Mendorong Open Policy-Making Yang Inklusif Di Indonesia

Share

Oleh: Velix Wanggai

Disunting Oleh: Fajrina Azzurri

Proses pembuatan kebijakan yang inklusif, terbuka dan partisipatif menjadi agenda penting di era demokrasi. Pemerintah tidak bisa lagi menutup diri sebagai pemilik tunggal otoritas dalam pengelolaan pemerintahan. Suasana itu pula yang dirasakan hari ini ketika kekuatan otoritas terdistribusi ke berbagai institusi maupun individu yang berpengaruh. Oleh karena itu, negara wajib membuka diri dengan melibatkan publik dalam berbagai policy-making process. Hal ini sejalan pula dengan negara-negara lain yang menjalankan reformasi administrasi publik di era demokrasi.

Berbagai pemerintahan di belahan dunia lain membutuhkan kepercayaan publik (public trust). Pertanyaannya, bagaimana caranya sebuah pemerintahan menumbuhkan, mengembangkan dan membangun public trust. Pilihan yang terbaik adalah dengan menjalankan pemerintahan yang terbuka, transparan, dan inklusif dalam menghadirkan pelayanan publik serta inklusif dengan semua segmen dalam pembuatan kebijakan dan responsif terhadap aspirasi publik dalam tata kelola pemerintah. Intinya, partisipasi publik dalam proses pembuatan kebijakan menjadi agenda kolektif dari berbagai negara termasuk Indonesia.

Tak hanya itu saja, namun pada tataran paradigma juga telah mengalami arus perubahan dan pergeseran yang besar. Co-creation, co-production, collaborative dan networks governance mewarnai arus paradigma di berbagai belahan dunia. Asumsi dasar itulah yang menghadirkan pentingnya nilai-nilai open government dan praktiknya di berbagai negara hingga melahirkan inisiatif global Open Government Partnership dimana Indonesia menjadi salah satu negara pendirinya di tahun 2011. Saat itu hanya ada 8 negara, termasuk Amerika Serikat, sebagai pendiri OGP yang dideklarasikan di sela-sela Sidang Umum PBB. Seiring berjalannya waktu, kini keanggotaan Open Government Partnership telah berkembang menjadi 79 negara. Selain itu, dalam mengukuhkan komitmen untuk menjalankan keterbukaan pada unsur eksekutif, Indonesia menjadi tuan rumah Asia Pacific Leaders Forum on Open Government 2017 (APLF 2017). Tema besar yang diusung kala itu adalah “Keterbukaan Pemerintah untuk Pembangunan yang Inklusif”.

Sebenarnya semangat pemerintahan yang terbuka telah menjadi tekad pemerintah pasca reformasi 1998. Jika mendengar kisah dari berbagai negara yang menjalankan nilai-nilai open government, kita bisa menyimpulkan bahwa kondisi sosial, ekonomi, dan politik yang berbeda telah berpengaruh bagi perumusan kebijakan-kebijakan dalam menerapkan open government. Hal serupa juga dialami oleh Afghanistan, Armenia, Georgia, dan negara-negara lainnya yang berada pada era transisi demokrasi. Indonesia telah cukup jauh melangkah dengan berbagai kebijakan negara yang sejalan dengan nilai open government. Hal tersebut menandakan bahwa persepsi publik, social capital dan respon pemerintah untuk membuka diri kepada publik masih berbeda-beda di setiap belahan negara.

Dalam skala makro, Indonesia telah membuka ruang bagi perubahan konstitusi, sebagaimana telah ditetapkan dalam UUD 1945 Amandemen ke-4 Tahun 2002. Tiga tahun sebelumnya, Indonesia telah membuat kebijakan seputar kebebasan bagi lahirnya partai politik, organisasi masyarakat, media massa dan otonomi daerah. Suasana ini menandakan bahwa kekuasaan tidak hanya berada di tangan pemerintah semata, namun juga tersebar pada institusi-institusi lainnya, termasuk kekuasaan yang terdesentralisasi ke daerah-daerah dan partai politik. Di tengah semangat keterbukaan pemerintah pasca reformasi 1998, pemerintah menerbitkan Inpres No. 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-Government. Kebijakan ini menjadi terobosan mendasar pada awal era digital governance di Indonesia.

