Open Data, Revolusi Industri 4.0 dan Masa Depan Tata Kelola Pemerintahan

Share

(Oleh: Maulana Ihsan)*

The Economist, majalah mingguan terkemuka Inggris pada Mei 2017 menulis sebuah tajuk berjudul“The world’s most valuable resource is no longer oil but data”. Perusahaan publik digital terbesar seperti Alphabet (induk Google), Amazon, Apple, Facebook dan Microsoft yang berada hampir dalam setiap “genggaman” kita, seperti tak terhentikan mengumpulkan laba. Amazon misalnya, saat ini memiliki nilai kapitalisasi pasar US$ 768 miliar.

Kunci dibalik itu semua adalah data. Jumlah data digital pada tahun 2025 diperkirakan mencapai 163 triliun Gigabyte (Seagate, 2017). Dengan mengumpulkan lebih banyak data (pengguna), perusahaan memiliki lebih banyak ruang untuk meningkatkan produknya, yang menarik lebih banyak pengguna, menghasilkan lebih banyak data, dan seterusnya yang berakibat akumulatif terhadap laba.

Ada dua pelajaran penting disini. Pertama, perusahaan tersebut berbisnis dengan dan dari mendigitalisasi seluruh kehidupan di kolong langit ini. Ini berarti, bukan hanya sektor bisnis yang akan berdampak. Lebih dari itu, sektor pemerintahan juga terkena imbas. Kedua, data di era digital adalah kunci yang mendisrupsi semua bidang.

Skandal bocornya 50 juta data pengguna Facebook yang melibatkan Cambridge Analytica terkait upaya pemenangan Presiden Trump di AS yang menyeruak beberapa waktu yang lalu dan Arab Spring, adalah bukti bahwa dunia digital, dalam hal ini pemanfaatan data dan media sosial, telah ikut menentukan percaturan politik dan pemerintahan.

Tatanan Baru

“Ketika dunia fisik, digital, dan biologis terus menyatu, teknologi dan platform baru akan semakin memungkinkan warga negara untuk terlibat dalam pemerintahan, menyuarakan pendapat mereka, mengkoordinasikan upaya mereka, dan bahkan menghindari pengawasan otoritas publik” Itu cuplikan pandangan Klaus Schwab yang ia tulis dalam The Fourth Industrial Revolution, What It Means and How to Respond.

Peta jalan “Making Indonesia 4.0” telah diluncurkan Presiden Jokowi pada Indonesia Industrial Summit 2018 Rabu (4/4) lalu, yang merupakan strategi industri nasional di era revolusi industri 4.0. Upaya tersebut patut diapresiasi, tetapi tanpa mengubah tata kelola dalam diri pemerintah hal tersebut tidak akan membawa rangkaian perubahan yang holistik, sebab revolusi industri 4.0 akan mendisrupsi di semua bidang, tidak hanya industri.

“Historical coevolution of governance and technology in the industrial revolutions” yang ditulis Tunzelmann (2003) telah mencatat bukti sejarah perubahan utama yang terjadi pada tata kelola pemerintahan kaitannya dalam perubahan teknologi pada tiga revolusi industri sebelumnya. Intinya, inovasi teknologi selalu memaksa pemerintahan untuk mau bertransformasi.

Tata kelola pemerintahan pada masa revolusi industri 1.0 menekankan pada markets governance, sebab sumber daya kunci adalah tenaga kerja. Revolusi industri 2.0 ketika mesin mulai membantu manusia, proses manajerial dikedepankan sehingga yang muncul adalah tata kelola yang hierarkis. Lalu revolusi industri 3.0 saat informasi melimpah, menghasilkan tata kelola kolaborasi dan jaringan. Kini, bagaimana dengan tata kelola di era revolusi industri 4.0?

Inovasi teknologi memungkinkan terjadinya redistribusi dan desentralisasi kekuasaan sehingga pemerintah akan semakin menghadapi tekanan agar mengubah pendekatan yang digunakan untuk melibatkan publik dalam pembuatan kebijakan. Peran utama pemerintah akan berkurang. Penyediaan transportasi publik yang sebelumnya adalah tugas negara, saat ini bisa diambil alih oleh siapapun yang bisa memanfaatkan inovasi teknologi. Polemik transportasi daring adalah bukti. Kedepan, di bidang lainnya bukan tidak mungkin akan terjadi hal yang sama.

Pertautan

Karakteristik kunci dari revolusi industri 4.0 adalah kecepatan perubahan yang dialami oleh organisasi dan individu, karena inovasi teknologi yang muncul menciptakan cara untuk mengembangkan, bertukar dan mendistribusikan nilai di seluruh masyarakat.

Kecuali teknologi berkembang dalam sistem pemerintahan yang terbuka dan berkelanjutan, revolusi industri 4.0 dapat memperparah ketimpangan pendapatan, meninggalkan banyak orang dalam ketertinggalan, dan membuang peluang inovasi teknologi untuk membantu mengatasi tantangan lokal, regional dan global.

Munculnya inisiatif keterbukaan pemerintah (open government) yang awalnya lahir dari dukungan industri digital di Silicon Valley dalam upaya pemenangan Presiden Obama di AS pada pemilu 2009, diproyeksikan untuk memanfaatkan perubahan teknologi dalam tata kelola pemerintahan. TIK telah dipilih sebagai media utama dalam membangun transparansi dan membuka ruang partisipasi. Gelombang open government melanda global, termasuk Indonesia yang mulai mengadopsi tahun 2011.

