FacebookTwitterGoogle+EmailWhatsAppShare

OGP Sub_national

Oleh: Yesaya Christianto –

Indonesia yang berhalauan politik bebas aktif memiliki tingkat fleksibilitas diplomasi yang tinggi, serta kesempatan kerjasama internasional yang hampir tak terbatas. Halauan politik inilah yang membantu Indonesia mendapatkan nama di kancah internasional. Selain berperan langsung dalam proses pembangunan nasional, hubungan luar negeri yang proaktif telah sedikit banyak, menambah kawan dalam dunia internasional, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat internasional terhadap Indonesia.

Memasuki abad ke-21, globalisasi dan perkembangan teknologi telah berkontribusi dalam mengubah topik pembahasan dalam hubungan internasional. Salah satu topik yang menjadi fokus utama didalam tema ini adalah tata kelola pemerintahan yang baik dan terbuka. Walaupun sempat meredup, isu ini kembali menonjol dengan dibentuknya Open Government Partnership (OGP) di tahun 2011. OGP adalah kemitraan internasional yang berkomitmen untuk mengimplementasikan tata kelola pemerintahan secara global. Indonesia adalah satu dari delapan negara pemrakarsa kemitraan ini. OGP yang berbasis pada best practice sharing, sebenarnya banyak mengacu pada praktik-praktik keterbukaan yang telah berhasil diterapkan di negara-negara anggota maju, seperti Inggris, Amerika Serikat dan Norwegia.

Meskipun Indonesia belum dapat dikategorikan sebagai negara maju, sebagai negara mayoritas muslim dan demokrasi terbesar di dunia, keaktifan Indonesia di kemitraan ini akan memberikan pengaruh yang luas terhadap politik luar negeri dan pembangunan domestiknya.

Sarana Pembuktian dan Pembenahan Diri

Sebagai negara demokrasi namun bermayoritas Muslim, banyak pihak yang masih skeptis terhadap penyelenggaran tata kelola pemerintahan didalam negeri. Demokrasi Indonesia yang masih muda memiliki kecenderungan penyelewengan dan perubahan nilai fundamental. Hal ini tak lain disebabkan oleh sejarah tata kelola pemerintahan era orde baru yang cenderung sekretif, ‘rutinitas’ dan koruptif. Sudah menjadi rahasia umum bahwa masih terdapat kroni ataupun ‘wong gede’ atau orang-orang besar di zaman orde baru yang membayangi proses demokratisasi bangsa ini. Banyak spekulan di awal era reformasi menyatakan, bahwa demokrasi Indonesia akan mengarah pada keruntuhan demokrasi itu sendiri. Eksistensi dorongan mayoritas berupa fundamentalis Islam dan keberadaan ‘preman-preman’ berseragam di kalangan pemerintah dan parlemen saat itu merupakan alasannya.

Kendati demikian, Indonesia telah berhasil melewati masa transisi demokrasi. Bagaimana Indonesia melewati masa itu adalah suatu cerita lain. Namun kisah dan usaha Indonesia selama proses itulah yang patut dibagi kepada dunia internasional. Sambil menyelam minum air, partisipasi Indonesia di OGP memberikan platform pemasaran, pembelajaran dan kepemimpinan. Dengan memprakarsai terbentuknya OGP, Indonesia telah membuktikan tekad perealisasian demokrasi negara mayoritas muslim yang selama ini banyak dipertanyakan keberhasilannya. Basis kerja OGP yang merupakan best practice sharing juga menyediakan sarana pembelajaran bagi Indonesia untuk menyempurnakan proses ‘membuka’ tata kelola pemerintahanya.

Terlebih lagi, kepemimpinan Indonesia di periode 2012-2014 didalam OGP juga memberikan gambaran akan kapasitas Indonesia dalam memimpin penyelesaian atau penginisiasian isu-isu pembangunan dunia. Serupa dengan pengalaman Indonesia di Indian Ocean Rim Association (IORA) Conference 2017 yang lalu, dibawah tonggak kepemimpinan Indonesia, untuk pertama kalinya OGP berhasil mengadakan konferensi regional pertama di tahun 2014. Konferensi ini berhasil mengumpulkan negara-negara kawasan dan anggota OGP untuk membahas solusi-solusi keterbukaan tata kelola pemerintahan. Hasilnya, konferensi ini memperkuat (dan memperluas) komitmen global tentang keterbukaan sebagai solusi atas segala masalah pembangunan.

