Menjelajahi Keterbukaan Pemerintah Kota Semarang

Share

Oleh: Putu Lumina Mentari

Semarang merupakan salah satu daerah percontohan yang sudah dikenal prestasinya dalam upaya pemberantasan korupsi dan pelayanan publik. Dikenal sebagai kota ATLAS (Aman Tertib, Lancar, Asri dan Sehat), Semarang juga terlibat dalam penyusunan Rencana Aksi Daerah Keterbukaan Pemerintah pada tahun 2016-2017. Berbagai inisiatif keterbukaan pemerintah sudah dilakukan seperti inisiatif penyediaan satu data dalam tata kelola pemerintahan, inovasi pelayanan menggunakan sistem elektronik, inisiatif pengelolaan pengaduan hingga penguatan akses informasi pada DPRD untuk rakyat.

Dalam rangka merayakan Open Government Week, Sekretariat Nasional Open Government Indonesia (OGI) berkolaborasi dengan Transparency International Indonesia (TII), Pusat Telaah dan Informasi Regional (Pattiro) Semarang dan Pemerintah Kota Semarang mengadakan rangkaian acara seminar, talkshow dan pameran yang bertemakan “Pembelajaran Implementasi Keterbukaan Pemerintahan di Kota Semarang, Jawa Tengah”. Kegiatan ini memiliki tujuan untuk memberikan wadah diskusi dan berbagi praktik baik pemerintahan kota Semarang, khususnya keterbukaan pada bidang pengadaan dan peningkatan pelayanan publik melalui portal pengaduan.

Rangkaian kegiatan Open Government Week terbesar di Indonesia ini disponsori oleh Hivos Southeast Asia dan European Union diadakan di Gumaya Tower Hotel, kota Semarang pada tanggal 13 Maret 2019. Acara dihadiri oleh perwakilan dari lebih dari 50 pemerintah daerah di provinsi Jawa Tengah dan perbatasannya, asosiasi perusahaan, akademisi, NGO dan Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) daerah beserta awak media. Dalam kesempatan ini, berbagai narasumber hadir mulai dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN RB), Lembaga Kebijakanan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP), Pemerintah Kota Semarang, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Transparency International Indonesia.

Agenda pertama yang dilaksanakan adalah Seminar Nasional Anti Korupsi bertajuk “Penguatan Akuntabilitas dan Inovasi dalam Pengadaan Publik dan Perizinan oleh Pemerintah Daerah”. Seminar ini mengangkat kasus suap dan korupsi yang ada pada bidang pengadaan barang dan jasa serta perizinan di daerah. Banyak hal yang kita dapatkan dari acara ini seperti bagaimana trending kasus-kasus korupsi dan penyuapan terutama di bidang pengadaan serta indeks persepsi. Kita juga mempelajari bagaimana signifikannya  digitalisasi pengadaan melalui e-katalog untuk mendorong pengadaan yang lebih terbuka dan mencegah celah untuk korupsi dan penyelewengan proses pengadaan.

Di Semarang, pemerintah daerah yang dipimpin oleh Walikota Hendrar Prihadi telah mengembangkan e-government dan e-katalog lokal yang membantu mempermudah dan mempercepat proses pengadaan dan ijin di daerah. Implementasi kedua program ini juga mampu membuka proses pengadaan sehingga bisa dipantau langsung oleh pemerintah dan masyarakat dari hulu ke hilir. Melengkapi pengembangan  kedua program tersebut, Walikota juga menekankan pentingnya fungsi pelayanan pengaduan untuk mengungkap kasus korupsi dan perbaikan kebijakan dalam pengadaan.

Kegiatan selanjutnya adalah Talkshow Penanganan Pengaduan Online yang berjudul “Pemanfaatan Kanal Digital Online Untuk Mengawal Kualitas Layanan Publik”. Dari talkshow ini kami mendapatkan banyak update mengenai berbagai aplikasi pengaduan online seperti Lapor.go.id yang merupakan sistem pengaduan online nasional yang sudah terintegrasi di semua kementerian dan lebih dari 600 daerah. Selain Lapor terdapat juga aplikasi E-Pengaduan yang dibentuk oleh LKPP untuk semakin membuka proses pengadaan barang dan jasa  ke publik. Dalam aplikasi ini terdapat fitur whistleblowing system yang nantinya bisa digunakan untuk melaporkan penyelewengan ataupun kasus korupsi dalam pengadaan publik dan pemerintah.

