Rakor Penetapan Rencana Aksi Keterbukaan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro 2018-2020

Share

Oleh Bojonegoro Institute

Setelah penyelenggaraan Workshop Multipihak untuk penyusunan Draft Rencana Aksi (Renaksi) Keterbukaan Pemerintahan Bojonegoro, 15 Agustus lalu, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro terus memantapkan komitmennya terhadap keterbukaan pemerintahan. Salah satunya melalui Rapat Koordinasi (Rakor) Multipihak Kabupaten Bojonegoro.

Rakor yang dipimpin oleh Joko Lukito, Asisten 1 Setda itu bertujuan untuk melakukan finalisasi atas rancangan Renaksi Keterbukaan Pemerintahan Kabupaten Bojonegoro Periode 2018-2020.

Acara yang diselenggarakan di Ruang Creating Room Lt. 2 Gedung Pemkab, pada Selasa (21/8/2018) itu, dihadiri oleh para kepala OPD dan staf di lingkungan Pemkab, serta beberapa perwakilan CSO, Pergurun Tinggi dan Relawan Keterbukaan.

Joko Lukito dalam sambutannya menyampaikan dan mendorong agar para kepala OPD memeriksa kembali komitmen-komitmennya dalam rancangan Renaksi; apakah cukup realistis, signifikan dan penting, atau belum. Ia menekankan penolakan pada komitmen yang dibuat hanya sekedar formalitas, hanya menjadi dokumen. Joko Lukito meminta agar tiap komitmen yang digagas dan disepakati harus benar-benar dapat dan mampu dijalankan. Kemampuan OPD, diantaranya, berkaitan dengan kapasitas fiskal OPD yang bersangkutan dan kemampuan SDM OPD terkait.

“Mohon diperiksa lagi, apakah Renaksi yang dibuat benar-benar realistis, bisa dilaksanakan nantinya. Dipikirkan bagaimana anggarannya, apakah OPD-nya mampu menjalankannya,” kata Joko Lukito.

Kepala Dinas Kominfo, Kusnandaka, yang bertindak sebagai moderator, mempersilahkan setiap Kepala OPD untuk menyampaikan review terhadap dokumen rancangan Renaksi hasil Workshop, yang telah dibagikan beberapa hari sebelumnya.

Para pihak, baik dari kepala OPD, staf, akademisi dan CSO secara bergantian memberikan paparan hasil review, memberikan saran dan masukan, terutama berkaitan dengan waktu pelaksanaan dan support anggaran masing-masing komitmen.

Akhirnya, Rakor mencapai kesepakatan dalam bentuk 5 komitmen dalam rancangan Renaksi, yaitu; Pertama, Peningkatan kualitas pelayanan public sector kesehatan dan administrasi kependudukan; Kedua, Pengurangan Kemiskinan Multidimensi; Ketiga, Penguatan keterbukaan pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro; Keempat, Membangun Smart City dan keterbukaan Pemerintah Desa; Kelima, Mendorong pembangunan yang inklusif.

Lebih detailnya dapat dilihat dilink berikut : https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd2zsRFkNPHg2VF-ETEdhPVwK6bs6R4o1JHObAHOI4wtD1i5Q/viewform

Leave a Reply

avatar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

  Subscribe  
Notify of