Dari perspektif hubungan internasional, keberhasilan Indonesia dalam memimpin peran strategis ini tentunya memberikan gambaran positif tentang kapasitas diplomasi Indonesia di mata internasional. Hasil dan dampak yang ditimbulkan oleh kepemimpinan Indonesia meningkatkan status Indonesia dikancah internasional serta kepercayaan dunia internasional terhadap Indonesia untuk memimpin posisi-posisi strategis lainnya. Dengan kata lain, Indonesia mendapatkan basis untuk memperkuat soft power yang penting didalam pelaksanaan diplomasi preventif dan proaktif, sejalan dengan halauan politik luar negeri bebas aktif Indonesia.

Menyempurnakan Demokrasi yang Masih Prematur dengan Pemanfaatan Keterbukaan di Bidang Sosial

Sedangkan untuk publik dalam negeri, keterlibatan Indonesia didalam posisi strategis OGP menyoroti kesungguhan pemerintah untuk berbebenah diri, suatu hal yang masih sering dianggap pesimis oleh kebanyakan masyrakat Indonesia. Indonesia yang mengkalim dirinya sebagai negara demoraksi dihadapkan pada meroketnya tingkat fundamentalisme agama pasca reformasi. Pemerintahan yang sekretif, opresif dan otoriter di zaman orde baru telah mengekang pertumbuhan ekonomi beberapa pihak tetapi memperkaya sebagian kecil pihak lainya.

Gerakan fundamentalisme agama ini banyak dipenuhi oleh rasa iri, sentimen dan bias rasial. Praktik KKN di era orde baru membuat carut marut tatanan sosial dan keseimbangan sosio-ekonomi yang sempat terbenahi di era orde lama. Sistem perekonomian yang pandang bulu telah meningkatkan sentimen masyarakat terhadap etnis Tionghoa, hanya karena terdapat sekelompok kecil pebisnis Tionghoa yang tergabung dalam ‘kelompok konglomerasi’ Soeharto. Pada nyatanya, masih banyak kongsi Soeharto yang bukan etnis Tionghoa, dan hanya sebagian kecil dari etnis minoritas Tionghoa-lah yang diuntungkan dalam perekonomian orde baru.

Ketidaktahuan dan tidak tersedianya informasi-informasi perekonomian telah meruncingkan konflik sosial didalam masyarakat. Terlebih lagi, dengan 80% mayoritas penduduk Muslim sempat tertekan di era Soeharto, mayoritas masyarakat dapat dengan mudahnya ‘disetir’ oleh oknum oportunis menggunakan isu-isu murahan seperti, kembali Islam ataupun isu SARA. Lalu apa hubungan keanggotaan OGP dengan proses demokratisasi Indonesia dan kerentanan sosialnya?

Keanggotaan dan komitmen keterbukaan Indonesia di OGP memberikan Indonesia sebuah potensi untuk menangkal dan meredam kebuntuan informasi di tingkat akar rumput. Masyarakat Indonesia yang masih memiliki tingkat pendidikan rendah, cenderung bersandar pada ajaran agama dan percaya perkataan para pemuka agamanya tanpa secara selektif dan kritis memikirkan kebenarannya. Kurang responsifnya pemerintah di masa lalu dalam menyediakan informasilah yang turut berkontribusi pada meruncingnya hubungan antar etnis di Indonesia.

Komitmen Pemerintah Indonesia untuk merespon aspirasi dan permasalahan rakyat, serta membuka dan menyediakan informasi yang berpengaruh dalam kehidupan masyarakat sehari-harinya akan sangat berguna didalam kasus ini. Penggunaan inisiatif keterbukaan pemerintah untuk tujuan restorasi keseimbangan sosial-ekonomi masih belum mendapat perhatian dari pemerintah. Namun, dengan menutup lingkaran ketidaktahuan dengan informasi dan data, maka pemerintah juga menurunkan tingkat skeptisme dan ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah sembari memperbaiki hubungan sosial antar masyarakat. Ketersediaan informasi dan jangkauan informasi publik (entah itu melalui koran pro-pemerintah atau institusi pendidikan di daerah-daerah) yang menyeluruh memberikan kesempatan bagi masyarakat kecil, khusunya desa, untuk memperkaya pandangan mereka secara lebih luas, tidak terbatas hanya dalam lingkup perekonomian.

