GeRAK Aceh Gelar Data Discovery Workshop Open Data Pemerintah Aceh

Share

Oleh : Fernan – Kadiv Kebijakan Publik dan Anggaran GeRAK Aceh

Kiri ke kanan: Marwan Nusuf, Kepala Diskominfosa; Fernan, GeRAK Aceh dan Jehalim Bangun, Mantan Komisioner Informasi Aceh bertindak sebagai Fasilitator.

Banda Aceh – Gerakan Anti Korupsi (GeRAK) Aceh bekerjasama dengan Pemerintah Aceh melalui Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Aceh (Diskominfosa) melaksanakan kegiatan workshop untuk mengidentifikasi kebutuhan informasi yang dibutuhkan oleh publik dan stakeholders sektor sumber daya alam. Kegiatan berlangsung selama dua hari 22-23 Januari 2019 di Aula Kantor Diskominfosa Aceh.

Kegiatan ini merupakan upaya masyarakat sipil, GeRAK Aceh yang didukung oleh The Asia Foundation dalam mendorong open data platform sektor sumberdaya alam di Provinsi Aceh. Acara yang dibuka oleh Kepala Dinas Diskominfosa Aceh, Marwan Nusuf merupakan tindak lanjut komitmen kolaborasi bersama dalam mewujudkan data terbuka di Pemerintah Aceh. Komitmen ini telah disampaikan dari pertemuan awal yang dilaksanakan pada tanggal 10 Januari 2019 di Ruang Kerja Dinas.

Dalam sambutannya, Marwan Nusuf menyebutkan komitmennya dalam merangkul Organisasi Masyarakat Sipil atau Civil Society Organizations (CSOs) dalam bentuk kolaborasi untuk mewujudkan data terbuka di Pemerintahan Aceh. Tidak hanya itu Marwan membuka diri untuk meningkatkan komitmen kolaborasi dalam bentuk MoU atau seperlunya. Hal ini menunjukan komitmen Pemerintah Aceh dalam mendukung keterbukaan informasi publik dan medukung Sistem Informasi Aceh Terpadu (SIAT) yang menjadi salah satu program strategis dalam mewujudkan aceh hebat seperti yang dituangkan dalam visi misi RPJMA 2017-2022.

Kegiatan ini juga dijadikan kesempatan untuk mendiskusikan beberapa isu terkait bagaimana Diskominsa Aceh dapat memperkuat salah satu misi reformasi birokrasi melalui akses layanan kesehatan, mudah, berkualitas dan terintegrasi. Turunannya adalah dengan melakukan revitalisasi fungsi perencanaan daerah dengan prinsip Evidence Based Planning yang efektif, efisien dan berkelanjutan.

Pada hari pertama kegiatan workshop melibatkan dua puluh perwakilan CSOs, Akademisi/Lembaga Riset Universitas/Perguruan Tinggi yang ada di Kota Banda Aceh. Pada tahap awal, peserta pada akhirnya mengidentifikasi sebanyak 112 Data yang dibutuhkan untuk dapat dibuka oleh 10 SKPA sektor sumber daya alam.

Data yang diidentifikasi oleh CSOs/stakeholders selanjutnya dipersiapkan oleh Satuan Kerja Pemerintah Aceh (SKPA) untuk ditindaklanjuti dengan mengolah kembali menjadi data terbuka di publikasi melalui portal data Pemerintah Aceh (http://data.acehprov.go.id/). Pada tahap awal hanya terhadap 10 SKPA selanjutnya diharapkan dapat keseluruhan (47 SKPA). Sepuluh SKPA terebut yaitu Diskominfosa, Bappeda, DLHK, DISTANBUN, DESDM, Dinas Pertanahan, Dinas Pengairan, PUPR, DPMTSP dan BPBA.

Pada kesempatan ini, Ketua Komisi Informasi Aceh (KIA), Afrizal Tjoetra sangat mendukung pelaksanaan open data di Pemerintah Aceh. Afrizal menyampaikan relasi open data terhadap penguatan keterbukaan informasi publik. KIA berharap hal ini dapat menjawab tantangan belum optimalnya pemenuhan hak atas informasi publik yang dikarenakan pengelolaan data belum akurat untuk pembangunan di Provinsi Aceh.

Sementara itu Pelaksana Harian Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Utama Pemerintah Aceh, Zalsufran meyampaikan komitmen tahun 2019 dalam mengembangkan data terbuka untuk memperkuat pelayanan informasi publik. Beberapa rangkaian kegiatan yang dipersiapkan diantaranya Rakor PPID dengan seluruh SKPA, Rakornis PPID Kab/Kota, Forum PPID Kab/Kota,Bimtek Peningkatan Kapasitas PPID SKPA, Sinkronisasi Pengelolaan Data Informasi Lintas Sektoral Kab/Kota, Inventarisir Data Informasi Lintas Sektoral SKPA, FGD Integrasi Data SKPA dan Diskusi Publik Kab/Kota.

Selanjutnya Kepala Bidang Layanan E-Goverment, Hendri Dermawan menyampaikan kebutuhan penerapan open data yang terintegrasi mendukung program SIAT. SIAT sendiri merupakan salah satu program unggulan dalam RPJM 2017-2022. Pemerintah Aceh sangat memahami akan kebutuhan sistem informasi terpadu yang salah satunya dibutuhkan untuk optimalisasi pelayanan kesehatan melalui Program Jaminan Kesehatan Aceh (JKA).

Lebih jauh lagi ada sebanyak 27 ribu data terbuka yang dapat dipublikasi melalui 23 Pemerintah Kab/Kota. Ada tiga keywords untuk mendukung program SIAT yaitu Integrasi Sistem Informasi, Satu Data dan Keterbukaan Informasi Publik. Sedangkan yang menjadi objek utama adalah melalui One Data (aplikasi Mantra dan Open Data), One Map melalui aplikasi One Map dan One Card melalui aplikasi DWH DRKA dan One Card.

Dalam waktu dekat GeRAK bersama Tim Open Data Pemerintah Aceh segera menggelar pelatihan teknis bagi aparatur dalam pengolahan data terbuka. Semoga saja kolaborasi yang sudah terbangun dari awal ini dapat terus ditindaklanjuti hingga menciptakan pemerintahan terbuka.

Leave a Reply

avatar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

  Subscribe  
Notify of