Memberikan Suara Kepada Yang Tak Terdengar

Share

Oleh: Putu Lumina Mentari dan Gita Ayu Maharani

Salah satu rangkaian acara Open Government Week yang dilaksanakan di Jakarta, adalah “Simulasi ‘Suara Dan Aksi Warga Negara’ Sebagai Program Akuntabilitas Sosial yang Inklusif.” Acara ini diselenggarakan oleh Wahana Visi Indonesia (WVI) yang bekerjasama dengan Global Partnership for Social Accountability (GPSA) dan Open Government Indonesia di Hotel Ibis Tamarin, Jakarta. Dihadiri oleh beberapa diantaranya adalah Kementerian Pembangunan Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Kementerian PPN / BAPPENAS, dan Kementerian Kesehatan, kegiatan ini mengangkat isu partisipasi masyarakat dan akuntabilitas sosial.

Acara ini sengaja dibuat interaktif bagi para tamu yang hadir untuk memperkenalkan program Suara dan Aksi Warga Negara atau Citizen Voice and Action (CVA) sekaligus memperlihatkan bagaimana program yang telah diimplementasikan di 60 desa di Kupang dan Sikka ini bekerja melalui metode pembelajaran roleplay. Metode roleplay sendiri efektif untuk mengajak peserta yang hadir untuk mengetahui bagaimana CVA bekerja, karena para peserta terlibat langsung dengan diminta untuk memainkan beberapa peran seperti kepala desa, kader kesehatan desa, anggota BPD, dan tentunya warga desa.

Selain memerankan beberapa peran tersebut, ada beberapa isu kesehatan yang dijadikan bahan pembahasan utama dari simulasi CVA. Isu-isu tersebut diantaranya ialah pungli akte kelahiran, kurangnya minat masyarakat untuk pergi ke posyandu, dan jauhnya lokasi pelayanan masyarakat terdekat. Kemudian, isu-isu ini dibahas melalui tiga tahapan proses CVA, yaitu memampukan keterlibatan warga, keterlibatan melalui pertemuan masyarakat, dan mempengaruhi kebijakan. Dalam proses kegiatan CVA, keterlibatan publik sangat dibutuhkan dengan dilakukannya pertemuan antara pemerintah dengan masyarakat dan penilaian melalui kartu nilai oleh masyarakat. Kartu penilaian yang digunakan tidak hanya dalam bentuk angka tetapi juga dalam visualisasi senyum untuk memudahkan masyarakat memberi nilai untuk para kader desa.

Selain itu, WVI juga mengadakan kegiatan lokakarya di Sintang, Kalimantan Barat yang berjudul “Pelibatan Anak dan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Capaian Kabupaten/Kota Layak Anak”. Kegiatan yang dilaksanakan pada 14 Maret 2019 ini merupakan hasil dari implementasi program WVI untuk penciptaan kota/kabupaten layak anak di tiga kabupaten Kalimantan Barat, yakni Sintang, Sekadau dan Melawi selama tahun 2016-2018.

Untuk kegiatan ini, masyarakat mengenal pentingnya peran keterlibatan anak dan forum anak dalam advokasi kebijakan dan anggaran pemerintah. Tidak banyak daerah yang benar-benar memperhatikan kepentingan anak, terutama pada bidang kesehatan dan pendidikan. Melalui forum anak, anak-anak bisa membangun komunikasi yang konstruktif dan menajam untuk mengadvokasikan hak-hak anak dalam kebijakan dan anggaran pemerintah daerah. Forum anak juga menjadi support system bagi anak-anak yang masih tertinggal dan terlantar.

Tidak hanya di Jakarta dan di Sintang, Open Government Week yang mengangkat tema partisipasi publik dan akuntabilitas sosial ini juga dilakukan di Desa Bloro, kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur. Program CVA di Desa Bloro dilaksanakan pada tanggal 15 Maret 2019. Kegiatan ini langsung melibatkan pemerintah dan masyarakat desa untuk mendiskusikan masalah dan prioritas utama desa. Salah satu isu yang menjadi acuan/bahan utama dari program CVA di desa Bloro adalah akte kelahiran. Hasil dari kartu penilaian di Desa Bloro menunjukkan masyarakat sudah cenderung puas dengan pelayanan mengenai akta kelahiran yang sebelumnya masih banyak tidak terdata. Ini ditandai dengan banyaknya masukan sangat baik di kartu penilaian.

Kesempatan ini juga digunakan untuk peluncuran APB Desa 2019 desa Bloro kepada masyarakat dan launching sistem pengaduan warga. APB Desa 2019 di Desa Bloro juga ditampilkan di hari yang sama setelah kegiatan CVA dilaksanakan. Kegiatan Launching APB Desa 2019 ini tentu mendorong pemerintah menjadi lebih terbuka, dan masyarakat menjadi lebih tahu dan peduli akan laporan keuangan pemerintah mereka.

Warga desa, terutama desa yang tertinggal dan juga anak merupakan golongan masyarakat yang belum banyak terdengar suara dan aspirasinya. Membangun metode-metode komunikasi yang konstruktif melalui CVA, forum anak dan kartu penilaian sangat krusial untuk menumbuhkan partisipasi masyarakat dalam pemerintah. Dalam Open Government Week tahun ini kita melihat betapa pentingnya peran organisasi masyarakat sipil seperti WVI dalam membimbing masyarakat agar bisa membangun jembatan dengan pemerintah daerah mereka.

Leave a Reply

avatar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

  Subscribe  
Notify of