FacebookTwitterGoogle+EmailWhatsAppShare

Oleh: Hendro Luhulima –

Sudah 15 tahun berlalu hari right to know ditetapkan dalam dunia internasional lewat sebuah pertemuan Freedom of Information Organisation tanggal 28 September 2002, di Sofia, Bulgaria. Pertemuan tersebut diadakan dengan maksud:

  1. Untuk menimbulkan kesadaran masyarakat akan hak individu dalam mengakses informasi dari pemerintah; dan
  2. Mempromosikan kebebasan informasi sebagai salah satu hal yang esensial dalam demokrasi dan good governance.

Indonesia merupakan salah satu negara yang mengadopsi spirit dari hak ini, dan kemudian mengakomodasinya dengan dibentuknya Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 mengatur segala hak dan kewajiban masyarakat sebagai pemohon informasi, dan juga bagi badan publik dalam menyediakan informasi yang dibutuhkan. Kemudian diatur juga mengenai informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, serta-merta, maupun informasi yang wajib tersedia setiap saat. Bukan hanya itu saja, undang-undang ini juga menetapkan informasi yang tergolong dikecualikan yang tidak dapat dibuka aksesnya bagi pemohon informasi publik.

Lahirnya undang-undang ini merupakan suatu prestasi yang perlu diapresiasi karena hak untuk memperoleh informasi diakui dan dijamin sebagai bagian dari hak asasi manusia, dan pemerintah Indonesia mau berkomitmen untuk membuka segala informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik sebagai salah satu ciri penting negara demokrasi yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik.

Pemerintah Indonesia dalam perayaan Hari Hak untuk Tahu juga dimanfaatkan sebagai momen untuk mensosialisasikan sembilan nilai berikut ini.

  1. Akses informasi merupakan hak setiap orang;
  2. Informasi yang dirahasiakan adalah pengecualian;
  3. Hak untuk tahu diaplikasikan di semua lembaga publik;
  4. Permohonan informasi dibuat secara sederhana, cepat, dan gratis;
  5. Pejabat pemerintah bertugas membantu permohonan informasi;
  6. Setiap penolakan atas permohonan informasi harus berdasarkan alasan yang benar;
  7. Kepentingan publik bisa menjadi preseden untuk membuka informasi rahasia. Setiap orang punya hak untuk mengajukan keberatan atas putusan penolakan;
  8. Badan publik harus mempublikasikan secara pro-aktif informasi tentang tugas pokok mereka;
  9. Hak atas informasi ini harus dijamin oleh sebuah badan independen di Indonesia melalui komisi informasi.

Dengan kesembilan nilai diatas, pada intinya yang ingin dicapai adalah kesadaran masyarakat mengenai hak untuk tahu ini semakin meningkat, dan dapat menggunakannya sebagai “tiket” untuk membantu pemerintah mewujudkan suatu lingkungan yang bersih, jujur, baik, dan bebas dari segala praktek KKN. Kemudian bagi badan publik, yang diharapkan ialah dapat membuka diri dengan menjalankan kewajiban untuk memberikan informasi publik. Dengan demikian, ketika hak untuk tahu ini digunakan oleh masyarakat, pemerintah mempunyai kewajiban untuk “memuaskan” keingintahuan tersebut dengan membuka akses terhadap informasi yang diminta masyarakat.

Untuk mendukung komitmen pemerintah dalam keterbukaan informasi publik, pemerintah lewat Komisi Informasi Pusat salah satunya membuat suatu pemeringkatan keterbukaan informasi publik bagi badan-badan publik yang ada di Indonesia. Pemeringkatan ini dibuat dengan maksud untuk memantik semangat badan publik agar berlomba-lomba dalam mewujudkan badan publik yang terbuka, sehingga tidak lagi menjadi badan publik yang “eksklusif” dan “apatis” atas akses informasi.

Menyadari dengan sungguh bahwa di dunia ini tidak ada yang sempurna, dan tidak semuanya mempunyai komitmen yang sama untuk mewujudkan keterbukaan dilingkungan kerja masing-masing, sehingga saat ini masih saja ditemukan badan publik yang belum sepenuhnya terbuka kepada publik. Kondisi ketidakterbukaan inilah yang sering disangkut-pautkan dengan berbagai kasus yang menimpa badan publik tersebut, misalnya kasus Korupsi. Mengapa demikian, karena keterbukaan informasi publik diyakini sebagai salah satu kunci untuk meredam, dan mencegah terjadinya korupsi di lingkungan badan publik. Oleh karena itu, ketika suatu lembaga/badan yang masih ditemukan kasus ini, sudah dapat dipastikan bahwa lembaga/badan tersebut belum sepenuhnya menerapkan keterbukaan di lingkungan kerjanya, dan belum secara pasti memenuhi hak masyarakat akan informasi yang hendak diketahuinya.

Berdasarkan hal tersebut diatas, menurut penulis ada berbagai kemungkinan yang dapat menciptakan keadaan yang tidak terbuka ini dalam lingkup badan publik, yaitu :

  1. Tidak adanya komitmen dari dalam badan publik untuk menciptakan suatu lingkungan kerja yang bersih, dan baik. Hal ini dapat ditimbulkan oleh sistem tertutup yang sudah terakar kuat dan tidak dapat dicabut lagi, sehingga sumber daya manusia yang berada di dalamnya merasa nyaman dengan lingkungan kerja yang sudah ada (yaitu eksklusif).
  2. Tidak ada peraturan internal yang menjadi pelaksana atas UU No. 14 Tahun 2008. Kemungkinan kedua dapat dikatakan terjadi sebagai akibat dari ketiadaan komitmen (pada kemungkinan pertama).
  3. Komitmen keterbukaan sudah dimiliki tetapi aturan yang ada belum sepenuhnya memadai. Dikatakan belum memadai karena masih saja ditemui aturan yang ditetapkan membatasi masyarakat untuk memperoleh informasi yang dimintainya. Padahal spirit yang hendak diwujudkan dari hak untuk memperoleh informasi ini adalah diberikannya informasi melalui proses yang sederhana, dan mudah, bahkan gratis. Namun, menurut penulis jika komitmen sudah ada, aturan yang tidak memadai itu dapat saja diubah sesuai komitmen bersama yang diadopsi oleh badan publik tersebut.

Kemungkinan-kemungkinan ini yang patut kita hindari, agar indeks prestasi keterbukaan Indonesia secara global dapat mengalami peningkatan. Kaedah yang seharusnya digunakan dalam implementasi keterbukaan informasi adalah UU No. 14 Tahun 2008 ini sebagai hukum positif, meskipun undang-undang ini masih ada kekurangannya misalnya keputusan Komisi Informasi tidak bersifat mengikat secara hukum hanya melalui mediasi dan/atau adjudikasi non-litigasi, dan fakta bahwa informasi dapat diklasifikasikan melalui undang-undang selain Hukum Mengenai Transparansi Informasi Publik (Assessment of Global Right to Infromation Rating).

Semoga dengan adanya peringatan International Right To Know Day ini dapat digunakan sebagai hari refleksi oleh masyarakat apakah telah menggunakan hak ini dengan sebaik mungkin dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik lainnya; dan bagi pemerintah apakah telah mewujudkan keterbukaan informasi yang sederhana, mudah, dan cepat sebagai wujud penyelenggaraan negara demokratis.

###

Hendro Luhulima merupakan mahasiswa pascasarjana bidang Hukum Internasional di Universitas Gajah Mada. Tulisan di atas merupakan pendapat pribadi penulis

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>