FacebookTwitterGoogle+EmailWhatsAppShare

Oleh: Sekretariat Nasional Open Government Indonesia –

Setiap dua tahun sekali, komitmen pemerintah Indonesia terhadap keterbukaan selalu diterjemahkan dalam bentuk Rencana Aksi Keterbukaan Pemerintah (Renaksi Open Government Indonesia). Dengan rencana aksi ini, diharapkan dapat terjadi sebuah transformasi cara bekerja pemerintah yang sebelumnya terisolasi, menjadi lebih terbuka, dengan ruang partisipasi publik yang lebih luas.

Di bulan Oktober ini, Renaksi OGI untuk tahun 2016-2017 akan memasuki triwulan terakhir dalam penerapannya. Lewat tulisan ini, Sekretariat Nasional Open Government Indonesia ingin mengulas dan merefleksikan perjalanan Rencana Aksi yang ditujukan untuk memperdalam ruang demokrasi di Indonesia.

Apa yang sebenarnya tertuang di dalam renaksi OGI? Rencana Aksi ini merupakan kumpulan dari langkah dan komitmen taktis sejumlah instansi pemerintah di dalam menyediakan ruang publik dalam proses perumusan kebijakan. Dalam menyediakan ruang itu, pemerintah harus melalui berbagai rangkaian upaya teknis yang mungkin terkesan tidak berkaitan secara langsung, namun sangat penting dalam usaha memperluas ruang publik dalam perumusan kebijakan pemerintah.

Baik itu dalam membuka data pemerintah, mengoptimalkan saluran pengaduan, hingga komunikasi aktif yang ditujukan untuk meningkatkan penggunan data dan informasi pemerintah oleh masyarakat, semuanya dijalankan dengan satu harapan. Bahwa setiap tahunnya, Indonesia terus melangkah maju dalam upayanya untuk menghadirkan pemerintahan yang lebih terbuka.

Terdapat lima pilar prioritas pada Renaksi tahun 2016-2017 ini. Kelima pilar tersebut adalah: (1) penyusunan grand strategy pemerintah terbuka, (2) peningkatan partisipasi publik, (3) perbaikan tata kelola pemerintahan, reformasi birokrasi dan penguatan pelayanan publik (4) penguatan keterbukaan infromasi publik; serta (5) pembenahan tata kelola data. Dari kelima prioritas tersebut, terdapat total 50 komitmen dari 17 Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah yang terlibat di dalamnya.

Pendekatan Baru dalam Penerapan Keterbukaan Pemerintah

Selain komitmen-komitmen yang tertuang di Renaksi OGI 2016-2017, ada empat pendekatan yang bisa dikatakan baru pertama kali dilaksanakan dalam perjalanan keterbukaan pemerintah di Indonesia.

Pertama, komitmen dalam Renaksi ini didominasi oleh komitmen yang berasal dari inisiatif reformasi yang secara organik muncul di dalam instansi pemerintah. Ini artinya, setiap aksi didasari oleh semangat dan komitmen untuk mendorong birokrasi yang lebih efektif dan efisien. Sebagai contoh adalah rencana aksi mendorong keterbukaan di tingkat Perguruan Tinggi Negeri yang dipelopori oleh Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi. Kemenristekdikti sebagai regulator pendidikan tinggi di Indonesia melihat renaksi ogi sebagai wadah yang dapat digunakan di dalam mempererat sinergi dan koordinasi antara regulator, perguruan tinggi, dan masyarakat.

Kedua, lewat rencana aksi 2016-2017, untuk pertama kalinya pemerintah daerah ikut menjadi bagian dalam upaya mewujudkan keterbukaan pemerintah secara nasional. Hal ini merupakan kemajuan yang cukup membanggakan dikarenakan mayoritas dari interaksi publik dengan pemerintah dilakukan di tingkat pemerintah daerah. Baik itu dalam bentuk pelayanan publik maupun kebijakan-kebijakan lainnya. Lima pemerintah daerah yang ikut menjadi bagian di dalam Renaksi OGI 2016-2017 adalah: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Pemerintah Kota Banda Aceh, Pemerintah Kota Bandung, Pemerintah Kota Semarang, dan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.

