Membangun Komunikasi Pemerintah dan Organisasi Masyarakat Sipil Melalui Multi Stakeholder Forum (MSF)

Share

Di era dunia yang semakin terbuka, pemerintah tidak bisa bergerak sendiri dalam menjalankan tugasnya. Masukan-masukan dari kelompok masyarakat sipil, organisasi non pemerintah, akademisi dan masyarakat sendiri sangat penting dalam memberikan wawasan kepada pemerintah untuk menyusun menjalankan kebijakan dan program diperuntukan untuk rakyat.  

Open Government Indonesia (OGI) adalah inisiatif yang mengedepankan proses kokreasi antara pemerintah dan Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) dalam menyusun kebijakan-kebijakan yang bertujuan untuk membentuk pemerintah yang lebih transparan, akuntabel dan partisipatif. Untuk itu, jalur komunikasi antara kedua belah pihak menjadi cukup vital dalam membangun kerjasama dan hubungan yang lebih baik. Salah satu jalur komunikasi tersebut adalah Forum Multi Pihak atau Multi Stakeholder Forum (MSF). 

Secara garis besar MSF merupakan salah satu proses pengambilan keputusan yang utama dalam proses keterbukaan pemerintah dan juga salah satu cara menilai proses keterbukaan pemerintah untuk negara anggota Open Government Partnership (OGP). Setiap negara bebas menentukan bentuk pertemuan MSF seperti apa, siapa yang akan hadir dalam pertemuan tersebut dan proses jalannya pertemuan disesuaikan dengan kebutuhan. 

MSF dapat dijadikan kesempatan untuk menjalankan proses pengambilan keputusan tindakan strategis bagi perwakilan pemerintah dan OMS. Biasanya, MSF lebih banyak berotasi dalam proses penyusunan dan juga penerapan Rencana Aksi Nasional (RAN) Keterbukaan Pemerintah Indonesia (OGI). Namun MSF juga dapat menjadi media konsultasi antara OMS dan Pemerintah serta membahas tantangan-tantangan dan isu-isu yang terkait pada upaya membuat pemerintah lebih terbuka.

Pada hari Senin tanggal 22 Juli 2019 lalu, Sekretariat Nasional OGI bersama dengan Kementerian PPN/Bappenas dan Kantor Staf Presiden (KSP) menyelenggarakan Multi Stakeholder Forum OGI yang melibatkan perwakilan dari 11 kementerian,  perwakilan dari 10 OMS yang terlibat dalam OGI khususnya dalam pelaksanaan RAN OGI tahun 2018-2020. Perwakilan dari Independent Research Mechanism (IRM) dan OGP Support unit juga turut hadir bersama dengan perwakilan Sekretariat Open Parliament Indonesia (OPI). 

Pembahasan MSF kali ini berfokus pada pembahasan monitoring dan evaluasi penerapan  RAN OGI tahun 2018-2020 dan rencana kerja Sekretariat Nasional OGI kedepannya. Diskusi yang cukup dinamis terjadi ketika peserta mulai membahas bagaimana tantangan yang dihadapi dalam penerapan komitmen-komitmen yang ada di dalam RAN OGI tahun 2018-2020. Komunikasi dan koordinasi antar pemerintah dan OMS masih menjadi tantangan besar dalam menjalankan pelaksanaan RAN OGI. Sering terjadinya pergantian staf pada pemerintah yang memegang isu keterbukaan pemerintah, menjadi hambatan tersendiri dalam koordinasi dan pemegangan komitmen dalam rencana aksi. Disinilah pentingnya fungsi MSF, diharapkan kedepannya komunikasi antara OMS dan pemerintah lebih cair agar transfer of knowledge ditengah pergantian dan transisi pemerintah bisa menjadi lebih mudah. 

Tahun ini juga menjadi tahun dimana inklusivitas merupakan tema utama bagi negara-negara OGP.  Untuk menjangkau isu-isu masyarakat di Indonesia yang lebih luas, kita perlu keterlibatan lebih banyak pihak/stakeholder untuk ikut serta dalam keterbukaan pemerintah. Salah satu poin utama yang dibahas untuk rencana kerja Sekretariat Nasional OGI kedepannya dalam MSF kali ini adalah melibatkan lebih banyak OMS dan badan-badan pemerintah baik pemerintah pusat maupun daerah dalam proses RAN OGI selanjutnya. Namun tidak menutup kemungkinan, perluasan stakeholder juga diharapkan bisa memperbanyak kolaborasi pemerintah dan OMS dalam proyek-proyek keterbukaan pemerintah lainnya. 

Leave a Reply

avatar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

  Subscribe  
Notify of