawah usia 55 tahun, mendorong pemerintah untuk meningkatkan kualitas udara di Makedonia.

Secara lebih luas lagi, hasil penelitian dalam skala internasional menunjukkan korelasi positif antara perbaikan pemerintah dengan meningkatnya pendapatan per kapita; seiring dengan meningkatnya pendapatan, masyarakat juga mengingkan pemerintahan yang lebih baik. Contoh-contoh seperti ini membuktikan bahwa pemerintahan yang terbuka dan kolaboratif bisa membantu negara-negara berpendapatan menengah mempercepat peningkatan ekonomi dan sekaligus memenuhi harapan dari masyarakat.

Peran kemitraan pun kemudian menjadi krusial dalam hal ini. Lewat bantuan dan asistensi secara teknis maupun finansial, serta berbagi ide, lembaga kemitraan dari para negara berpenghasilan menengah perlu mendukung sikap yang terbuka dan kolaboratif antara pemerintah, sektor swasta, masyarakat sipil, dan warga negara yang perlu bekerja sama untuk mengatasi isu-isu utama dari negara berpenghasilan menengah yang tidak bisa dilakukan oleh pemerintah sendiri.

Selain cara-cara pengembangan proyek yang tradisional, dibutuhkan pendekatan dari pemerintah yang terbuka melalui transparansi, partisipasi dan masukan dari masyarakat yang disertai oleh pemerintah yang responsif untuk mencapai hasil pengembangan yang lebih baik. Setelah 30 tahun bekerja di pengembangan, saya sampai pada kesimpulan bahwa garis terdepan dalam mempercepat perkembangan suatu negara bukan hanya terletak pada pengetahuan dan kesediaan mengenai keuangan maupun pengetahuan, tetapi juga di dalam memfasilitasi dan mendukung koalisi reformis dari pemerintah, sektor swasta dan masyarakat sipil.

###

Sanjay Pradhan merupakan Chief Executive Officer dari Open Government Partnership dan artikel ini merupakan ringkasan dari pidatonya pada Pertemuan Tahunan Bank Pembangunan Asia di Yokohama, Jepang. Artikel ini merupakan terjemahan dari artikel aslinya yang dapat diakses di sini

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>