Ketiga, kolaborasi tanpa henti antara pemerintah dan masyarakat sipil terus dipertahankan dari mulai penyusunan, hingga ke pengawasan penerapannya. Bahkan bukan hanya menerapkan metode konvensional melalui diskusi/tatap muka, proses pelibatan publik di tahun ini juga dilakukan melalui sarana online. Secara garis besar pada periode 2016-2017 ini, Renaksi dibuat dalam lima tahapan yaitu: (1) penjaringan aspirasi, (2) workshop penyusunan Renaksi, (3) assessment pemerintah daerah, (4) penajaman, dan (5) finalisasi. Keseluruhan proses ini menerapkan prinsip partisipasi dan ko-kreasi. Berikut penggambaran proses penyusunan Renaksi OGI 2016-2017.

Keempat, untuk mendukung kontinuitas kebijakan keterbukaan pemerintah di Indonesia, Sekretariat Nasional Open Government Indonesia sedang menyusun strategi dan peta jalan penerapan keterbukaan pemerintah. Strategi dan peta jalan ini berupaya untuk menghadirkan visi dan rencana kerja jangka menengah dan panjang di dalam mendorong pemerintah yang lebih terbuka.

Menjelang Berakhirnya Rencana Aksi 2016-2017: Permasalahan dan Tantangan

Lalu bagaimana dengan penerapan setiap komitmen dalam rencana aksi tersebut? Hingga triwulan kedua tahun 2017, kurang lebih proses pelaksanaan capaian renaksi sudah mencapai 69%.

Lebih jauh, berdasarkan hasil analisa Sekretariat Nasional Open Government Indonesia, tentunya ada faktor pendukung dan hambatan yang menjadi perhatian. Secara umum, layaknya upaya reformasi lainnya, faktor yang terkait dengan aktor dan proses perencanaan program di setiap kementerian/lembaga/pemerintah daerah memang masih menjadi faktor penentu keberhasilan sebuah komitmen reformasi.

Di tingkat nasional, paling tidak ada beberapa faktor pendukung yang mendukung penerapan komitmen rencana aksi. Seperti komitmen dari pejabat struktural sampai dengan pelaksana teknis, keterhubungan Rencana Aksi dengan Rencana Kerja Pembangunan (RKP), dan keterlibatan pejabat penanggung jawab rencana aksi dari tahap perencanaan sampai pelaksanaan membantu mengawal dan memastikan ketercapaian komitmen.

Sedangkan beberapa hal yang menjadi tantangan dalam pencapaian komitmen di tingkat nasional di antaranya, tingkat komitmen di dalam mendorong keterbukaan di beberapa instansi masih sangat bergantung pada figur reformis. Belum lagi dalam pelaporannya, tidak semua komitmen Renaksi dilengkapi data dasar dan data dukung yang spesifik.

Hampir mirip dengan penerapan di tingkat pusat, di daerah atau sub-nasional, faktor-faktor yang sangat berkaitan dengan aktor dan perencanaan program juga menjadi penentu. Beruntung di lima pemerintah daerah yang tergabung di dalam renaksi kali ini, komitmen pimpinan daerah dan dukungan pejabat pelaksana untuk menjalankan inisiatif terkait pemerintah terbuka bisa dikatakan sangat membantu mengakselerasi program ini. Hal ini semakin optimal dengan tingginya partisipasi dan kolaborasi antara dinas dan satuan kerja di daerah-daerah tersebut. Selain itu, keselarasan Rencana Aksi di lima daerah tersebut dengan program prioritas nasional juga ikut membantu tercapainya komitmen.

Sedangkan untuk faktor yang menghambat penerapan Rencana Aksi di tingkat daerah, lebih banyak disebabkan oleh rotasi dan perubahan struktur organisasi perangkat daerah sebagai salah satu dampak dari diberlakukannya Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Selain itu, adanya transisi kepala daerah juga secara tidak langsung berdampak terhadap pencapaian Renaksi.

Komitmen pemerintah pusat, kementerian/lembaga teknis, pemerintah daerah, dan partisipasi aktif masyarakat menjadi kunci di dalam mendorong kontinuitas agenda keterbukaan di Indonesia. Terlepas dari dinamika penerapan rencana aksi keterbukaan pemerintah tahun 2016-2017, Rencana Aksi OGI akan terus berambisi membawa Indonesia semakin dekat untuk #JadiOpen.

###

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>