Dimulai dari menyediakan data tentang proses perizinan, perekonomian, penganggaran, peradilan dan pendidikan, pemerintah akan dapat secara tidak langsung mengedukasi masyarakat untuk berpikir secara kritis dan luas. Tentu saja pada prakteknya, pemerintah perlu menyesuaikan wujud data yang akan diberikan kepada masyarakat, sesuai dengan target data tersebut. Video, pamphlet, poster, maupun infografis yang mudah dimengerti oleh khalayak banyak adalah beberapa contohnya. Walaupun mungkin saat ini pemerintah belum menyadari potensi ini, kemajuan teknologi dan peningkatan jumlah kaum intelektual muda dapat dengan sangat mudah membantu pemerintah mengendalikan proses demokratisasi ke arah yang seharusnya.

OGP yang berbasis pada nilai-nilai demokrasi dasar memberikan Indonesia suatu alat dan justifikasi untuk mereformasi dirinya secara lebih mendalam pada konteks tata kelola pemerintahan yang demokratis dan non-diskriminatif. Menggunakan prinsip-prinsip dasar demokrasi yaitu: akuntabel, transparan, partisipatif dan inovatif; pemerintah dapat secara proaktif menjangkau elemen-elemen masyarakat untuk mengetahui proses-proses yang menyangkut pemerintahan. Terutama dalam menginternalisasi dan mensosialisasikan nilai-nilai demokrasi yang seringkali dicap sebagai nilai liberal, serta meningkatkan kemawasan masyarakat terhadap pola pikir majemuk.

Memberikan Eksposur Perekonomian dan Bisnis Global

Selain itu, keberadaan informasi yang memadahi akan dapat mengundang para innovator dan investor untuk dapat memanfaatkan potensi ekonomi daerah sembari mengembangkan pembangunan daerah tersebut. Dalam beberapa tahun terakhir ini, sudah cukup sering diberitakan menurunnya tingkat investasi oleh karena ketidaksatbilan politik dan sosial dalam negeri. Sudah merupakan suatu kewajiban bagi pemerintah adalah menyediakan iklim investasi yang aman dan stabil untuk menarik para investor datang kedalam negeri.

Ketersediaan informasi tentang potensi bisnis dan perekonomian saja tidak akan cukup untuk hal ini. Dengan mengaplikasikan penerapan komitmen keterbukaan secara lebih gencar dan visioner, pemerintah akan dapat pula membentuk iklim dan lingkungan investasi itu sendiri. Dengan adanya informasi yang jelas tentang keadaan dalam negeri (yang dilengkapi dengan data-data pendukung), pemerintah dapat memberikan kepastian stabilitas dan keamanan asset yang dibutuhkan oleh para investor tersebut. Didalam jangka panjang, melalui forum-forum OGP -lah, Indonesia dapat mengembangkan model keterbukaannya akibat eksposur oleh bentuk-bentuk bisnis dan perekonomian berbasis tata kelola dan keterbukaan data yang dilakukan negara anggota lainnya.

Hal ini sangat penting untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan regulasi bisnis, yang juga berimbas pada keluar masuknya perusahaan, perkembangan, produktifitas dan profitabilitas suatu usaha. Pada intinya, eksposur-eksposur inilah yang akan terus mendorong reformasi sektor bisnis terutama meningkatkan ease of doing business baik bagi masyarakat lokal maupun investor. Kemauan untuk terbuka dan penerapan nilai-nilai OGP secara riil di pemerintahan akan dapat menghasilkan data yang berfungsi untuk menyalurkan sumber daya dan tenaga kerja produktif secara efisien di lingkungan pasar yang kompetitif. Lingkungan bisnis yang transparan dapat mempercepat proses bisnis dan realokasi modal serta tenaga kerja tanpa merugikan masyarakat. Tentunya ketersediaan data dapat membantu pemerintah dan masyarakat untuk menjaga agar iklim bisnis Indonesia adil baik bagi usaha kecil dan korporasi perusahaan.

###

Yesaya Christianto merupakan peserta program magang di Sekretariat Nasional Open Government Indonesia batch 13. Yesaya merupakan seorang sarjana dari Ritsumeikan Asia Pacific University di bidang Hubungan Internasional. Tulisan di atas merupakan pandangan pribadi penulis.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>