Semangat keterbukaan ini yang kemudian melahirkan sejumlah regulasi seperti UU 14/2008 terkait Keterbukaan Informasi Publik, UU 37/2008 perihal Ombudsman Republik Indonesia, UU No. 25/2009 tentang Pelayanan Publik, dan UU No. 6/2014 perihal Desa. Kebijakan yang terakhir ini merupakan perwujudan negara dalam menjangkau daerah yaitu dengan membawa pelayanan publik ke akar rumput melalui partisipasi rakyat dalam menentukan masa depan pembangunan di tingkat desa.

Ketika Ministerial Roundtable OGP di Seoul, Bambang Brodjonegoro selaku Menteri PPN/Kepala Bappenas kembali menjelaskan contoh praktis kebijakan pembangunan desa melalui dana desa sebagai terobosan kebijakan dalam menumbuhkan partisipasi publik di tingkatan paling mendasar. Hal ini merupakan gerakan besar dalam era transformasi pembangunan nasional.

Demikian pula pada tahun 2018 ini, telah lahir regulasi baru yang sejalan dengan nilai keterbukaan pemerintah, yakni Perpres No. 95/2018 perihal Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Perpres 16/2018 perihal Pengadaan Barang dan Jasa yang dilatarbelakangi oleh semangat open policy-making. Bahkan, kini dikenalkan pula pendekatan open contracting dalam proses pengadaan barang dan jasa pemerintah di Indonesia. Harapannya adalah agar publik semakin berpartispasi dalam proses pembuatan kebijakan di Indonesia.

Apa yang dilakukan Indonesia ini selalu berada dalam radar pantauan komunitas global. Keseriusan langkah pemerintah akan tercermin dari ranking indikator global, baik The World Governance Index, Global Competitiveness Index, Open Government Index, Ease of Doing Business, maupun Government Effectiveness Index. Dan, masih ada sejumlah indikator global yang bervariasi seputar birokrasi, pelayanan publik, partisipasi dan digital governance. Intinya, membangun trust tidaklah mudah.

Pernyataan menarik diungkapkan oleh Direktur Eksekutif OGP Support Unit, Sanjay Pradhan dalam pembukaan OGP Asia-Pacific Regional Meeting di Seoul, Korea Selatan bahwa hal yang terpenting adalah cara pemerintah menjaga partisipasi publik di luar pemilu. Pandangan ini sejalan dengan agenda pertemuan OGP 2018, yakni “Promoting Participatory Democracy, Improving Governance for A Better Life for All, and Renewing Public Trust through Government Innovation”.

Komunitas global menaruh harap kepada Indonesia sebagai negara besar dengan demokrasi yang matang dan ekonomi yang stabil untuk tetap menjadi champion dalam menyebarkan nilai dan praktik keterbukaan pemerintah dengan landasan kemitraan yang inklusif.

Sudah saatnya bagi pemerintah, partai politik, institusi non-negara dan masyarakat sipil untuk saling membuka diri dan bergandengan tangan dalam membuat Indonesia yang lebih baik. Masih banyak agenda yang harus kita lakukan bersama, antara lain seperti inovasi sektor publik, kebijakan pendidikan dan kesehatan, kerangka konsultasi publik, pencegahan dan penurunan praktik korupsi, perencanaan dan penganggaran yang inklusif, pemilu yang inklusif, open procurement, sustainable and smart cities, dan hubungan antara Open Government dan Sustainable Development Goals (SDGs). Itulah sejumlah agenda yang diletakkan sebagai Rencana Aksi Open Government Indonesia pada 2018-2020.

Memang tidaklah mudah dalam mewujudkan hal-hal tersebut. Namun kita semua, khususnya pemerintah akan terus melangkah untuk berbuat yang terbaik bagi Indonesia.

Sumber: https://www.rmol.co/read/2018/11/08/365459/Mendorong-Open-Policy-Making-Yang-Inklusif-Di-Indonesia-

Leave a Reply

avatar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

  Subscribe  
Notify of