Ko Kreasi CSO dan Pemerintah dalam Pembahasan Rencana Aksi Keterbukaan Pemerintah Tahun 2018-2020

Share

WhatsApp Image 2018-08-29 at 09.29.54Tahapan awal proses penyusunan rencana aksi keterbukaan pemerintah selalu mulai dengan proses diskusi dengan organisasi masyarakat sipil. Proses demikian dikenal dengan ko-kreasi, dimana masyarakat bekerja bersama pemerintah untuk merumuskan perbaikan pelayanan publik sepanjang dua tahun kedepan. Pada rencana aksi kali ini, terdapat 22 organisasi masyarakat sipil dan 21 kementerian/lembaga duduk membahas target dan indikator capaian dari masing-masing aksi.

Sepanjang bulan Agustus ini, silih berganti pertemuan bilateral diselenggarakan dengan topik yang berbeda. Pertemuan ini merupakan rangkaian tindak lanjut kegiatan kick off  yang diselenggarakan 8 Agustus 2018 lalu. Proses penajaman rencana aksi ini dipimpin oleh perwakilan dari Deputi II Kantor Staf Presiden dan Sub Direktur Kualitas Pelayanan Publik, Direktorat Aparatur Negara, Kementerian Perencanaan Pembangunan/ Bappenas menuai respon positif, baik dari kementerian dan organisasi masyarakat sipil.

WhatsApp Image 2018-08-29 at 09.29.55

Sekilas tentang proses perjalanan rencana aksi keterbukaan pemerintah ini merupakan kristalisasi dari program prioritas pemerintah, rencana kerja pemerintah dan agenda Sustainable Development Goals (SDGs). Berefleksi dari ketiga dokumen tersebut maka rencana aksi keterbukaan pemerintah diarahkan untuk dapat menyelesaikan persoalan pada pelayanan publik, akses informasi, inovasi pelayanan publik dan keterbukaan data khususnya di sektor pendidikan, kesehatan, ekonomi dan desa.

WhatsApp Image 2018-08-29 at 09.29.56

Selain melakukan pertemuan bilateral, Sekretariat Open Government Indonesia juga memfasilitasi masyarakat luas untuk turut menyampaikan aspirasinya. Kegiatan tersebut berlangsung secara daring melalui tautan berikut: bit.ly/nap-OGI. Proses konsultasi publik sendiri dilakukan selama dua bulan yakni Agustus hingga September 2018. Harapannya dengan terbukanya ruang partisipasi tersebut masyarakat juga dapat mengawal proses substansi aksi-aksi yang akan diusulkan untuk inisiatif global ini.

Sebanyak 14 aksi yang dibahas oleh kementerian bersama CSO. Berikut pula deskripsi dari masing-masing rencana aksi:

  • Pembukaan data kepemilikan manfaat yang terintegrasi dan dapat diakses oleh publik. Aksi ini berbicara tentang keterbukaan data pemilik yang kerap kali sulit untuk diakses masyarakat. Harapannya data-data pemilik manfaat yang dipublikasikan dapat meningkatkan pendapatan negara dan mencegah terjadinya tindak pidana korupsi.
  • Penyelenggaraan forum akuntabilitas data program penerima bantuan iuran. Forum ini bersifat multi-pihak dan bertujuan untuk memberikan data yang mutakhir (verifikasi dan validasi) sehingga data program penerima bantuan iuran lebih tepat sasaran dan bisa dipertanggungjawabkan.
  • Peningkatan kualitas keterbukaan anggaran sektor pendidikan, kesehatan dan penanggulangan kemiskinan. Mendorong adanya aksi agar mekanisme akses data lebih mudah dan adanya keterhubungan antara kementerian yang terkait untuk memantau kualitas dan penyerapan anggaran ketiga sektor tersebut.
  • Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pengelolaan anggaran pendidikan. Aksi didasari oleh minimnya pengawasan masyarakat pada 20 persen anggaran pemerintah untuk peningkatan kualitas pendidikan. Dalam aksi ini akan memperlebar ruang masyarakat untuk mengawasi anggaran pendidikan
  • Mendorong proses musyawarah desa yang akuntabel dan partisipatif. Aksi ini mendorong terlaksananya proses perencanaan pembangunan desa yang lebih terbuka dan partisipatif, serta memastikan tersusunnya strategi pengawasan desa.
  • Peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan peraturan daerah melalui portal E-legislasi. Aksi ini membahas bagaimana cara mengembangkan dan menguatkan kapasitas pengelola platform E-legislasi sehingga dapat diakses oleh seluruh masyarakat.
  • Integrasi data untuk peningkatan keterbukaan dalam penyelenggaraan pemilu dan pilkada. Tersedianya data penyelenggaraan pemilu dalam portal satu data dan tersedianya portal e-recap beta.
  • Publikasi informasi yang valid terkait ketersediaan layanan kesehatan pada fasilitas kesehatan milik pemerintah. Aksi ini mendorong adanya publikasi informasi yang valid dan real time terkait ketersediaan layanan kesehatan di puskesmas dan rumah sakit milik pemerintah.   
  • Pelaksanaan forum konsultasi publik di Kementerian/ Lembaga. Rencana aksi ini mendorong terlaksananya forum konsultasi publik di kementerian/ lembaga sesuai dengan ketentuan Kementerian KemenPAN-RB menerbitkan Permen PAN-RB No.16 tahun 2017 dan Surat Edaran No.56 Tahun 2017.
  • Peningkatan kualitas penyelesaian Pengaduan pelayanan publik melalui LAPOR!-SP4N. Aksi ini mendorong peningkatan keterhubungan LAPOR, jumlah pengaduan, dan tingkat kepatuhan terhadap SOP LAPOR
  • Pengembangan sistem layanan pengelolaan pengaduan dan pengawasan bidang lingkungan hidup yang terintegrasi. Tersebarnya platform pengaduan di KLHK menyulitkan masyarakat sehingga dalam aksi ini mendorong terintegrasinya portal pengaduan yang terpusat.
  • Peningkatan transparansi terhadap proses pengadaan barang dan Jasa. Aksi ini mendorong pemerintah untuk membuka dokumen-dokumen dalam proses pengadaan barang dan jasa sehingga dapat  meningkatkan transparansi dan akuntabilitas proses pengadaan.
  • Penguatan tata kelola penyelenggaraan keterbukaan pemerintah Indonesia. Aspek penguatan Sekretariat Open Government yang terdiri dari desain kelembagaan, pendanaan,  perencanaan strategis yang terangkum dalam peta jalan (roadmap) serta penguatan komitmen renaksi dalam dokumen kebijakan.

 

 

Leave a Reply

avatar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

  Subscribe  
Notify of