Problem Based Development – Cara Lain Membangun Daerah

FacebookTwitterGoogle+EmailWhatsAppShare

Oleh: Suyoto Ngartep Mustajab – “Tidak ada kabupaten, propinsi dan negeri yang miskin, yang ada hanyalah kabupaten, propinsi dan negeri yang salah urus.” Para pemangku kekuasaan harus haus terhadap semua kemungkinan terbaik dan paling efektif mengelola pembangunan. Termasuk apa yang dialami Bojonegoro berangkat dari situasi minus. Tahun 2000, Bojonegoro masih tercatat sebagai kabupaten termiskin di […]

Masa Depan Ekonomi Bojonegoro: miskin, tertinggal atau maju dan sejahtera?

Oleh: Suyoto Ngartep Mustajab – Tidak ada kepedihan abadi, sebagaimana juga tidak ada kesenangan abadi. Kepedihan dan pesta kesemuanya pasti akan berlalu. Kalimat ini rasanya pas untuk menggambarkan bagaimana  kondisi perekonomian Bojonegoro. Berlama lama miskin, kadang dapat sedikit kegembiraan panen tembakau, lalu susah karena banjir dan kekeringan, sedikit lagi dapat bahagia: panen padi, ternak dan […]

Ko-Kreasi di Indonesia : Praktik Kolaborasi Pemerintah dan Masyarakat yang Jarang Terdengar

Oleh : Lukman Oesman – Cukup mudah untuk mengidentifikasi kelemahan pada setiap pelayanan publik maupun kebijakan publik di Indonesia. “Terlalu birokratis”, “pelayanan yang tidak ramah”, “terlalu berbelit-belit”, sudah sering kita dengar ketika publik ditanya mengenai pendapat mereka terhadap pelayanan publik. Begitu juga cukup mudah untuk sekedar menolak perubahan ketika ada kritik yang menyasar kinerja pemerintah. […]

Memanfaatkan “Frekuensi Radio” Untuk Mengolah Keluhan Masyarakat

Oleh : Fajri Siregar, Mona Luthfina Usmani, Larastri Kumaralalita, Halida Nufaisa and Dinita Andriani Putri – Di Bojonegoro, radio merupakan salah satu media komunikasi yang populer di kalangan masyarakat di usia menengah, terutama bagi penduduk di area-area terpencil. Radio dapat dikatakan masih sangat popular bahkan ketika populasi Bojonegoro yang sebenarnya relatif baik dalam hal keterhubungan […]

Mengeluh untuk Peningkatan Kualitas Kinerja Pemerintahan: Empat Cerita dari Sistem Penanganan Keluhan di Indonesia

Oleh : Fajri Siregar, Mona Luthfina Usmani, Larastri Kumaralalita, Halida Nufaisa and Dinita Andriani Putri – Sejak bergabung dengan Open Government Partnership pada tahun 2011, Pemerintah Indonesia telah menunjukkan beberapa komitmen dalam mengimplementasikan inisiatif yang ditujukan untuk meningkatkan tingkat partisipasi publik dan akuntabilitas sosial. Termasuk di dalam inisiaitf-inisiatif tersebut adalah sekumpulan sistem penanganan keluhan warga […]

Co-Creation, Keharusan dalam Open Government

Oleh : Kusnandaka Tjatur Prasetijo 15 subnational yang terpilih sebagai pilot project Open Government Partnership dari 69 negara anggota Open Government Partnership (OGP) telah melakukan pertemuan di Washington DC tanggal 15-16 September 2016, Bojonegoro salah satunya. Para peserta OGP Sub-National Government Pioneers Meeting mempunyai kesamaan pandangan, keterbukan pemerintahan adalah kebutuhan yang harus dilakukan untuk mendorong […]

3 Faktor Kenapa Aspirasi Publik Dapat Menjadi Kunci Keberhasilan Perencanaan Pembangunan

Oleh : Lukman Oesman Adalah hal yang sangat mudah untuk memberikan paparan mengenai potensi dan kondisi infrastruktur dasar sebuah daerah. Apalagi ketika sumbernya sangat jelas dan terpercaya, seperti data statistik BPS, data yang disiapkan oleh SKPD, dan sumber-sumber lainnya. Namun jadi hal yang berbeda jika kemudian data-data tersebut juga disandingkan secara sejajar dengan aspirasi masyarakat di […]