Menyusun Anggaran Bersama Ibu-ibu Wonolelo

Share

Sambutan hangat menyelimuti balai desa ketika kami dari Tim Open Government Indonesia (OGI) bersama tim Direktorat Aparatur Negara Bappenas mengunjungi desa Wonolelo kecamatan Pleret, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta pada hari Kamis, 25 Juli 2019. Senyum wajah ibu-ibu perwakilan kelompok perempuan desa mengisi bangunan terbuka yang berwarna coklat terang berada di tengah komplek kantor pemerintah desa dan duduk di atas perbukitan yang indah nan permai. 

Desa Wonolelo adalah salah satu desa yang difasilitasi oleh perkumpulan IDEA Yogyakarta, salah satu Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) yang bergerak di bidang advokasi kebijakan anggaran di daerah. Pada tahun 2017 IDEA Yogyakarta, bekerja sama dengan Web Foundation dan Open Data Lab  membangun portal data anggaran dana desa yang responsif gender. Portal data yang terintegrasi dengan Sistem Informasi Desa (SID) memaparkan pemetaan dana desa yang cukup beragam mulai dari pelatihan dan pengembangan pupuk organik hingga pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). 

Menurut keterangan Kepala Desa Wonolelo, Pak Uqon, desa Wonolelo merupakan desa yang sering mengalami bencana alam seperti banjir dan longsor. Mayoritas penduduknya memiliki profesi sebagai buruh tani dan buruh tekstil, sehingga rata-rata pendapatan kegiatan ekonomi penduduk tidak besar. Pendapatan asli dari desa tersebut terbilang sangat kecil, berkisar 36 juta rupiah sementara belanja desa berkisar satu miliar rupiah, sehingga mayoritas sangat bergantung pada bantuan dari pemerintah kabupaten dan dana pemerintah lainnya. 

Untuk membantu mengatasi persoalan yang ada dan menumbuhkan kesejahteraan penduduk desa, keterbukaan pemerintah desa dan partisipasi dari perempuan sangat penting untuk dalam penggunaan dana desa. Seperti yang disebutkan oleh Direktur Aparatur Negara Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, bahwa ketika ibu-ibu berbicara mengenai anggaran mereka akan langsung memikirkan mengenai anaknya dan kesejahteraan keluarganya. Perspektif perempuan merambat pada berbagai aspek mulai dari kesehatan, pendidikan, lingkungan dan hingga industri rumah tangga. 

Tatang Muttaqin, Direktur Aparatur Negara Kementerian PPN/Bappenas; Uqon, Kepala Desa Wonolelo, Kabupaten Bantul, DIY

Selama setahun lebih, perwakilan dari ketiga lembaga masyarakat tersebut melakukan pelatihan dan memfasilitasi kelompok ibu-ibu dan perempuan di desa yang sebelumnya partisipasinya masih minim dalam pemerintah desa dan advokasi dana desa. Bersama dengan Open Data Lab dan Web Foundation, IDEA Yogyakarta membantu para ibu-ibu untuk memetakan isu-isu yang mereka alami dan bagaimana membungkus isu tersebut dalam program kegiatan yang bisa dimasukkan dalam anggaran pembangunan desa. Program yang dilakukan oleh ketiga instansi ini merupakan bagian dari jaringan Open Data for Development (OD4D) yang mendorong keterbukaan data untuk pembangunan, salah satu kunci isunya adalah gender. 

Keterlibatan kelompok ibu-ibu dalam dana untuk pembangunan desa Wonolelo melalui beberapa tahap seperti yang dijelaskan oleh ibu Tuti dari kelompok Perempuan Pekerja Rumah (PPR). Menurut ibu Tuti, dulu kelompoknya terbentuk karena perkembangan anggota ibu-ibu pekerja rumah yang ada di desa Wonolelo. Didorong dari rasa kesejahteraan keluarganya, kelompok buruh tekstil, disarankan untuk mengikuti untuk mengikuti Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) tingkat dusun. Hasil dari Musrenbang dusun akan kemudian dibawa pada Musrenbang tingkat desa. Hasil dari Musrenbang desa menjadi landasan dari Rencana Pembangunan Menengah Desa (RPJMDes) dan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDes). 

Proses keterlibatan kelompok ibu-ibu di desa Wonolelo bukan tanpa halangan. Untuk menaikkan usulan pada musrenbang desa, seluruh dusun harus sepakat. Di desa Wonolelo terdapat delapan dusun, jika satu dusun saja tidak ada perwakilannya untuk memberikan usulan yang ingin dinaikan, maka usulan tidak bisa disalurkan ke dalam musrenbang desa dan advokasi dana desa untuk program atau kegiatan menjadi terhambat. Hal ini yang terjadi pada ibu —– dan kelompok ——, karena pada awalnya terdapat satu dusun yang tidak memiliki perwakilan, sehingga kelompok —– awalnya tidak bisa menyalurkan aspirasinya. Akan tetapi, karena kelompok tersebut kian bertumbuh anggotanya, mereka berhasil mendapatkan perwakilan untuk tiap dusun. Selain itu banyak diantara kelompok ibu-ibu juga memiliki prioritas yang serupa seperti pengembangan PAUD dan pelatihan usaha kecil, sehingga jika ada kelompok yang belum mendapatkan perwakilan, aspirasi prioritas bisa digerakkan bersama-sama oleh kelompok lain.

Desa Wonolelo hanyalah satu dari dua desa yang difasilitasi di Daerah Istimewa Yogyakarta. Terdapat beberapa desa di provinsi lainnya seperti NTB dan Bali. Untuk memilih desa yang akan difasilitasi, IDEA Yogyakarta harus melakukan beberapa tahapan proses yang cukup mendalam. Awalnya adalah tahapan online assessment, untuk menilai desa mana saja yang sudah memiliki SID yang baik dan didukung oleh pemerintah kabupaten setempat. Setelah tahapan assessment online selesai, terpilih empat desa yang dianggap memenuhi kriteria di Daerah Istimewa Yogyakarta. Selanjutnya Tim IDEA melakukan kunjungan pada desa yang diseleksi untuk menemui langsung pemerintah desa langsung untuk menggali informasi mengenai bagaimana pandangan mereka mengenai gender dan pandangan mereka terhadap keterlibatan perempuan dalam pemerintah desa tersebut. Pada akhir proses, dipilih dua desa untuk difasilitasi di Daerah Istimewa Yogyakarta, yakni desa Wonolelo dan desa Girisuko, Kabupaten Gunung Kidul. 

Dibalik keberhasilan program ini, masih ada berbagai tantangan yang dihadapi IDEA Yogyakarta dalam membantu desa-desa lain di Indonesia. Pertama, tidak semua pemerintah daerah terutama di tingkat kabupaten yang mendukung keterbukaan informasi desa dan dana desa. Kedua, masih sering terjadinya perubahan format SID yang terjadi karena adanya pengembangan dari pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Ketiga, kementerian-kementerian memiliki aplikasi tambahan yang kemudian mengurangi efisiensi kinerja pemerintah desa contohnya Kementerian menurunkan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) walau sudah ada SID. Sementara kapasitas Teknologi Informasi Komunikasi (TIK) di setiap desa belum semua memadai. Menurut Tenti Kurniawati, dalam upaya pengelolaan dana desa yang baik, memang dibutuhkan satu database kemanfaatan dana desa yang terpadu dan bisa diakses oleh seluruh desa. 

Leave a Reply

avatar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

  Subscribe  
Notify of