Salah satu aplikasi terbaru dari pemerintah pemerintah pusat adalah aplikasi Jaga.id oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang merupakan aplikasi yang membuka data terkait desa, pendidikan dan kesehatan. Dengan ini masyarakat bisa mendapatkan informasi untuk  Aplikasi Jaga.id juga memiliki fitur forum bagi masyarakat untuk mendiskusikan permasalahan-permasalahan seputar ketiga isu tersebut, sehingga pemerintah mampu memantau dan bertindak jika ada trend diskusi pada permasalahan tertentu.

Yang terakhir adalah LaporHendi yang dimiliki oleh Kota Semarang sendiri. Dengan aplikasi ini masyarakat bisa melaporkan keluhan ke twitter Walikota yang akan direspon secara langsung. Diskominfo kota Semarang ingin terus meningkatkan usability LaporHendi dengan mengembangkan aplikasi mobile  yang lebih praktis dan mumpuni. Menurut kepala Diskominfo  Sudah banyak daerah mengajukan minatnya untuk mereplikasikan LaporHendi di daerahnya

Namun walaupun fitur aplikasi pengaduan online sudah baik dan mumpuni, masih ada beberapa hambatan yang dihadapi dalam mengelola dan mengembangkan aplikasi ini sehingga dapat digunakan dengan lebih luas dan efektif. Pertama, masih banyak daerah-daerah, terutama daerah yg terpencil di Indonesia yang belum memiliki koneksi internet yang baik ataupun sama sekali. Kedua, pemerintah daerah sering kesulitan untuk beradaptasi jika ada update atau versi baru aplikasi. Ketiga dan yang terpenting adalah masih banyaknya petugas pemerintah yang masih belum melek teknologi, sehingga ini menghambat operasional dan pengembangan aplikasi yang lebih baik.

Seiring dengan adanya seminar, terdapat pameran aplikasi dan inovasi pelayanan penanganan pengaduan dari LKPP, Kemenpan RB, KPK dan organisasi masyarakat sipil yang menghiasi lobby aula. Peserta bisa mencoba fitur-fitur terbaru dari aplikasi dan mengeksplorasi bagaimana implementasinya ke daerah.

Hari berikutnya, tanggal 14 Maret 2019, kegiatan Open Government Week Semarang dilanjutkan dengan pertemuan Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) di Jawa Tengah dan Jawa Timur untuk berdiskusi mengenai keterbukaan pengadaan dan kontrak. Disana para OSM membahas pentingnya untuk mendorong keterbukaan pengadaan dan bagaimana strategi untuk mengadvokasi keterbukaan data dan informasi pengadaan.

Salah satu kunci penting dari peran OMS adalah meluruskan mitos yang ada mengenai keterbukaan dalam pengadaan, misalnya mitos jika pemerintah lebih terbuka maka investor akan lari dan ini akan mempengaruhi pemasukan negara. Namun ketika melihat contoh negara lain seperti Peru, justru yg terjadi adalah sebaliknya. Pemerintah yg terbuka dalam data dan informasi pengadaan, justru akan meningkatkan kepercayaan investor, terutama investor asing proses pengadaan dalam negara tersebut dan justru menimbulkan persaingan yang lebih sehat dan terbuka. Saat ini jika informasi dan data ditutup-tutupi maka kasus suap dan penyelewengan dari belakang banyak terjadi.

Terdapat beberapa langkah penting yang harus dilakukan pemerintah menuju keterbukaan kontrak; pertama, membentuk standard dan metode untuk transparansi dokumen kontrak; kedua, membangun situs online untuk membuka semua proses pengadaan yang kepada masyarakat; dan yang terakhir adalah melakukan berbagai inisiatif untuk membuka negosiasi kontrak pengadaan.

Diharapkan dari rangkaian kegiatan ini, para stakeholder baik dari pemerintah maupun non pemerintah semakin terdorong untuk melakukan upaya-upaya untuk semakin mengawal proses pengadaan, menginvestigasi, mengadvokasi transparansi data dan proses pengadaan di pemerintah. Tidak kalah pentingnya, para stakeholder harus terus melakukan kampanye di masyarakat yang kemudian mendorong keterbukaan pemerintah.

Leave a Reply

avatar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

  Subscribe  
Notify of