Open government adalah gagasan tentang transparansi, partisipasi dan akuntabilitas. Kemunculan blockchain – inovasi teknologi yang memungkinkan transparansi dalam akuntansi karena setiap transaksi ditangkap secara real time – sekarang tampaknya telah membuat semua sektor termasuk pemerintahan harus melakukan peninjauan di masa depan (foresight) untuk memanfaatkan “invasi” blockchain khususnya dalam sektor pemerintahan.

Negara-negara Amerika Latin telah mulai menginisiasi penggunaan blockchain agar lebih banyak kepercayaan dan transparansi dalam pemerintahan. Mengutip medium.com, di Honduras blockchain mulai membantu masalah penipuan hak atas tanah yang menyebabkan terjadinya korupsi endemik di negara tersebut.

Pada intinya, masalah yang dihadapi oleh teknologi blockchain adalah keamanan dan integritas data, di dunia yang semakin mengkhawatirkan privasi data dan menurunnya kepercayaan pada pemerintah. Saat ini, negara-negara di dunia mulai memberikan perhatian pada blockchain diberbagai bidang sektor publik.

Blockhain

Perlu adanya “agile governance” dalam revolusi industri 4.0 ini. Demikian simpulan pertemuan World Economic Forum (WEF) di Davos Januari lalu yang dihadiri oleh pakar lintas bidang dari MIT, European Commission, Hitachi, WEF, Human Right Watch USA, dan Sberbank yang dimoderatori oleh Ngaire Woods (Dekan Blavatnik School of Government University of Oxford). “Tata kelola yang tangkas”, dimana keterbukaan akan semakin penting.

Open government mensyaratkan data terbuka (open data). Tidak hanya pemerintah yang menerima open data meningkatkan akuntabilitas dan efisiensi publik, ia juga akan menuai manfaat sosial dan ekonomi dari membuka data bagi warga. Daripada mendekam dalam sistem komputer kementerian atau lembaga untuk dilihat oleh segelintir pejabat, data dapat diakses dan digunakan oleh warga untuk mendorong kewirausahaan, inovasi dan pemecahan masalah sosial,  meningkatkan nilai ekonomi dan sosialnya secara eksponensial.

Inilah sebabnya mengapa open data, menurut WEF akan menentukan negara mana yang berada di garis depan revolusi industri 4.0. Di Indonesia, ada kecenderungan positif penyebaran inisiatif keterbukaan pemerintah (termasuk open data) yang sebelumnya diinisiasi oleh 5 daerah utama di Indonesia: Jakarta, Bandung, Bojonegoro, Semarang dan Banda Aceh, kini menyebar di daerah lain seperti Wonosobo, Mojokerto, Madiun, Pontianak, Tangerang, Yogyakarta, dan Solok.

Pelajaran dari Kasus Lokal

Berdasarkan temuan penulis yang meneliti inisiatif open data di Kota Bandung, kerangka kebijakan di tingkat daerah yang belum ada  menjadi salah satu faktor utama penghambat inisiatif ini.

Penting untuk memunculkan inovasi menggunakan open data sebagai bukti pendorong, misalnya sebelum menerapkan open data pada tingkatan kebijakan berbasis bukti. Selain itu, menciptakan hubungan untuk memperkuat ekosistem antara pemerintah yang membuka data dan pengguna data yang memiliki keahlian seperti ajang hackathon.

Banyaknya perguruan tinggi di Kota Bandung sangat potensial untuk menjajaki kerjasama, seperti pilot project yang menggunakan open data, penelitian yang memanfaatkan dan mendorong open data, sosialisasi (lokakarya, seminar, kajian), atau pelatihan dan peningkatan kompetensi terkait data untuk ASN.

Media lokal berperan untuk mengedukasi masyarakat terkait pentingnya partisipasi melalui open data untuk mendorong akuntabilitas kinerja pemerintah, pada saat bersamaan open data dapat diolah sebagai sebuah karya jurnalistik. Media membutuhkan open data ditengah berkembangnya konsep jurnalisme data agar dapat membendung informasi hoaks.

Namun, ada bias yang menjadi catatan bahwa “keterbukaan” seringkali tidak terjadi sepenuhnya. Pembicaraan tentang jangkauan akses teknologi dan inklusifitas, keterbukaan pemerintah, didominasi oleh mereka yang memiliki sarana untuk berpartisipasi. Masyarakat yang marginal dari teknologi dan literasi digital yang kurang memadai, akan menjadi penghambat utama keterbukaan.

Pun bahkan informasi yang dapat diakses, penting, dan dipublikasikan dengan baik tidak cukup untuk menciptakan perubahan jika orang (warga negara) tidak memiliki saluran pengaruh: kekuatan untuk bertindak secara individual, atau dengan bantuan badan pemerintah, atau melalui tindakan kolektif.

*Penulis adalah pembelajar kebijakan publik, alumni Administrasi Publik Universitas Pasundan. Dapat dihubungi melalui email: maulana08ihsan@gmail.com / 083829576491 (WA)

Leave a Reply

avatar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

  Subscribe  
Notify of